Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Internasional » Bertemu Dirjen MIGAS, Senator ARK Mempertanyakan Kelangkaan BBM Di Papua Barat Daya

Bertemu Dirjen MIGAS, Senator ARK Mempertanyakan Kelangkaan BBM Di Papua Barat Daya

  • account_circle Athor
  • calendar_month Sel, 3 Feb 2026
  • visibility 80

Jakarta 3 Februari 2026, Gedung Kantor Kementerian ESDM. Menyikapi kelangkaan BBM di Papua Barat Daya, Senator ARK Bertemu Direktur Jenderal BPH Migas.

Menurut Senator ARK, Pengaduan ini tepat alamatnya ke Dirjen Migas. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) memiliki tugas utama merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, serta pengawasan kegiatan usaha hulu dan hilir migas.

Masalah kelangkaan BBM yang sering terjadi mengangu dan menghambat pembangunan di Papua Barat Daya.

Sering sekali terjadi kelangkaan, ada protes masyarakat namun belum ada solusi. Karena itu ARK Menyampaikan pentinya pengawasan oleh BPH Migas kepada Pertamina.

Selain kelangkaan BBM bensin dan solar, masyarakat di Papua Barat Daya juga sering mengalami kelangkaan minyak tanah. Ini samalah dimana, mengapa sering sekali kekurangan minyak tanah.?

Senator ARK Menyampaikan kepada Dirjen Migas bahwa Masyatakat di Papua Masih menbutuhkan Minyak tanah. Butuh waktu 5 tahun kedepen untuk konfersi minyak tanah ke Gas.

Selain itu, pengusaha daerah yang mengurus penentuan titik SPBU, SPBUN untuk melayani masyarakat juga sulit. Proses panjang dari pertamina wilayah, pertamina Regio bahkan sampai ke pusat.

Menurut ARK, Mekanisme perizinan dan penentuan titik mengapa sulit sampai memakan waktu dua dan tiga tahun. Padahal ini di butuhkan untuk melayani masyarakat.

Khusus orang Asli Papua pengusaha minyak sering sulit mendapatkan pelayanan dan pendampingan Prima. Menurut ARK Ini harus menjadi perhatian serius BPH Migas dan Pertamina.

  • Penulis: Athor

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,04 Persen pada 2025

    Pertumbuhan Ekonomi RI Triwulan III-2025 Tembus 5,04%, Digitalisasi IKM Dipercepat Pemerintah

    • calendar_month Jum, 14 Nov 2025
    • account_circle Dicky
    • visibility 101
    • 0Komentar

    HPN, Kota Bogor – Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan III-2025 mencapai 5,04 persen, dengan sektor manufaktur mendorong kenaikan tersebut. Sektor ini menyumbang 17,39 persen terhadap PDB dan tumbuh 5,58 persen. Selain itu, investasi di bidang manufaktur meningkat hingga Rp193,4 triliun atau 39,36 persen dari total investasi nasional. Sementara itu, peran Industri Kecil dan Menengah (IKM) […]

  • Pak Hasyim, Kunjungan Momen Natal Bukan Untuk Berbalas Pantun

    Pak Hasyim, Kunjungan Momen Natal Bukan Untuk Berbalas Pantun

    • calendar_month Sab, 17 Jan 2026
    • account_circle Athor
    • visibility 98
    • 0Komentar

    Senator ARK Menilai Saling Balas Pantun Utusan Presiden Hasyim Joyohadikusumo dan Gubernur Papua Barat Daya Bukan solusi kebutuhan mendesak di Papua. Selain Hasyim, Gibran juga ke Papua mengelilingi beberapa kabupaten, bermain bola dan menegok mama-mama Pedagang. Lanjut ARK, Pak Hasyim YTH, 20 Tahun Lalu Otsus bagai lepas kepala pegang ekor, saling menyalahkan antara Jakarta dan […]

  • Tegur Dan Pecat Menpan RB, Penghianat Undang-undang Otsus

    Tegur Dan Pecat Menpan RB, Penghianat Undang-undang Otsus

    • calendar_month Jum, 20 Feb 2026
    • account_circle Athor
    • visibility 66
    • 0Komentar

    PBD 20 Februari 2026, Kepada HPN Senator ARK Menyampaikan pandandan dan kritikan keras kepada MENPAN BR. Menurut Senator yang akrab di sapa ARK. Menpan RB Tidak hargai UU Otsus. Menurut ARK, Undang-undang Otsus sama kedudukanya sama dengan UU ASN. Mengapa dalam prakteknya resim undang-undang ASN lebih mendominasi UU Pemerintahan Daerah 23 dan 32 bahkan UU […]

  • Menkopolhukam Segera Respon Dugaan Penemnakan Warga Sipil Maybrat Papua Barat Daya

    Menkopolhukam Segera Respon Dugaan Penemnakan Warga Sipil Maybrat Papua Barat Daya

    • calendar_month Sel, 18 Agu 2026
    • account_circle Athor
    • visibility 27
    • 0Komentar

    Senator ARK mendesak Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) segera memberikan perhatian serius terhadap dugaan penembakan warga sipil di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya. Dugaan penembakan terhadap warga sipil tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Pemerintah harus memastikan keselamatan masyarakat serta mengungkap fakta dan kronologi kejadian secara objektif. “Saya meminta Menkopolhukam segera merespons […]

  • Senator ARK; RUU Pemilu Wajib Mengakomodir Hak Politik OAP Sebagai Komitmen Negara Dalam Otsus

    Senator ARK; RUU Pemilu Wajib Mengakomodir Hak Politik OAP Sebagai Komitmen Negara Dalam Otsus

    • calendar_month Sen, 5 Jan 2026
    • account_circle Athor
    • visibility 73
    • 0Komentar

    Hpn, Papua Barat Daya 5 Januari 2026, Senator Agustinus R. Kambuaya yang juga merupakan Anggota Badan Kerjasama Parlemen Antara Negara DPD RI angkat suara. Senator ARK Menyampaikan bahwa Pemerintah dan DPR sedang memprioritaskan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu pada tahun 2026 untuk mempersiapkan Pemilu 2029, dengan target penyelesaian jauh sebelum tahapan dimulai, yang akan mencakup penyelarasan […]

  • Senator ARK, Hasil FGD Konsekwensi Efiseinsi Infrastruktur DOB Jadi PSN

    Senator ARK, Hasil FGD Konsekwensi Efiseinsi Infrastruktur DOB Jadi PSN

    • calendar_month Ming, 22 Feb 2026
    • account_circle Athor
    • visibility 66
    • 0Komentar

    Sorong Papua Barat Daya 21 Februari dalam Focus Discussion (FGD) satu tahun kepemimpinan Elisa Kambu Ahmad Nasrauw munemukan sejumlah kendala dan solusi strategis. FGD yang di inisiasi oleh Senator ARK menegaskan bahwa kebijakan Efisiensi tidak sejalan dengan komitmen pemerintah pusat memekarkan DOB di Tanah Papua. Dalam FGD tersebut senator ARK yang merupakan Anggota Pansus Otsus […]

expand_less