Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Internasional » Senator ARK ; Bupati Dan Wabup Sorsel Tidak Tau Aktifitas Perusahaan, Ini Nakal, ARK Akan Lapor Kementerian Harus Di Cabut Izinya.

Senator ARK ; Bupati Dan Wabup Sorsel Tidak Tau Aktifitas Perusahaan, Ini Nakal, ARK Akan Lapor Kementerian Harus Di Cabut Izinya.

  • account_circle Athor
  • calendar_month Jum, 10 Apr 2026
  • visibility 36

Manado 9 April 2026, disela diskusi publik dan monitoring program koperasi desa merah putih, senator ARK menyampaikan pernyataan keras dan tegas terkait polemik exafator di Sorong Selatan.

Menurut senator ARK, Sudah 2 minggu Bupati Dan Wakil Bupati Sorong selatan menyampaikan pernyataan resmi terkait keberadaan puluhan alat berat tersebut.

Informasi yang beredar di tengah masyarakat simpang siur. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya sebagai wakil pemerintah menyampaikan ke media di sorong pada tanggal 1 sampai 4 April 2026, bahwa fasilitas exafator ini untuk pekerjaan jalan sorsel imeko atau kais sepanjang 8 kilo meter.

Menurut senator ARK yang di konfirmasi pada 9 April 2026, Senator ARK menyampaikan bahwa inilah ketidak pastian informasi dan transfaransi antara PEMDA Provinsi Papua Barat Daya dan Pihak Perusahaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan Dan Masyarakat.

ARK Sebagai Anggota Komite II DPD RI yang membidangi lingkungan Hidup, Kehutanan, Peratnian, PU dan Pertambangan sedang menyusun laporan dan akan menyampaikan secara langsung kepada pimpinan DPD dan akan memangggil perusahaan yang bersangkutan.

Kedua, kepada media ini, ARK meminta kepada Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, Perranian, Agraria Dan Tata Ruang Provinsi Papua Barat Daya harus memberikan keterangan resmi terkait polemik ini. Bahkan juga perusahaan yang bersangkutan di Sorong Selatan.

Bila perlu kementerian mencabut atau membekukan izin HGU Perusahaan yang nakal seperti ini. Ini suatu keanehan dan kelucuan di tahun 2026. Bagaimana bisa bupati dan wakil bupati sorong selatan tidak mengetahui aktivitas apa sebenarnya perusahan ini.

 

  • Penulis: Athor

Rekomendasi Untuk Anda

  • Senator ARK, Penghargaan The One Indonesia Magazin Jadi Motivasi Untuk Berkarya

    Senator ARK, Penghargaan The One Indonesia Magazin Jadi Motivasi Untuk Berkarya

    • calendar_month Sab, 24 Jan 2026
    • account_circle Athor
    • visibility 39
    • 0Komentar

    Bali 23 Januari 2026, The One Indonesia Magazin Mengelar Indonesia Innovation Excellence AWARD. Penghargaan di lakukan dengan penilaian pada sejumlah Aspek dan Kategori. Ada Figur Kepala Daerah, Tokoh Sosial Masyarakat dalam pengabdiannya. Senator ARK masuk dalam Nominasi The Most Inspiring Connectiing People Aspiration. Pada kesempatan menerima penghargaan, Senator ARK Memberikan sambutan yang mengugah. ARK menyampaikan […]

  • Senator ARK Minta KPK Tidak Hanya Dana Otsus, Tetapi Pengelolaan Sumberdaya Alam Perlu Menjadi Perhatian

    Senator ARK Minta KPK Tidak Hanya Dana Otsus, Tetapi Pengelolaan Sumberdaya Alam Perlu Menjadi Perhatian

    • calendar_month Rab, 17 Des 2025
    • account_circle Athor
    • visibility 51
    • 0Komentar

    Kita mendukung langkah KPK dalam mengawasi dan mengasistensi dana otsus pemerintah di Provinsi Papua Barat Daya dan Tanah Papua umumnya. Ini merupakan upaya penguatan kelembagaan dan peranan pemerintah. Meski demikian, sektor non pemerintah juga perlu mendapat perhatian. Di Papua ini wilayah birokrasi mendapat perhatian intens dan ketat. Namun wilayah sumberdaya alam luput dari pengawasan. Pengelolaan,pemanfaatan sumberdaya […]

  • Buld DPD RI Percepatan RANPERDA dan PERDA PBD

    BULD DPD RI, PEMDA Kemendagri Dan DPRD Se Papua Barat Daya Gelar FGD RANPERDA dan PERDA

    • calendar_month Sen, 17 Nov 2025
    • account_circle Dicky
    • visibility 67
    • 0Komentar

    HNP, Sorong 17 November 2025, Badan Urusan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Gelar Fokus Grub Diskusi Dalam Rangka Mendorong Percepatan RANPERDA dan PERDA untuk mendukung Pembangunan Daerah. Fokus Grup Discusion Dengan Nara Sumber Kanwil HUKUM Papua Barat dan Papua Barat Daya, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Dan Ketua BULD DPD Hadir sebagai Keynote Speach. Pembentukan […]

  • Senator ARK, Papua Biak Jadi Rebutan Perang Geopolitik Global

    Senator ARK, Papua Biak Jadi Rebutan Perang Geopolitik Global

    • calendar_month Ming, 1 Feb 2026
    • account_circle Athor
    • visibility 35
    • 0Komentar

    Seperti kata pepatah sejarah akan mengulang kisahnya. Rotasi bumi seperti memutar masa kembali kepada porosnya. Begitu kita melihat Papua. Perang dunia kedua, medean pertempuran sekutu dan jepang justru terjadi di pacific dan khususya Papua. Biak, Jayapura, Sorong sausapor, Medean sejarah kelam perang. Eskalasi geopolitik kawasan pacific antara sekutu Amerika dan cina kian meningkat. Perang dingin dominasi […]

  • Senator ARK, Supaya Adil Pemerintah Pusat Pangkas Anggaran Tetapi Berikan Kewenangan Fiskal Sepenuhnya Kepada Papua

    Senator ARK, Supaya Adil Pemerintah Pusat Pangkas Anggaran Tetapi Berikan Kewenangan Fiskal Sepenuhnya Kepada Papua

    • calendar_month Rab, 26 Nov 2025
    • account_circle Athor
    • visibility 74
    • 0Komentar

    HPN,- Jakarta 16 November 2025, Senator Angustinus R. Kambuaya Angkat Bicara Soal Pemangkasan Anggaaran Bagi Tanah Papua. Menurut Senator ARK, Otonomi khusus dalam kerangka negara kesatuan adalah memberi wewenang penuh dan membatasi beberapa kewenangan khusus. Kewenangan yang dibatasi adalah; Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi politik luar negeri, pertahanan, […]

  • Senator ARK Desak Presiden Terbitkan PP  Desa Sebelum Akhir Tahun

    Senator ARK Desak Presiden Terbitkan PP Desa Sebelum Akhir Tahun

    • calendar_month Sel, 18 Nov 2025
    • account_circle Athor
    • visibility 121
    • 0Komentar

    HNP, Jakarta 20 November 2025 – Senator Agustinus R Kambuaya yang juga merupakan Wakil Ketua DPP Desa Bersatu Indonesia Maju Kembali mempertanyakan perkembangan Peraturan Pemerintaah tentang desa. Senator Ark Menyatakan bahwa, Pemerintah memang dituntut untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024. Meskipun UU tersebut sudah disahkan […]

expand_less