Pendidikan
Maaf, saat ini belum tersedia post untuk ditampilkan.
« kembali ke Beranda atau silahkan gunakan kolom pencarian dibawah ini.
« kembali ke Beranda atau silahkan gunakan kolom pencarian dibawah ini.
Jakarta, 13 Juli 2026, Senator ARK menyoroti kondisi ruas jalan Teminabuan–Moswaren–Maybrat yang hingga kini masih mengalami kerusakan di sejumlah titik. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan oleh Balai Kementerian Pekerjaan Umum dan Dinas PU Provinsi Papua Barat Daya belum berjalan secara optimal. Kerusakan jalan ini berdampak langsung terhadap mobilitas masyarakat, distribusi hasil pertanian, aktivitas ekonomi, […]
Pengakuan Masyarakat Konvensi Internasional ILO No. 169 (1989, Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) adalah dokumen penting yang diadopsi pada 13 September 2007 bahkan Protokil Kyoto dan Paris Agreement tentang lingkungan tidak menghentikan. kebijakan negara. Kerusakan hutan, pengabaian hak masyarakat sipil dan Pribumi berjalan trus Isu pengakuan masyarakat hukum adat dan perlindungan hutan terus […]
Perihal; Bapak Presiden Jangan Terpancing Dengan Upaya Pengalihan Isu Dan Pemindahan Lokus Isu Kerusakan Ekologi Kepada Isu Politik Pilkada Melalui DPRD 2029 Apakah Isu Demokrasi Pilkada Melalui DPRD Merupakan Upaya Pengalihan Isu Kerusakan, Kehancuran hutan dan lingkungan yang berdampak kepada Banjir dan longsor di Sumatera dan Aceh..? Wajib kita bertanya, mengapa isu politis ini di […]
Papua Barat 22 Maret 2026, peristiwa penembakan di Aifat Timur yang mengakibatkan dua korban nyawa. Menurut senator ARK Papua tanah damai semakin jauh dari harapan. ARK mengharapan kejadian ini akan menciptakan krisis keamanan di Papua Barat Daya. ARK Mengharapakan semua pihak mengedepankan prinsip-prinsip hukum perang humaniter. Kedepankan prinsip humaniter (Hukum Humaniter Internasional) dalam konflik bersenjata […]
Orang Papua Mari Diskusi Soal Masa Depan Kita. Kemarin adalah sejarah, hari ini kenyataan, Besok adalah harapan Hari-hari ini energi kita habis teriak, protes, saling menyalahkan, saling menuntut tangung jawab. Energi kita habis, semenrata kenyataan rerus berubah tidak sesuai harapan kita. Masyarakat adat tersingkir. Mengutik kata tan malaka, semakin ke pingir kita semakin terdesak. Pertanyaanya […]
Dalam enam bulan terakhir, berbagai konflik di Papua, baik konflik bersenjata maupun konflik yang melibatkan masyarakat adat, menimbulkan keprihatinan dan berdampak pada rasa aman masyarakat. Peristiwa kekerasan di Intan Jaya yang dilaporkan menyebabkan seorang ibu hamil bermarga Welkiana Duwitau meninggal dunia semakin menambah duka bagi masyarakat Papua. Kami meminta Presiden untuk melakukan evaluasi terhadap pendekatan […]
HNP, Jakarta 21 November 2025 – Senator Aguatinus R Kambuaya yang merupakan Anggota Pansus DPR Papua Barat, Tim Penyusun PP 106, PP 107 menyanpaikan keprihatinan implementasi otsus. Senator ARK, 21 November menjadi tanggal bersejarah bagi pemerintah di tanah Papua. 21 Novemver 2001 menjadi momentum dimana lahirnya Undang-undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Pemerintahan pusat yang […]
HNP, Jakarta 20 November 2025 – Senator Agustinus R Kambuaya yang juga merupakan Wakil Ketua DPP Desa Bersatu Indonesia Maju Kembali mempertanyakan perkembangan Peraturan Pemerintaah tentang desa. Senator Ark Menyatakan bahwa, Pemerintah memang dituntut untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024. Meskipun UU tersebut sudah disahkan […]
