Senator ARK: Minta Prinsip Humaniter Dikedepankan Dalam Konflik Bersenjata

HNP, Jakarta 21 November 2025 – Senator Aguatinus R Kambuaya yang merupakan Anggota Pansus DPR Papua Barat, Tim Penyusun PP 106, PP 107 menyanpaikan keprihatinan implementasi otsus. Senator ARK, 21 November menjadi tanggal bersejarah bagi pemerintah di tanah Papua. 21 Novemver 2001 menjadi momentum dimana lahirnya Undang-undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Pemerintahan pusat yang […]

Kurang dari 7 Bulan, Pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran Menghadapi Belasan bahkan Puluhan Isu Strategis Yang Muncul Bersamaan. Kenaikan Harga Minyak Dunia Akibat Perang Iran-AS Menguatnya Nilai Tukar Dolar Terhadap Rupiah Isu PSN, Flm Pesta Babi Peristiwa Hukum Internal Tubuh Pemerintah /BGN Sebagai Kebijakan Strategis Pemerintah. Masalah POLRI VS KEJAKSAAN Eskalasi Konflik Bersenjata di Papua Meningkat Ditandai […]

Sorong 26 Januari 2026, Masyarakat yang tergabung dalam perkumpulan Truk dan Transportasi umum gelar aksi Protes atas kelangkaan BBM. Senator ARK Angkat bicara minta Presiden dan Menteri ESDM Evaluasi Total SKK Migas dan Pertamina. Manajemen kinerja yang buruk dan tidak memuaskan masyarakat. Sejak November 2025 sudah terjadi kelangkaan BBM, baik solar, bensin, pertalite, bahkan juga […]

HNP, Jakarta 20 November 2025 – Senator Agustinus R Kambuaya yang juga merupakan Wakil Ketua DPP Desa Bersatu Indonesia Maju Kembali mempertanyakan perkembangan Peraturan Pemerintaah tentang desa. Senator Ark Menyatakan bahwa, Pemerintah memang dituntut untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024. Meskipun UU tersebut sudah disahkan […]

Sorong 18 Februari 2026, Senator ARK memberikan tangapan terkait konflik masyarakat adat dan swasta perusahan sawit di sorong selatan. Menurut ARK, protes masyarakat ini di tangapi dengan cara dialog dan mendengar kemauan masyarakat. Kita seolah seperti mau konflik dengan masyarakat sendiri. Ini di sayangkan, kehadiran pemerintah dan seluruh perangkatnya harus bisa memastikan hak-hak masyarakat di […]

Pengakuan Masyarakat Konvensi Internasional  ILO No. 169 (1989, Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) adalah dokumen penting yang diadopsi pada 13 September 2007 bahkan Protokil Kyoto dan Paris Agreement tentang lingkungan tidak menghentikan. kebijakan negara. Kerusakan hutan, pengabaian hak masyarakat sipil dan Pribumi berjalan trus Isu pengakuan masyarakat hukum adat dan perlindungan hutan terus […]