ISU PAPUA TIDAK CUKUP DIJAWAB DENGAN SALING TUDING , Senator Ark: Minta Pemerintah Hadir Nyata Lindungi Warga Sipil, Pengungsi, dan Tegakkan HAM di Tanah Papua.

SORONG, LPEC NEWS.COM — Minggu, 27 September 2026 — Isu Papua yang kembali menjadi perhatian dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak seharusnya hanya dijawab melalui perdebatan diplomatik maupun saling tuding antarnegara.

Senator DPD RI asal Papua Barat Daya, Agustinus R. Kambuaya, S.IP., S.H. (ARK), menilai persoalan Papua membutuhkan respons negara yang terbuka, berbasis data, sekaligus menyentuh langsung persoalan kemanusiaan yang dihadapi masyarakat di lapangan.

Pernyataan tersebut disampaikan ARK melalui rilis tertulis yang diterima media ini, Minggu (27/9/2026), menanggapi pernyataan Perdana Menteri Kepulauan Solomon Matthew Cooper Wale dalam Sidang Umum PBB yang turut menyoroti persoalan hak asasi manusia di Papua.

Pemerintah Kepulauan Solomon sendiri mengonfirmasi bahwa Wale menghadiri Sidang Umum PBB ke-81 di New York pada September 2026.

Sebelumnya, anggota Komisi I DPR RI Abraham Sridjaja menyampaikan kritik terhadap pidato Perdana Menteri Kepulauan Solomon tersebut. Media Indonesia melaporkan bahwa Abraham mempertanyakan dasar dan sumber data yang digunakan dalam penyampaian tuduhan mengenai dugaan pelanggaran HAM di Papua.

Menanggapi polemik tersebut, ARK mengatakan bahwa diplomasi Indonesia perlu menjawab kritik dengan data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, menurutnya, pada saat yang sama penderitaan masyarakat Papua yang terdampak konflik juga harus mendapatkan perhatian serius.

“Diplomasi harus berbasis data. Kritik terhadap Indonesia harus dijawab dengan data, tetapi penderitaan rakyat Papua juga tidak boleh diabaikan,” kata ARK.

ARK Pertanyakan Kehadiran Negara di Wilayah Konflik
ARK juga menanggapi pernyataan Abraham Sridjaja dengan mempertanyakan sejauh mana para pengambil kebijakan dan pembuat pernyataan mengenai isu Papua telah melihat secara langsung kondisi masyarakat yang terdampak konflik dan pengungsian.

Ia menyoroti kondisi masyarakat yang mengungsi dari sejumlah wilayah konflik, termasuk Nduga dan Maybrat, yang menurutnya telah meninggalkan kampung halaman, rumah, ternak, kebun, serta sumber penghidupan mereka.

“Bapak Abraham Sridjaja yang terhormat, atensi Bapak terkait isu HAM di Papua kami hargai. Tetapi pertanyaan kami, sudah berapa kali Bapak mengunjungi pengungsi Papua dan datang langsung ke zona merah?” ujar ARK

Sebagaimana dikutip dari rilisnya.
Menurut ARK, persoalan tersebut tidak cukup dibicarakan dari ruang-ruang pemerintahan atau forum politik. Kondisi masyarakat terdampak konflik perlu dilihat secara langsung agar kebijakan dan pernyataan yang disampaikan kepada publik memiliki dasar kondisi lapangan.

Ia menegaskan bahwa masyarakat Papua membutuhkan kehadiran negara secara nyata, terutama dalam situasi konflik, kekerasan, pengungsian, dan persoalan kemanusiaan.

Papua Membutuhkan Respons Berbasis Data dan Kemanusiaan
ARK mengatakan terdapat sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian bersama, antara lain perlindungan warga sipil, penegakan HAM, penanganan kekerasan bersenjata, perlindungan pengungsi internal, serta keterbukaan informasi mengenai kondisi di wilayah konflik.

Menurutnya, perdebatan mengenai Papua tidak boleh berhenti pada pertukaran pernyataan antara pemerintah Indonesia dan pihak luar.

“Papua membutuhkan negara yang hadir—bukan hanya ketika Papua dibicarakan di forum internasional, tetapi terutama ketika rakyat Papua menghadapi konflik, kekerasan, pengungsian, dan persoalan kemanusiaan,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi informasi agar masyarakat Indonesia maupun masyarakat internasional memperoleh gambaran berdasarkan data yang dapat diverifikasi.

Bagi ARK, penyelesaian persoalan Papua membutuhkan pendekatan yang menggabungkan data, hukum, keamanan, pembangunan, perlindungan HAM, dan kemanusiaan.

“Jangan hanya saling tuding. Mari lihat langsung kondisi rakyat dan hadirkan solusi yang nyata bagi masyarakat Papua,” demikian pesan ARK.

Penulis: Alfius Kambu