Papua Barat Daya 27 Agustus senator ARK menyoroti dinamika UU Perampasan Aset. Menurut ARK Aset adalah hasil dari pengelolaan kekayaan negara. Selama ini kekayaan alam sudah di kelola dan di manfaatkan oleh para oligarki yang punya modal dan akses kekuasaan. UU Omnibus Law dan UU Minerba dinilai belum sepenuhnya menjamin daerah serta masyarakat adat menjadi […]
Jakarta 19 Agustus 2026, Senator ARK tunjuk musyawarah sub wilayah timur II Sebagai Wakil Ketua I Panitia Perancang Undag-undang (PPUU) DPD RI. Pengusulan tersebut dilakukan dalam rapat alat kelengkapan DPD RI. Selanjutnya, proses dilanjutkan dalam rapat PPUU untuk memperoleh persetujuan sesuai mekanisme kelembagaan DPD RI. Senator ARK diajukan sebagai calon unsur pimpinan PPUU setelah mendapat […]
Jakarta 19 Agustus 2026, Senator ARK, Pernyataan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) terkait penyelesaian persoalan PPPK dan PPPK Paruh Waktu jangan berhenti sebagai wacana atau janji pemerintah. Harus direalisasikan menjadi kebijakan yang konkret, terukur dan memberikan kepastian status bagi para tenaga yang telah lama mengabdi kepada negara. Saya meminta Pemerintah segera menindaklanjuti aspirasi PPPK Paruh Waktu, […]
Senator ARK mendesak Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) segera memberikan perhatian serius terhadap dugaan penembakan warga sipil di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya. Dugaan penembakan terhadap warga sipil tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Pemerintah harus memastikan keselamatan masyarakat serta mengungkap fakta dan kronologi kejadian secara objektif. “Saya meminta Menkopolhukam segera merespons […]
Sorong 24 Mei 2026, Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang tulus kepada Sultan Bachtiar Najamudin bersama seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas keputusan bersejarah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Penanganan Konflik dan Kemanusiaan Papua. Keputusan yang ditetapkan dalam Sidang Paripurna Ke-10 di Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen Jakarta pada 22 Mei 2026 menjadi […]
Sebanyak 6 Gubernur dan 42 Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Bertemu Presiden di Jakarta 16 Desember 2025. Salah satu agenda pertemuan adalah membahas Agenda pembangunan Papua dan dinamika efisiensi anggaran. Pada kesempat rapat tersebut presiden meminta menteri keuangan agar ada penambahan anggaran.Presiden menyatakan akan menaikan transfer ke daerah menjadi 12 Triliun. Ini tentu bukan […]
Jakarta Senayan 14 Januari 2026 Senator ARK melakukan interupsi untuk menegaskan persoalan strategis nasional dan daerah. Senator ARK Menyampaikan bahwa kejadian sumatera dan Aceh Merupakan kelalaian manusia atau Faktor Manusia dan kebijakan Pembangunan mengakibatkan bencana. Sambil melaporkan data 33 Juta Hekatar Hutan Papua sejak 2020-2025 ada 1,1 Juta Hekatar Tergerus. 600.000 Hektar rusak akibat investasi. […]
Papua Barat 22 Maret 2026, peristiwa penembakan di Aifat Timur yang mengakibatkan dua korban nyawa. Menurut senator ARK Papua tanah damai semakin jauh dari harapan. ARK mengharapan kejadian ini akan menciptakan krisis keamanan di Papua Barat Daya. ARK Mengharapakan semua pihak mengedepankan prinsip-prinsip hukum perang humaniter. Kedepankan prinsip humaniter (Hukum Humaniter Internasional) dalam konflik bersenjata […]
HPN, Kalimantan Tengah 27 November 2025, Wakil Ketua Umum DPP Desa Bersatu Indonesia Maju, Agustinus R. Kambuaya menerima aspirasi Asosiasi Pemerintah Desa Provinsi Kalimantan Tengah. Agustinus yang di dampingi senator Habib Said Abdurrahman menerima sejumlah aspirasi dan isu yang cukup pelik dan krusial meyangkut dinamika desa di Kalimantan Tengah. 9 Tim APDESI yang datang dari […]
Sorong 23 Februari 2026, Senator ARK mengunjungi BUMN PERUM Damri di Km.10 Kota Sorong Papua Barat Daya. Dalam kunjungan tersebut senator ARK berdiskusi dan menyerap Aspirasi dari Manajemen dan pegawai PERUM Damri. Kesempatan diskusi tersebut, Kepala Kantor PERUM Damri Menyampaikan sejumlah aspirasi, masalah, kendala dan harapan kepada senator ARK. Aspirasi tersebut diantaranya, masalah Armada Damri […]
