ARK, Pemerintah Pusat Kompensasi Jaga Hutan Harus Di Berikan Kepada Masyarakat Adat Papua
- account_circle Athor
- calendar_month Rab, 18 Feb 2026
- visibility 36

- Penulis: Athor

Manado 9 April 2026, disela diskusi publik dan monitoring program koperasi desa merah putih, senator ARK menyampaikan pernyataan keras dan tegas terkait polemik exafator di Sorong Selatan. Menurut senator ARK, Sudah 2 minggu Bupati Dan Wakil Bupati Sorong selatan menyampaikan pernyataan resmi terkait keberadaan puluhan alat berat tersebut. Informasi yang beredar di tengah masyarakat simpang […]
Sorong 7 April 2026, Saya menerima informasi fia seluler bahwa Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPR Provinsi Papua Barat Daya tengah mengusulkan dan menyusun sejumlah PERDA. Salah satu isu dan kebutuhan mendesak yang perlu di proteksi adalah tentang usulan PERDASUS OAP. Materi muatan PERDASUS ini tentu akan mendukung proses sensus orang asli Papua menuju satu data […]
Papua Barat Daya 24 Maret 2026, Senator ARK angkat bicara. Kondisi ekonomi daerah lesu. Ekkonomi rakyat di Papua mengalami kelesuan yang signifikan, ditandai dengan melemahnya daya beli, sepinya UMKM, dan ketergantungan tinggi pada proyek pemerintah serta belanja ASN. Faktor utamanya adalah tingginya biaya logistik, infrastruktur belum merata. Menurut Senator yang akrab di sapa Ark, ekonomi […]
Papua Barat 22 Maret 2026, peristiwa penembakan di Aifat Timur yang mengakibatkan dua korban nyawa. Menurut senator ARK Papua tanah damai semakin jauh dari harapan. ARK mengharapan kejadian ini akan menciptakan krisis keamanan di Papua Barat Daya. ARK Mengharapakan semua pihak mengedepankan prinsip-prinsip hukum perang humaniter. Kedepankan prinsip humaniter (Hukum Humaniter Internasional) dalam konflik bersenjata […]
Jakarta 9 Februari 2026, Senator ARK menyoroti lembaga komite eksekutif percepatan pembangunan Papua. Selain komite eksekutif, BP3OKP juga turut di soroti. Menurut senator ARK, Kedua lembaga ini fokus dan lokus konsentrasinya adalah bagaimana memastikan implementasi Undang-undang Otsus, Kebijakan Otsus dan Program Otsus bahkan Regulasi Perda di Papua bisa di terima di level kementerian bahkan ke […]
Sorong 2 Maret 2026, Senator Ark berkunjung ke kantor BP3OKP di Gedung Keuangan Negara Kota Sorong. Kunjungan senator ARK di terima oleh Kepala BP3OKP Bersama staf. Selain ARK, Staf Ahli Bupati Maybrat Ona Sraun juga Turut hadir dalam kesempatan tersebut. Senator ARK Menyampaikan bahwa, Kunjungan penting ini merupakan moment penting dalam rangka konsolidasi kelembagaan untuk […]
Harapan Negeri, Jakarta, 14 November 2025 Terkait mandeknya pembahasan RUU Masyarakat Adat, Senator Agustinus R. Kambuaya angkat bicara. Menurut Senator yang akrab di sapa ARK ini, bahwa Perjuangan masyarakat adat untuk mendapatkan pengakuan, keberpihakan dan Proteksi seolah bagaikan punguk merindukan bulan Ironi RUU Masyarakat adat yang mandek selama 10 Tahun menunjukan bahwa Atribut busana adat […]
Sorong 7 April 2026, Saya menerima informasi fia seluler bahwa Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPR Provinsi Papua Barat Daya tengah mengusulkan dan menyusun sejumlah PERDA. Salah satu isu dan kebutuhan mendesak yang perlu di proteksi adalah tentang usulan PERDASUS OAP. Materi muatan PERDASUS ini tentu akan mendukung proses sensus orang asli Papua menuju satu data […]
Jakarta kementerian PU 12 Februai 2026, senator ARK mendatangi direktorat jenderal pembangunan jalan dan jembatan (BPJN) untuk menyampaikan sejumlah aspirasi infrastruktur Papua Barat Daya. Diruang rapat BPJN, Rapat yang di pimpin langsung DIRJEN BPJN membahas sejumlah aspirasi termasuk aspirasi pengusaha orang Asli Papua. Dikesempatan yang sama, ark menyampaikan bahwa DOB Baru Anggaranya sanggat terbatas. Untuk […]
Papua Barat 22 Maret 2026, peristiwa penembakan di Aifat Timur yang mengakibatkan dua korban nyawa. Menurut senator ARK Papua tanah damai semakin jauh dari harapan. ARK mengharapan kejadian ini akan menciptakan krisis keamanan di Papua Barat Daya. ARK Mengharapakan semua pihak mengedepankan prinsip-prinsip hukum perang humaniter. Kedepankan prinsip humaniter (Hukum Humaniter Internasional) dalam konflik bersenjata […]
