Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ekonomi » Pertumbuhan Ekonomi RI Triwulan III-2025 Tembus 5,04%, Digitalisasi IKM Dipercepat Pemerintah

Pertumbuhan Ekonomi RI Triwulan III-2025 Tembus 5,04%, Digitalisasi IKM Dipercepat Pemerintah

  • account_circle Dicky
  • calendar_month Jum, 14 Nov 2025
  • visibility 102

HPN, Kota Bogor – Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan III-2025 mencapai 5,04 persen, dengan sektor manufaktur mendorong kenaikan tersebut. Sektor ini menyumbang 17,39 persen terhadap PDB dan tumbuh 5,58 persen. Selain itu, investasi di bidang manufaktur meningkat hingga Rp193,4 triliun atau 39,36 persen dari total investasi nasional.

Sementara itu, peran Industri Kecil dan Menengah (IKM) kembali di tegaskan sebagai penopang manufaktur. Sebanyak 4,43 juta unit IKM—atau 99,29 persen industri nasional—tercatat menyerap 12,81 juta tenaga kerja. Dengan penetrasi internet yang telah mencapai 229 juta pengguna, percepatan digitalisasi IKM pun di nilai semakin mendesak.

Pemerintah mempercepat upaya digitalisasi melalui program e-Smart IKM yang di jalankan Direktorat Jenderal  IKMA Kementerian Perindustrian. Hingga Triwulan III-2025, Direktorat Jenderal IKMA telah melatih 31.306 IKM. “Transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Karena itu, kami berkolaborasi dengan MediaWave untuk memastikan pemanfaatan teknologi AI bagi IKM menjadi lebih optimal,” ujar Reni Yanita, Jumat (14/11).

Berdasarkan self-assessment INDI 4.0 terhadap 204 IKM, skor rata-rata hanya berada di level 1,45, sehingga kebutuhan peningkatan kompetensi SDM, pemasaran digital, dan digitalisasi produksi di anggap urgen. Reni menegaskan bahwa IKM tetap menjadi tulang punggung industri nasional. Oleh sebab itu, penguatan SDM, literasi digital, hingga keamanan siber di prioritaskan pemerintah.

Di sisi lain, laporan AWS menunjukkan 59 persen perusahaan pengguna AI mengalami peningkatan pendapatan rata-rata 16 persen. Namun demikian, serangan siber masih menjadi ancaman utama, terutama karena sektor manufaktur menjadi target tertinggi secara global dengan persentase 26 persen.

Untuk mempercepat transformasi digital, Ditjen IKMA resmi menggandeng MediaWave (MWX) agar teknologi AI dapat di hadirkan dengan biaya lebih terjangkau sekaligus mudah digunakan pelaku IKM.

Founder dan Chairman MediaWave, Yose Rizal, menilai banyak IKM belum memperoleh akses teknologi yang sederhana dan terintegrasi. “Teknologi selama ini mahal dan rumit. Dengan AI, pasar bisa di pahami lebih cepat, tren dapat di baca, dan konten pemasaran dapat di buat hanya lewat perintah teks,” jelasnya.

Dengan 1,5 juta pelaku IKM aktif, peningkatan produktivitas kecil sekalipun di perkirakan memberi dampak besar terhadap ekonomi nasional. Penggunaan AI bahkan di sebut mampu menekan biaya hingga 70–80 persen serta meningkatkan efisiensi dan penjualan.

 

  • Penulis: Dicky

Rekomendasi Untuk Anda

  • Wakil Ketua Desa Bersatu ARK Bersama APDESI KALTENG Suarakan Jeritan Desa Kepada Presiden

    Wakil Ketua Desa Bersatu ARK Bersama APDESI KALTENG Suarakan Jeritan Desa Kepada Presiden

    • calendar_month Kam, 27 Nov 2025
    • account_circle Athor
    • visibility 111
    • 0Komentar

    HPN, Kalimantan Tengah 27 November 2025, Wakil Ketua Umum DPP Desa Bersatu Indonesia Maju, Agustinus R. Kambuaya menerima aspirasi Asosiasi Pemerintah Desa Provinsi Kalimantan Tengah. Agustinus yang di dampingi senator Habib Said Abdurrahman menerima sejumlah aspirasi dan isu yang cukup pelik dan krusial meyangkut dinamika desa di Kalimantan Tengah. 9 Tim APDESI yang datang dari […]