JAKARTA– Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Dapil Papua Barat Daya, Agustinus R. Kambuaya, S.I.P., S.H., menyoroti ironi dalam proses legislasi nasional, di mana Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat tak kunjung disahkan setelah satu dekade, sementara Undang-Undang Omnibus Law justru dipercepat. Kondisi ini, menurutnya, menunjukkan minimnya keberpihakan negara terhadap hak-hak masyarakat adat. Perjuangan […]
HPN, Jakarta 27 November 2025, Senator Agustinus R. Kambuaya mendorong partai nasional yang hadir di tanah Papua untuk memperjuangkan aspirasi rakyat Papua di level nasional. Khsusnya partai kualisi Presiden. Setiap DPD Partai Nasional yang hadir di Papua harus mampu mengartikulasikan derita rakyat, aspirasi rakyat dan terutama jeritan pemerintah daerah yang menghadapi PEMANGKASAN TRANSFER KEUANGAN DAERAH […]
Harapan Negeri, Jakarta, 14 November 2025 Terkait mandeknya pembahasan RUU Masyarakat Adat, Senator Agustinus R. Kambuaya angkat bicara. Menurut Senator yang akrab di sapa ARK ini, bahwa Perjuangan masyarakat adat untuk mendapatkan pengakuan, keberpihakan dan Proteksi seolah bagaikan punguk merindukan bulan Ironi RUU Masyarakat adat yang mandek selama 10 Tahun menunjukan bahwa Atribut busana adat […]
Papua Barat Daya 27 Agustus senator ARK menyoroti dinamika UU Perampasan Aset. Menurut ARK Aset adalah hasil dari pengelolaan kekayaan negara. Selama ini kekayaan alam sudah di kelola dan di manfaatkan oleh para oligarki yang punya modal dan akses kekuasaan. UU Omnibus Law dan UU Minerba dinilai belum sepenuhnya menjamin daerah serta masyarakat adat menjadi […]
Jakarta 19 Agustus 2026, Senator ARK tunjuk musyawarah sub wilayah timur II Sebagai Wakil Ketua I Panitia Perancang Undag-undang (PPUU) DPD RI. Pengusulan tersebut dilakukan dalam rapat alat kelengkapan DPD RI. Selanjutnya, proses dilanjutkan dalam rapat PPUU untuk memperoleh persetujuan sesuai mekanisme kelembagaan DPD RI. Senator ARK diajukan sebagai calon unsur pimpinan PPUU setelah mendapat […]
Jakarta 19 Agustus 2026, Senator ARK, Pernyataan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) terkait penyelesaian persoalan PPPK dan PPPK Paruh Waktu jangan berhenti sebagai wacana atau janji pemerintah. Harus direalisasikan menjadi kebijakan yang konkret, terukur dan memberikan kepastian status bagi para tenaga yang telah lama mengabdi kepada negara. Saya meminta Pemerintah segera menindaklanjuti aspirasi PPPK Paruh Waktu, […]
Senator ARK mendesak Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) segera memberikan perhatian serius terhadap dugaan penembakan warga sipil di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya. Dugaan penembakan terhadap warga sipil tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Pemerintah harus memastikan keselamatan masyarakat serta mengungkap fakta dan kronologi kejadian secara objektif. “Saya meminta Menkopolhukam segera merespons […]
Jakarta 17 Agustus, — Senator Papua Barat Daya, Agustinus R. Kambuaya, menilai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI terkesan lambat merespons dugaan penembakan terhadap warga sipil di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya. Dugaan penembakan terhadap tiga warga sipil di wilayah Maybrat pada 13 Agustus 2026 telah menimbulkan keresahan dan perhatian luas masyarakat. Karena […]
