Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Internasional » Intelktual Muda PBD Apresiasi Pimpinan DPD Bentuk Pansus Sikon Papua

Intelktual Muda PBD Apresiasi Pimpinan DPD Bentuk Pansus Sikon Papua

  • account_circle Athor
  • calendar_month Ming, 24 Mei 2026
  • visibility 11

Sorong 24 Mei 2026, Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang tulus kepada Sultan Bachtiar Najamudin bersama seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas keputusan bersejarah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Penanganan Konflik dan Kemanusiaan Papua.

Keputusan yang ditetapkan dalam Sidang Paripurna Ke-10 di Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen Jakarta pada 22 Mei 2026 menjadi momentum penting dalam sejarah perjalanan lembaga DPD RI.

Untuk pertama kalinya, negara melalui DPD RI menunjukkan kepedulian yang nyata, terbuka, dan serius terhadap persoalan kemanusiaan, konflik sosial, keamanan, serta penderitaan masyarakat asli Papua yang telah berlangsung dalam waktu panjang.

Langkah ini bukan sekadar keputusan politik, tetapi juga bentuk keberanian moral dan suara nurani kebangsaan terhadap masyarakat itu sendiri,

Di tengah eskalasi konflik yang terus terjadi di berbagai wilayah Papua sejak tahun 2025 hingga memasuki Mei 2026, rakyat membutuhkan kehadiran negara yang mampu mendengar, memahami, dan mencari solusi damai demi menyelamatkan generasi Papua di masa depan.

Konflik yang berkepanjangan telah membawa dampak kemanusiaan yang sangat besar.

Banyak masyarakat kehilangan rasa aman, korban jiwa terus berjatuhan, anak-anak kehilangan akses pendidikan, pelayanan kesehatan terganggu, dan ribuan warga terpaksa mengungsi meninggalkan tanah kelahiran mereka demi mencari perlindungan.

Karena itu, pembentukan Pansus Penanganan Konflik dan Kemanusiaan Papua menjadi harapan baru bagi masyarakat Papua agar persoalan yang selama ini terjadi tidak lagi dipandang hanya dari sisi keamanan semata, tetapi juga melalui pendekatan dialog, keadilan sosial, kemanusiaan, budaya, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat Papua.

Rakyat Papua percaya bahwa perdamaian tidak dapat dibangun dengan kekerasan, melainkan melalui komunikasi, rekonsiliasi, dan keberanian untuk mendengar suara rakyat secara jujur dan bermartabat.

Keputusan DPD RI ini diharapkan mampu menjadi jalan awal untuk:Menghentikan eskalasi konflik berkepanjangan di Papua.Mendorong pendekatan dialog damai dan kemanusiaan.

Menjamin perlindungan terhadap masyarakat sipil.Memastikan hak-hak masyarakat adat Papua dihormati.

Menghadirkan keadilan, pembangunan, dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Papua.

Terima kasih kepada Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin dan seluruh senator Republik Indonesia yang telah menunjukkan kepedulian terhadap suara dan penderitaan rakyat Papua.

Semoga langkah bersejarah ini menjadi awal lahirnya Papua yang damai, bermartabat, aman, dan penuh harapan bagi generasi masa depan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

  • Penulis: Athor

Rekomendasi Untuk Anda

  • Senator ARK Soroti Kerusakan Ruas Jalan Teminabuan–Moswaren–Maybrat

    Senator ARK Soroti Kerusakan Ruas Jalan Teminabuan–Moswaren–Maybrat

    • calendar_month Rab, 15 Jul 2026
    • account_circle Athor
    • visibility 10
    • 0Komentar

    Jakarta, 13 Juli 2026, Senator ARK menyoroti kondisi ruas jalan Teminabuan–Moswaren–Maybrat yang hingga kini masih mengalami kerusakan di sejumlah titik. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan oleh Balai Kementerian Pekerjaan Umum  dan Dinas PU Provinsi Papua Barat Daya belum berjalan secara optimal. Kerusakan jalan ini berdampak langsung terhadap mobilitas masyarakat, distribusi hasil pertanian, aktivitas ekonomi, […]