HNP, Jakarta 21 November 2025 – Senator Aguatinus R Kambuaya yang merupakan Anggota Pansus DPR Papua Barat, Tim Penyusun PP 106, PP 107 menyanpaikan keprihatinan implementasi otsus. Senator ARK, 21 November menjadi tanggal bersejarah bagi pemerintah di tanah Papua. 21 Novemver 2001 menjadi momentum dimana lahirnya Undang-undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Pemerintahan pusat yang […]
HNP, Jakarta 20 November 2025 – Senator Agustinus R Kambuaya yang juga merupakan Wakil Ketua DPP Desa Bersatu Indonesia Maju Kembali mempertanyakan perkembangan Peraturan Pemerintaah tentang desa. Senator Ark Menyatakan bahwa, Pemerintah memang dituntut untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024. Meskipun UU tersebut sudah disahkan […]
JAKARTA– Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Dapil Papua Barat Daya, Agustinus R. Kambuaya, S.I.P., S.H., menyoroti ironi dalam proses legislasi nasional, di mana Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat tak kunjung disahkan setelah satu dekade, sementara Undang-Undang Omnibus Law justru dipercepat. Kondisi ini, menurutnya, menunjukkan minimnya keberpihakan negara terhadap hak-hak masyarakat adat. Perjuangan […]
Harapan Negeri, Jakarta, 14 November 2025 Terkait mandeknya pembahasan RUU Masyarakat Adat, Senator Agustinus R. Kambuaya angkat bicara. Menurut Senator yang akrab di sapa ARK ini, bahwa Perjuangan masyarakat adat untuk mendapatkan pengakuan, keberpihakan dan Proteksi seolah bagaikan punguk merindukan bulan Ironi RUU Masyarakat adat yang mandek selama 10 Tahun menunjukan bahwa Atribut busana adat […]
Jakarta 26 November 2025, Senator ARK Medesak MENPAN RB Agar mempercepat Formasi CPNS 2021 Sejumlah 546 Segera Diselesaikan Tahun Ini. Senator Asal Papua Barat Daya Agustinus R. Kambuaya meyoroti lambatnya proses admknistrasi dan tahapan rekrutmen CPNS Kabupaten Tambrauw yang terkesan lambat. Menurut Senator ARK, Kehadiran Bupati Tanbrauw Yeskiel Yesnat, SE, M.Si ke MENPAN RB untuk […]
Manado 9 April 2026, disela diskusi publik dan monitoring program koperasi desa merah putih, senator ARK menyampaikan pernyataan keras dan tegas terkait polemik exafator di Sorong Selatan. Menurut senator ARK, Sudah 2 minggu Bupati Dan Wakil Bupati Sorong selatan menyampaikan pernyataan resmi terkait keberadaan puluhan alat berat tersebut. Informasi yang beredar di tengah masyarakat simpang […]
Sorong 7 April 2026, Saya menerima informasi fia seluler bahwa Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPR Provinsi Papua Barat Daya tengah mengusulkan dan menyusun sejumlah PERDA. Salah satu isu dan kebutuhan mendesak yang perlu di proteksi adalah tentang usulan PERDASUS OAP. Materi muatan PERDASUS ini tentu akan mendukung proses sensus orang asli Papua menuju satu data […]
Papua Barat Daya 24 Maret 2026, Senator ARK angkat bicara. Kondisi ekonomi daerah lesu. Ekkonomi rakyat di Papua mengalami kelesuan yang signifikan, ditandai dengan melemahnya daya beli, sepinya UMKM, dan ketergantungan tinggi pada proyek pemerintah serta belanja ASN. Faktor utamanya adalah tingginya biaya logistik, infrastruktur belum merata. Menurut Senator yang akrab di sapa Ark, ekonomi […]
Sorong 23 Maret 2026, Senator Agustinus R. Kambuaya Menyikapi konflik bersenjata yang terjadi berturut-turut di Tanah Papua. Khususnya Papua Barat Daya. Menurut ARK, perhatian negara bahkan media nasional cenderung dominan membahas bahkan mengecam perang Iran Vs Israel. Konsentrasi, perhatian bahkan solidaritas nasional di galang. Aksi kemanusian terus di lakukan. Ditengah konflik itu terjadi penembakan di […]
Papua Barat 22 Maret 2026, peristiwa penembakan di Aifat Timur yang mengakibatkan dua korban nyawa. Menurut senator ARK Papua tanah damai semakin jauh dari harapan. ARK mengharapan kejadian ini akan menciptakan krisis keamanan di Papua Barat Daya. ARK Mengharapakan semua pihak mengedepankan prinsip-prinsip hukum perang humaniter. Kedepankan prinsip humaniter (Hukum Humaniter Internasional) dalam konflik bersenjata […]
