Olahraga

PBD 20 Februari 2026, Kepada HPN Senator ARK Menyampaikan pandandan dan kritikan keras kepada MENPAN BR. Menurut Senator yang akrab di sapa ARK. Menpan RB Tidak hargai UU Otsus. Menurut ARK, Undang-undang Otsus sama kedudukanya sama dengan UU ASN. Mengapa dalam prakteknya resim undang-undang ASN lebih mendominasi UU Pemerintahan Daerah 23 dan 32 bahkan UU […]

Sorong Papua Barat Daya 21 Februari dalam Focus Discussion (FGD) satu tahun kepemimpinan Elisa Kambu Ahmad Nasrauw munemukan sejumlah kendala dan solusi strategis. FGD yang di inisiasi oleh Senator ARK menegaskan bahwa kebijakan Efisiensi tidak sejalan dengan komitmen pemerintah pusat memekarkan DOB di Tanah Papua. Dalam FGD tersebut senator ARK yang merupakan Anggota Pansus Otsus […]

Jakarta 20 Januari 2026, Senator ARK menyampaikan protes dan keprihatian kepada Presiden. Masalah perampasan tanah adat Land Grabing di Papua seperti tidak mendapat perhatian. Isu-isu investasi yang mendapat Protes masyarakat Papua seperti tengelam dalam isu nasional yang ada. Lanjut ARK, Baik DPD RI, Masyarakat adat, MRP, Gereja, pers bahkan NGO Internasional telah mengangkatnya menjadi perhatian […]

Papua Barat Daya 24 Maret 2026, Senator ARK angkat bicara. Kondisi ekonomi daerah lesu. Ekkonomi rakyat di Papua mengalami kelesuan yang signifikan, ditandai dengan melemahnya daya beli, sepinya UMKM, dan ketergantungan tinggi pada proyek pemerintah serta belanja ASN. Faktor utamanya adalah tingginya biaya logistik, infrastruktur belum merata. Menurut Senator yang akrab di sapa Ark, ekonomi […]

Jakarta  kementerian PU 12 Februai 2026, senator ARK mendatangi direktorat jenderal pembangunan jalan dan jembatan (BPJN) untuk menyampaikan sejumlah aspirasi infrastruktur Papua Barat Daya. Diruang rapat BPJN, Rapat yang di pimpin langsung DIRJEN BPJN membahas sejumlah aspirasi termasuk aspirasi pengusaha orang Asli Papua. Dikesempatan yang sama, ark menyampaikan bahwa DOB Baru Anggaranya sanggat terbatas. Untuk […]

HNP, Jakarta 20 November 2025 – Senator Agustinus R Kambuaya yang juga merupakan Wakil Ketua DPP Desa Bersatu Indonesia Maju Kembali mempertanyakan perkembangan Peraturan Pemerintaah tentang desa. Senator Ark Menyatakan bahwa, Pemerintah memang dituntut untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024. Meskipun UU tersebut sudah disahkan […]