  • Senator ARK Desak Presiden Terbitkan PP  Desa Sebelum Akhir Tahun

    Senator ARK Desak Presiden Terbitkan PP Desa Sebelum Akhir Tahun

    • calendar_month Sel, 18 Nov 2025
    • account_circle Athor
    • visibility 137
    • 0Komentar

    HNP, Jakarta 20 November 2025 – Senator Agustinus R Kambuaya yang juga merupakan Wakil Ketua DPP Desa Bersatu Indonesia Maju Kembali mempertanyakan perkembangan Peraturan Pemerintaah tentang desa. Senator Ark Menyatakan bahwa, Pemerintah memang dituntut untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024. Meskipun UU tersebut sudah disahkan […]

  • Senator ARK; Komite Eksekutif Dan BP3OKP Jangan Sibuk Program Pusat Seperti MBG dan Dukung Rumah Sakit Swasta

    Senator ARK; Komite Eksekutif Dan BP3OKP Jangan Sibuk Program Pusat Seperti MBG dan Dukung Rumah Sakit Swasta

    • calendar_month Sel, 10 Feb 2026
    • account_circle Athor
    • visibility 40
    • 0Komentar

    Jakarta 9 Februari 2026, Senator ARK menyoroti lembaga komite eksekutif percepatan pembangunan Papua. Selain komite eksekutif, BP3OKP juga turut di soroti. Menurut senator ARK, Kedua lembaga ini fokus dan lokus konsentrasinya adalah bagaimana memastikan implementasi Undang-undang Otsus, Kebijakan Otsus dan Program Otsus bahkan Regulasi Perda di Papua bisa di terima di level kementerian bahkan ke […]

  • Senator ARK Interupsi, Dana Desa Di Pangkas Tetapi Kopdes Merah Putih Belum Berjalan

    Senator ARK Interupsi, Dana Desa Di Pangkas Tetapi Kopdes Merah Putih Belum Berjalan

    • calendar_month Rab, 14 Jan 2026
    • account_circle Athor
    • visibility 47
    • 0Komentar

    Jakarta Senayan  14 Januari 2026, Senator ARK melakukan interupsi dalam sidang paripurna untuk menyampaikan permasalahan krusial menyangkut Koperasi Desa Merah Putih. Senator ARK menyampaikan bahwa hasil pemantauan, serap aspirasi dan pengawasan menemukan adanya kesulitan implementasi Program Koperasi Desa Merah Putih. Menurut senator yang akrab di sapa ARK itu, bahwa dana desa telah di gunakan untuk […]

    • calendar_month Rab, 19 Nov 2025
    • account_circle Athor
    • visibility 60
    • 0Komentar

    Jakarta 19 November 2025, Menindaklajuti FGD BULD Pada 17 November 2025 di Sorong Papua Barat Daya, Senator Asal Papua Barat Daya Agustinus R. Kambuaya SIP, SH Menyampaikan sejumlah hal kepada MENDAGRI. Pemerintah dan masyarakat Papua Barat Daya melalui DPRD Provinsi telah menyadari kebijakan Efisiensi anggaran yang di lakukan pemerintah pusat. Sebagai solusinya ekonomi dan Anggaran, […]

  • Senator ARK; Alaram, Pemerintahan Prabowo Gibran Di Terpa Belasan Isu Ekosob Dan Polhukam

    Senator ARK; Alaram, Pemerintahan Prabowo Gibran Di Terpa Belasan Isu Ekosob Dan Polhukam

    • calendar_month Jum, 10 Jul 2026
    • account_circle Athor
    • visibility 6
    • 0Komentar

    Kurang dari 7 Bulan, Pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran Menghadapi Belasan bahkan Puluhan Isu Strategis Yang Muncul Bersamaan. Kenaikan Harga Minyak Dunia Akibat Perang Iran-AS Menguatnya Nilai Tukar Dolar Terhadap Rupiah Isu PSN, Flm Pesta Babi Peristiwa Hukum Internal Tubuh Pemerintah /BGN Sebagai Kebijakan Strategis Pemerintah. Masalah POLRI VS KEJAKSAAN Eskalasi Konflik Bersenjata di Papua Meningkat Ditandai […]

expand_less