Internasional
Senator ARK, Efisiensi Peringatan Untuk PEMDA Mandiri, Hentikan Konsumtif Dan Seremonial
- calendar_month Sel, 18 Nov 2025
- visibility 74
- 0Komentar
HNP, Sorong Papua Barat Daya 2025 – Senator ARK Menyampaikan kepada harapan negeri bahwa, dinamika efisiensi ini mendorong daerah untuk berpikir keras dan inovatif. Selama ini pemerintah daerah terlalu bergantung penuh dan menegadah ketas. Mengharapkan belas kasihan transfer. Pernyataan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) harus mandiri dari sisi pendapatan adalah sebuah prinsip penting dalam otonomi daerah. […]
Senator ARK, FGD Ranperda Dan PERDA Kebutuhan Pembangunan Daerah
- calendar_month Sen, 17 Nov 2025
- visibility 82
- 0Komentar
HNP, Sorong 17 November 2025, Badan Urusan Legislasi Daerah Republik Indonesia (BULD-DPD RI) dalam kunjungan ke Papua Barat Daya dalam rangka Inventarisasi Ranperda dan PERDA. Mengawali sambutan FGD, Senator Asal Papua Barat Daya Agustinus R. Kambuaya menyampaikan harapan kepada Kemendagri, Kanwil Hukum Papua Barat untuk secara intens dan serius mendukung Program Legislasi Daerah Provinsi Papua […]
BULD DPD RI, PEMDA Kemendagri Dan DPRD Se Papua Barat Daya Gelar FGD RANPERDA dan PERDA
- calendar_month Sen, 17 Nov 2025
- visibility 76
- 0Komentar
HNP, Sorong 17 November 2025, Badan Urusan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Gelar Fokus Grub Diskusi Dalam Rangka Mendorong Percepatan RANPERDA dan PERDA untuk mendukung Pembangunan Daerah. Fokus Grup Discusion Dengan Nara Sumber Kanwil HUKUM Papua Barat dan Papua Barat Daya, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Dan Ketua BULD DPD Hadir sebagai Keynote Speach. Pembentukan […]
Kontras Legislasi: RUU Masyarakat Adat Mandek 10 Tahun, Omnibus Law Melaju Pesat
- calendar_month Jum, 14 Nov 2025
- visibility 131
- 0Komentar
JAKARTA– Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Dapil Papua Barat Daya, Agustinus R. Kambuaya, S.I.P., S.H., menyoroti ironi dalam proses legislasi nasional, di mana Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat tak kunjung disahkan setelah satu dekade, sementara Undang-Undang Omnibus Law justru dipercepat. Kondisi ini, menurutnya, menunjukkan minimnya keberpihakan negara terhadap hak-hak masyarakat adat. Perjuangan […]
