Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Internasional » ARK, Pemerintah Pusat Kompensasi Jaga Hutan Harus Di Berikan Kepada Masyarakat Adat Papua

ARK, Pemerintah Pusat Kompensasi Jaga Hutan Harus Di Berikan Kepada Masyarakat Adat Papua

  • account_circle Athor
  • calendar_month Rab, 18 Feb 2026
  • visibility 52

  • Penulis: Athor

Rekomendasi Untuk Anda

  • Senator ARK; Presiden Juru Damai Konflik Iran, Konflik Bersenjata Dan Konflik Tapal Batas Di Papua Belum Tuntas, Lebih Baik Fokus Dalam Negeri

    Senator ARK; Presiden Juru Damai Konflik Iran, Konflik Bersenjata Dan Konflik Tapal Batas Di Papua Belum Tuntas, Lebih Baik Fokus Dalam Negeri

    • calendar_month Sen, 9 Mar 2026
    • account_circle Athor
    • visibility 20
    • 0Komentar

    Jakarta, ARK, 9 April 2026, Cuplikan berita nasional ramai soal iran vs israel. Tidak hanya itu, semakin riuh lagi ketika Prabowo Mau Jadi Juru Damai atau juru selamat dalam konflik panjang tersebut. Sementara itu senator asal Papua Barat Daya Agustinus R Kambuaya, Memberi Tanggapan Lain. Senator yang merupakan Anggota Badan Kerjasama Parlemen Antara Negara itu menilai […]

  • Ketua Prima Maybrat Soroti Siswa Tak Terdaftar Di DAPO DIK

    Ketua Prima Maybrat Soroti Siswa Tak Terdaftar Di DAPO DIK

    • calendar_month Sen, 20 Apr 2026
    • account_circle Athor
    • visibility 9
    • 0Komentar

    Tiga Siswa Tak Terdaftar Dapodik Gagal Ikut Ujian Di SD Negeri Kambusabo Dan Aktivitas KBM Mandek 1 Tahun Setengah di SD Fatase, Wiforius Kambu Soroti Kinerja Pemda Maybrat. Maybrat, 20 April 2026 — Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Partai Rakyat Adil Makmur DPK Prima Maybrat Wiforius Kambu menyoroti serius kinerja Pemerintah Kabupaten Maybrat, khususnya di sektor […]

  • Senator ARK, FGD Ranperda Dan PERDA Kebutuhan Pembangunan Daerah

    Senator ARK, FGD Ranperda Dan PERDA Kebutuhan Pembangunan Daerah

    • calendar_month Sen, 17 Nov 2025
    • account_circle Dicky
    • visibility 73
    • 0Komentar

    HNP, Sorong 17 November 2025, Badan Urusan Legislasi Daerah Republik Indonesia (BULD-DPD RI) dalam kunjungan ke Papua Barat Daya dalam rangka Inventarisasi Ranperda dan PERDA. Mengawali sambutan FGD, Senator Asal Papua Barat Daya Agustinus R. Kambuaya menyampaikan harapan kepada Kemendagri, Kanwil Hukum Papua Barat untuk secara intens dan serius mendukung Program Legislasi Daerah Provinsi Papua […]

  • Tegur Dan Pecat Menpan RB, Penghianat Undang-undang Otsus

    Tegur Dan Pecat Menpan RB, Penghianat Undang-undang Otsus

    • calendar_month Jum, 20 Feb 2026
    • account_circle Athor
    • visibility 31
    • 0Komentar

    PBD 20 Februari 2026, Kepada HPN Senator ARK Menyampaikan pandandan dan kritikan keras kepada MENPAN BR. Menurut Senator yang akrab di sapa ARK. Menpan RB Tidak hargai UU Otsus. Menurut ARK, Undang-undang Otsus sama kedudukanya sama dengan UU ASN. Mengapa dalam prakteknya resim undang-undang ASN lebih mendominasi UU Pemerintahan Daerah 23 dan 32 bahkan UU […]

  • Senator ARK

    Senator ARK Sosialisasikan Empat Pilar di Grha YABSIRA

    • calendar_month Ming, 22 Feb 2026
    • account_circle Athor
    • visibility 24
    • 0Komentar

    HPN, Sorong – 15 Desember 2025, Sebagai bagian dari komitmen memperkuat wawasan kebangsaan, Senator Agustinus Robianus Kambuaya melaksanakan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di wilayah Papua Barat Daya. Kegiatan yang berlangsung dalam tiga sesi tersebut menjadi langkah konkret untuk meneguhkan kembali pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam sosialisasi tersebut ditegaskan empat […]

  • Senator ARK Desak Presiden Terbitkan PP  Desa Sebelum Akhir Tahun

    Senator ARK Desak Presiden Terbitkan PP Desa Sebelum Akhir Tahun

    • calendar_month Sel, 18 Nov 2025
    • account_circle Athor
    • visibility 123
    • 0Komentar

    HNP, Jakarta 20 November 2025 – Senator Agustinus R Kambuaya yang juga merupakan Wakil Ketua DPP Desa Bersatu Indonesia Maju Kembali mempertanyakan perkembangan Peraturan Pemerintaah tentang desa. Senator Ark Menyatakan bahwa, Pemerintah memang dituntut untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024. Meskipun UU tersebut sudah disahkan […]

expand_less