  • ARK, Hut Otsus, Aceh Dan Papua Semanggat yang Sama Transfer Berbeda

    ARK, Hut Otsus, Aceh Dan Papua Semanggat yang Sama Transfer Berbeda

    • calendar_month Jum, 21 Nov 2025
    • account_circle Athor
    • visibility 207
    • 0Komentar

    HNP, Jakarta 21 November 2025 – Senator Aguatinus R Kambuaya yang merupakan Anggota Pansus DPR Papua Barat, Tim Penyusun PP 106, PP 107 menyanpaikan keprihatinan implementasi otsus. Senator ARK, 21 November menjadi tanggal bersejarah bagi pemerintah di tanah Papua. 21 Novemver 2001 menjadi momentum dimana lahirnya Undang-undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Pemerintahan pusat yang […]

  • Menkopolhukam Segera Respon Dugaan Penemnakan Warga Sipil Maybrat Papua Barat Daya

    Menkopolhukam Segera Respon Dugaan Penemnakan Warga Sipil Maybrat Papua Barat Daya

    • calendar_month Sel, 18 Agu 2026
    • account_circle Athor
    • visibility 27
    • 0Komentar

    Senator ARK mendesak Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) segera memberikan perhatian serius terhadap dugaan penembakan warga sipil di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya. Dugaan penembakan terhadap warga sipil tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Pemerintah harus memastikan keselamatan masyarakat serta mengungkap fakta dan kronologi kejadian secara objektif. “Saya meminta Menkopolhukam segera merespons […]

  • Senator ARK, Efisiensi Peringatan Untuk PEMDA Mandiri, Hentikan Konsumtif Dan Seremonial

    Senator ARK, Efisiensi Peringatan Untuk PEMDA Mandiri, Hentikan Konsumtif Dan Seremonial

    • calendar_month Sel, 18 Nov 2025
    • account_circle Athor
    • visibility 100
    • 0Komentar

    HNP, Sorong Papua Barat Daya 2025 – Senator ARK Menyampaikan kepada harapan negeri bahwa, dinamika efisiensi ini mendorong daerah untuk berpikir keras dan inovatif. Selama ini pemerintah daerah terlalu bergantung penuh dan menegadah ketas. Mengharapkan belas kasihan transfer. Pernyataan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) harus mandiri dari sisi pendapatan adalah sebuah prinsip penting dalam otonomi daerah. […]

  • Senator ARK; Ujian Kualitas Demokrasi RI bukan Soal Ijazah Gibran Semata, Isu Pengungsi dan Konflik Papua

    Senator ARK; Ujian Kualitas Demokrasi RI bukan Soal Ijazah Gibran Semata, Isu Pengungsi dan Konflik Papua

    • calendar_month Rab, 7 Okt 2026
    • account_circle Athor
    • visibility 16
    • 0Komentar

    Jakarta — Senator Agustinus R. Kambuaya, S.IP., S.H. (ARK), mempertanyakan munculnya polemik terkait proses pencalonan kepala daerah yang baru ramai dipersoalkan setelah tahapan politik dan pendaftaran berlangsung. Menurut ARK, persoalan mendasar yang harus dijawab adalah mengapa validasi dan verifikasi tidak dipersoalkan sejak awal, ketika pasangan calon didaftarkan oleh partai politik maupun ketika dokumen pencalonan diserahkan […]

  • Senator ARK, Dalam 6 Bulan Prabowo-Gibran Menghadapi Isu Ekosob, POLHUKAM

    Senator ARK, Dalam 6 Bulan Prabowo-Gibran Menghadapi Isu Ekosob, POLHUKAM

    • calendar_month Jum, 10 Jul 2026
    • account_circle Athor
    • visibility 35
    • 0Komentar

    Indonesia’s First Alert Alarm: Emergency for Legal, Political, and Security Stability. (Alaram Siaga Satu Indonesia Darurat Stabilitas Keamanan Hukum Dan Politik)   Tahun 2026 ini indonesia seperti satatus awas gunung merapi atau siunami yang siap menguncang. Begitulah analogi kita mencermati dinamika keamanan, politik, hukum bahkan geopolitik internasional. Dinamika yang saya maksudkan adalah. Bagaimana pemerintah bisa […]

expand_less