Internasional

Pengakuan Masyarakat Konvensi Internasional  ILO No. 169 (1989, Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) adalah dokumen penting yang diadopsi pada 13 September 2007 bahkan Protokil Kyoto dan Paris Agreement tentang lingkungan tidak menghentikan. kebijakan negara. Kerusakan hutan, pengabaian hak masyarakat sipil dan Pribumi berjalan trus Isu pengakuan masyarakat hukum adat dan perlindungan hutan terus […]

Senator ARK Menilai Saling Balas Pantun Utusan Presiden Hasyim Joyohadikusumo dan Gubernur Papua Barat Daya Bukan solusi kebutuhan mendesak di Papua. Selain Hasyim, Gibran juga ke Papua mengelilingi beberapa kabupaten, bermain bola dan menegok mama-mama Pedagang. Lanjut ARK, Pak Hasyim YTH, 20 Tahun Lalu Otsus bagai lepas kepala pegang ekor, saling menyalahkan antara Jakarta dan […]

Senator ARK Menilai Saling Balas Pantun Utusan Presiden Hasyim Joyohadikusumo dan Gubernur Papua Barat Daya Bukan solusi kebutuhan mendesak di Papua. Selain Pak Hasyim, Gibran juga ke Papua mengelilingi beberapa kabupaten, bermain bola dan menegok mama-mama Pedagang. Pak Hasyim Yth, 20 Tahun Lalu Otsus bagai lepas kepala pegang ekor, saling menyalahkan antara Jakarta dan Papua. […]

Jakarta Senayan  14 Januari 2026, Senator ARK melakukan interupsi dalam sidang paripurna untuk menyampaikan permasalahan krusial menyangkut Koperasi Desa Merah Putih. Senator ARK menyampaikan bahwa hasil pemantauan, serap aspirasi dan pengawasan menemukan adanya kesulitan implementasi Program Koperasi Desa Merah Putih. Menurut senator yang akrab di sapa ARK itu, bahwa dana desa telah di gunakan untuk […]

Jakarta Senayan 14 Januari 2026 Senator ARK melakukan interupsi untuk menegaskan persoalan strategis nasional dan daerah. Senator ARK Menyampaikan bahwa kejadian sumatera dan Aceh Merupakan kelalaian manusia atau Faktor Manusia dan kebijakan Pembangunan mengakibatkan bencana. Sambil melaporkan data  33 Juta Hekatar Hutan Papua sejak 2020-2025 ada 1,1 Juta Hekatar Tergerus. 600.000 Hektar rusak akibat investasi. […]

Forum Pengawal Perjuangan Rakyat (Fopera) Papua Barat Daya menyoroti proyek yang bersumber dari APBD 2025 yang belum selesai terindikasi menimbulkan masalah. Ketua Fopera Papua Barat Daya, Yanto Amus Ijie. Forum Pengawal Perjuangan Rakyat (Fopera) Papua Barat Daya menyoroti proyek yang bersumber dari APBD 2025 yang belum selesai terindikasi menimbulkan masalah hukum. Menurut Ketua Fopera Papua […]

Hpn, Papua Barat Daya 5 Januari 2026, Senator Agustinus R. Kambuaya yang juga merupakan Anggota Badan Kerjasama Parlemen Antara Negara DPD RI angkat suara. Senator ARK Menyampaikan bahwa Pemerintah dan DPR sedang memprioritaskan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu pada tahun 2026 untuk mempersiapkan Pemilu 2029, dengan target penyelesaian jauh sebelum tahapan dimulai, yang akan mencakup penyelarasan […]

Hpn, Papua Barat Daya 5 Januari 2026, Senator Agustinus R. Kambuaya yang juga merupakan Anggota Badan Kerjasama Parlemen Antara Negara DPD RI angkat suara. Senator ARK Menyampaikan bahwa Pemerintah dan DPR sedang memprioritaskan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu pada tahun 2026 untuk mempersiapkan Pemilu 2029, dengan target penyelesaian jauh sebelum tahapan dimulai, yang akan mencakup penyelarasan […]

Sebanyak 6 Gubernur dan 42 Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Bertemu Presiden di Jakarta 16 Desember 2025. Salah satu agenda pertemuan adalah membahas Agenda pembangunan Papua dan dinamika efisiensi anggaran. Pada kesempat rapat tersebut presiden meminta menteri keuangan agar ada penambahan anggaran.Presiden menyatakan akan menaikan transfer ke daerah menjadi 12 Triliun. Ini tentu bukan […]

Kita mendukung langkah KPK dalam mengawasi dan mengasistensi dana otsus pemerintah di Provinsi Papua Barat Daya dan Tanah Papua umumnya. Ini merupakan upaya penguatan kelembagaan dan peranan pemerintah. Meski demikian, sektor non pemerintah juga perlu mendapat perhatian. Di Papua ini wilayah birokrasi mendapat perhatian intens dan ketat. Namun wilayah sumberdaya alam luput dari pengawasan. Pengelolaan,pemanfaatan sumberdaya […]