Setujui APBD 2026, Fraksi Otsus DPR-PBD Kritik Program Pemerintah Tidak Berpihak OAP

HNP, Sorong – Berdasarkan hasil rapat dan kajian internal Fraksi Otonomi Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya (Fraksi Otsus DPRP PBD), Fraksi Otsus memberikan pendapat akhir terkait jawaban yang disampaikan Gubernur Papua Barat Daya atas pandangan umum dari fraksi di DPRP PBD.

Franky Umpain selaku koordinator dan juru bicara Fraksi Otsus DPRP PBD menegaskan pendapat disusun untuk memberikan masukan yang konstruktif dan menjelaskan arah kebijakan yang perlu diprioritaskan demi mewujudkan pembangunan yang lebih efisien dan efektif di Provinsi Papua Barat Daya.

“Kami menyadari bahwa anggaran daerah terbatas dan harus dikelola dengan bijaksana serta efektif, sehingga setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Oleh karena itu, Fraksi Otsus berharap Pemprov PBD dapat fokus pada pencapaian pembangunan yang berdampak nyata dan terukur bagi masyarakat di Papua Barat Daya,” ucap Franky.

Lebih lanjut, Franky menyebut Fraksi Otsus mengapresiasi Pemprov PBD dalam merumuskan kebijakan fiskal daerah, namun dinilai perlu ada langkah konkrit dalam pengelolaan anggaran agar lebih efisien.

“Kami usulkan anggaran daerah lebih difokuskan pada program yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat, seperti pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Fraksi Otsus mengapresiasi kebijakan Gubenur mengurangi alokasi anggaran untuk kegiatan yang bersifat seremonial dan tidak memberikan dampak langsung bagi Masyarakat,” tegas Franky.

Fraksi Otsus merekomendasi :

• Untuk meningkatkan pelayananan kesehatan bagi masyarakat PBD, Pemprov disarankan menaikan tipe Rumah sakit Jhon Pith Wanane dari tipe C ke Tipe B, sehingga pelayanan mengunakan alat canggih, seperti Cathlab, operasi jantung terbuka, hemoedialisa/cuci darah dapat dilakukan dengan biaya yang di cover oleh BPJS Kesehatan.
• Fraksi Otsus mendang penting peningkatan SDM bagi OAP di bidang kesehatan dengan mengalokasikan biaya (beasiswa) pendidikan dokter spesialis dan tenaga medis lainnya tersertifikasi.
• Fraksi Otsus mendorong adanya dana talangan yang bersumber dari dana Otsus untuk membiayai kebutuhan pelayanan kesehatan OAP yang tidak tercover oleh BPJS Kesehatan yang dikelola Rumah Sakit Daerah.
• Fraksi Otsus memandang perlu pengadaan ambulance laut untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat wilayah pesisir (wilayah 3T).
• Fraksi Otsus mendorong Pemprov PBD segera membentuk Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Daerah (KPAD) PBD karena meningkatnya kasus HIV-AIDS di Papua Barat Daya.
• Fraksi Otsus memandang perlu membentuk Tim Khusus (Timsus) beranggotakan Pemerintah Pusat dan Daerah yang konsen terhadap syarat penyaluran dan penyerapan APBD yang bersumber dari dana Otsus.

Khusus bidang pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di Provinsi Papua Barat Daya, Fraksi Otsus menyambut baik rencana pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, namun pengelolaan tersebut harus melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan. Selain itu, perlu kontrol ketat terhadap dampak lingkungan dari eksploitasi SDA. Karena itu Fraksi Otsus merekomendasikan

a). Pemprov PBD harus memastikan kebijakan pengelolaan SDA berpihak pada pemberdayaan masyarakat adat dan kelestarian lingkungan; serta

b). Perizinan pengelolaan SDA melibatkan Masyarakat Adat dengan transparansi terhadap kontrak eksploitasi SDA dan alokasi pendapatan yang diperoleh untuk pembangunan daerah.

Franky menyampaikan bahwa peningkatan SDM merupakan hal sangat penting, terutama dalam menciptakan tenaga kerja yang terampil dan siap menghadapi tantangan global. Fraksi Otsus mendorong program pendidikan dan pelatihan lebih berfokus pada keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia usaha lokal dengan merekomendasikan melakukan program pendidikan yang berbasis keterampilan sesuai dengan kebutuhan industri lokal dan permintaan pasar serta Meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan di daerah-daerah terpencil untuk memastikan pemerataan kesempatan bagi seluruh masyarakat.

Untuk bidang Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi, Fraksi Otsus berharap bantuan sosial dapat lebih terarah dan tepat sasaran, serta tidak bersifat sementara. Program-program pemberdayaan ekonomi lokal harus lebih diperkuat untuk mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial. Fraksi Otsus merekomendasikan Program bantuan sosial harus disertai dengan program pemberdayaan ekonomi agar masyarakat dapat mandiri; serta Mendorong membangun Inkubator Ekonomi Kreatif dan Bisnis bagi OAP, sehingga menjadi market utama yang dapat memberikan manfaat langsung kepada Mama-mama Papua.

Berdasarkan evaluasi dan pandangan kami terhadap jawaban Gubernur, Fraksi Otsus memberikan beberapa catatan strategis sebagai berikut :

1. Perdasus tentang Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat.
2. Perdasus tentang Pendataan Basis Data Pokok OAP.
3. Perdasus tentang Kependudukan dan ketenagakerjaan OAP.
4. Perdasus tentang Majelis Adat untuk melaksanakan Peradilan Adat.
5. Perdasus tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang berpihak pada pengusaha Asli Papua.
6. Perdasus tentang Manajemen Kepegawaian.
7. Perdasus tentang Perlindungan, Keberpihakan dan Pemberdayaan terhadap UMKM, Ekonomi Kreatif dan Pengembangan Industri Lokal.
8. Perdasus tentang Perlindungan Destinasi Raja Ampat sebagai tujuan Wisata Internasional.
9. Mendorong Perda RTRW Papua Barat Barat Daya memasukan Nomenklatur Masyarakat Adat.
10. Mendorong adanya DANA Otsus untuk Pembanguan Rumah Layak Huni bagi OAP.
11. Mendorong adanya DANA Otsus bagi Pembangunan Sarana Prasarana Adat bagi OAP.
12. Perlu melaksanakan Mandatoris Spending Dana Otsus dengan Tegas dan Jelas sesuai kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga masing-masing daerah dapat melaksanakan tanggungjawab dengan baik.
13. Fraksi Otsus memandang perlu memberikan apresiasi kepada siswa Golden Gate yang telah mengharumkan nama Indonesia dan Provinsi Papua Barat Daya pada Ajang Internasional Saince and Invention Fair (ISIF) 2025 di Bali dengan perolehan 6 medali Emas.

Sebagai penutup, Franky menegaskan bahwa Fraksi Otsus menyatakan menerima Rancangan APBD T.A 2026 untuk ditetapkan Menjadi APBD T.A 2026, serta menyadari kebijakan fiskal dalam APBD T.A 2026 sangat minim, sehingga Fraksi Otsus berharap point-point yang kami sampaikan terkait kemaslahatan OAP dapat dimasukan dalam arah kebijakan strategis APBD.T.A 2026.