HNP, Jakarta 21 November 2025 – Senator Aguatinus R Kambuaya yang merupakan Anggota Pansus DPR Papua Barat, Tim Penyusun PP 106, PP 107 menyanpaikan keprihatinan implementasi otsus. Senator ARK, 21 November menjadi tanggal bersejarah bagi pemerintah di tanah Papua. 21 Novemver 2001 menjadi momentum dimana lahirnya Undang-undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Pemerintahan pusat yang […]
HNP, Jakarta 20 November 2025 – Senator Agustinus R Kambuaya yang juga merupakan Wakil Ketua DPP Desa Bersatu Indonesia Maju Kembali mempertanyakan perkembangan Peraturan Pemerintaah tentang desa. Senator Ark Menyatakan bahwa, Pemerintah memang dituntut untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024. Meskipun UU tersebut sudah disahkan […]
JAKARTA– Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Dapil Papua Barat Daya, Agustinus R. Kambuaya, S.I.P., S.H., menyoroti ironi dalam proses legislasi nasional, di mana Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat tak kunjung disahkan setelah satu dekade, sementara Undang-Undang Omnibus Law justru dipercepat. Kondisi ini, menurutnya, menunjukkan minimnya keberpihakan negara terhadap hak-hak masyarakat adat. Perjuangan […]
Partai harus memastikan bahwa kebijakan pembangunan di Papua tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga memberdayakan sumber daya manusia lokal dan memperhatikan kearifan budaya setempat.
Harapan Negeri, Jakarta, 14 November 2025 Terkait mandeknya pembahasan RUU Masyarakat Adat, Senator Agustinus R. Kambuaya angkat bicara. Menurut Senator yang akrab di sapa ARK ini, bahwa Perjuangan masyarakat adat untuk mendapatkan pengakuan, keberpihakan dan Proteksi seolah bagaikan punguk merindukan bulan Ironi RUU Masyarakat adat yang mandek selama 10 Tahun menunjukan bahwa Atribut busana adat […]
Papua Barat Daya 27 Agustus senator ARK menyoroti dinamika UU Perampasan Aset. Menurut ARK Aset adalah hasil dari pengelolaan kekayaan negara. Selama ini kekayaan alam sudah di kelola dan di manfaatkan oleh para oligarki yang punya modal dan akses kekuasaan. UU Omnibus Law dan UU Minerba dinilai belum sepenuhnya menjamin daerah serta masyarakat adat menjadi […]
Jakarta 19 Agustus 2026, Senator ARK tunjuk musyawarah sub wilayah timur II Sebagai Wakil Ketua I Panitia Perancang Undag-undang (PPUU) DPD RI. Pengusulan tersebut dilakukan dalam rapat alat kelengkapan DPD RI. Selanjutnya, proses dilanjutkan dalam rapat PPUU untuk memperoleh persetujuan sesuai mekanisme kelembagaan DPD RI. Senator ARK diajukan sebagai calon unsur pimpinan PPUU setelah mendapat […]
Jakarta 19 Agustus 2026, Senator ARK, Pernyataan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) terkait penyelesaian persoalan PPPK dan PPPK Paruh Waktu jangan berhenti sebagai wacana atau janji pemerintah. Harus direalisasikan menjadi kebijakan yang konkret, terukur dan memberikan kepastian status bagi para tenaga yang telah lama mengabdi kepada negara. Saya meminta Pemerintah segera menindaklanjuti aspirasi PPPK Paruh Waktu, […]
Senator ARK mendesak Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) segera memberikan perhatian serius terhadap dugaan penembakan warga sipil di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya. Dugaan penembakan terhadap warga sipil tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Pemerintah harus memastikan keselamatan masyarakat serta mengungkap fakta dan kronologi kejadian secara objektif. “Saya meminta Menkopolhukam segera merespons […]
Jakarta 17 Agustus, — Senator Papua Barat Daya, Agustinus R. Kambuaya, menilai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI terkesan lambat merespons dugaan penembakan terhadap warga sipil di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya. Dugaan penembakan terhadap tiga warga sipil di wilayah Maybrat pada 13 Agustus 2026 telah menimbulkan keresahan dan perhatian luas masyarakat. Karena […]
