Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Internasional » Intelktual Muda PBD Apresiasi Pimpinan DPD Bentuk Pansus Sikon Papua

Intelktual Muda PBD Apresiasi Pimpinan DPD Bentuk Pansus Sikon Papua

  • account_circle Athor
  • calendar_month Ming, 24 Mei 2026
  • visibility 2

Sorong 24 Mei 2026, Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang tulus kepada Sultan Bachtiar Najamudin bersama seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas keputusan bersejarah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Penanganan Konflik dan Kemanusiaan Papua.

Keputusan yang ditetapkan dalam Sidang Paripurna Ke-10 di Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen Jakarta pada 22 Mei 2026 menjadi momentum penting dalam sejarah perjalanan lembaga DPD RI.

Untuk pertama kalinya, negara melalui DPD RI menunjukkan kepedulian yang nyata, terbuka, dan serius terhadap persoalan kemanusiaan, konflik sosial, keamanan, serta penderitaan masyarakat asli Papua yang telah berlangsung dalam waktu panjang.

Langkah ini bukan sekadar keputusan politik, tetapi juga bentuk keberanian moral dan suara nurani kebangsaan terhadap masyarakat itu sendiri,

Di tengah eskalasi konflik yang terus terjadi di berbagai wilayah Papua sejak tahun 2025 hingga memasuki Mei 2026, rakyat membutuhkan kehadiran negara yang mampu mendengar, memahami, dan mencari solusi damai demi menyelamatkan generasi Papua di masa depan.

Konflik yang berkepanjangan telah membawa dampak kemanusiaan yang sangat besar.

Banyak masyarakat kehilangan rasa aman, korban jiwa terus berjatuhan, anak-anak kehilangan akses pendidikan, pelayanan kesehatan terganggu, dan ribuan warga terpaksa mengungsi meninggalkan tanah kelahiran mereka demi mencari perlindungan.

Karena itu, pembentukan Pansus Penanganan Konflik dan Kemanusiaan Papua menjadi harapan baru bagi masyarakat Papua agar persoalan yang selama ini terjadi tidak lagi dipandang hanya dari sisi keamanan semata, tetapi juga melalui pendekatan dialog, keadilan sosial, kemanusiaan, budaya, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat Papua.

Rakyat Papua percaya bahwa perdamaian tidak dapat dibangun dengan kekerasan, melainkan melalui komunikasi, rekonsiliasi, dan keberanian untuk mendengar suara rakyat secara jujur dan bermartabat.

Keputusan DPD RI ini diharapkan mampu menjadi jalan awal untuk:Menghentikan eskalasi konflik berkepanjangan di Papua.Mendorong pendekatan dialog damai dan kemanusiaan.

Menjamin perlindungan terhadap masyarakat sipil.Memastikan hak-hak masyarakat adat Papua dihormati.

Menghadirkan keadilan, pembangunan, dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Papua.

Terima kasih kepada Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin dan seluruh senator Republik Indonesia yang telah menunjukkan kepedulian terhadap suara dan penderitaan rakyat Papua.

Semoga langkah bersejarah ini menjadi awal lahirnya Papua yang damai, bermartabat, aman, dan penuh harapan bagi generasi masa depan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

  • Penulis: Athor

Rekomendasi Untuk Anda

  • Senator ARK Minta Presiden Penambahan Anggaran Harusnya Tidak Pakai Syarat Investasi Sawit

    Senator ARK Minta Presiden Penambahan Anggaran Harusnya Tidak Pakai Syarat Investasi Sawit

    • calendar_month Sab, 20 Des 2025
    • account_circle Athor
    • visibility 77
    • 0Komentar

    Sebanyak 6 Gubernur dan 42 Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Bertemu Presiden di Jakarta 16 Desember 2025. Salah satu agenda pertemuan adalah membahas Agenda pembangunan Papua dan dinamika efisiensi anggaran. Pada kesempat rapat tersebut presiden meminta menteri keuangan agar ada penambahan anggaran.Presiden menyatakan akan menaikan transfer ke daerah menjadi 12 Triliun. Ini tentu bukan […]

  • Bertemu Dirjen BPJN Sampaikan Aspirasi Infrastruktur Daerah Dan Aspirasi Pengusaha OAP

    Bertemu Dirjen BPJN Sampaikan Aspirasi Infrastruktur Daerah Dan Aspirasi Pengusaha OAP

    • calendar_month Kam, 12 Feb 2026
    • account_circle Athor
    • visibility 34
    • 0Komentar

    Jakarta  kementerian PU 12 Februai 2026, senator ARK mendatangi direktorat jenderal pembangunan jalan dan jembatan (BPJN) untuk menyampaikan sejumlah aspirasi infrastruktur Papua Barat Daya. Diruang rapat BPJN, Rapat yang di pimpin langsung DIRJEN BPJN membahas sejumlah aspirasi termasuk aspirasi pengusaha orang Asli Papua. Dikesempatan yang sama, ark menyampaikan bahwa DOB Baru Anggaranya sanggat terbatas. Untuk […]

  • ARK, Orang Papua Harus Berdaulat Atas Kekayaanya

    ARK, Orang Papua Harus Berdaulat Atas Kekayaanya

    • calendar_month Jum, 30 Jan 2026
    • account_circle Athor
    • visibility 73
    • 0Komentar

    Orang Papua Mari Diskusi Soal Masa Depan Kita. Kemarin adalah sejarah, hari ini kenyataan, Besok adalah harapan Hari-hari ini energi kita habis teriak, protes, saling menyalahkan, saling menuntut tangung jawab. Energi kita habis, semenrata kenyataan rerus berubah tidak sesuai harapan kita. Masyarakat adat tersingkir. Mengutik kata tan malaka, semakin ke pingir kita semakin terdesak. Pertanyaanya […]

  • Ketua Prima Maybrat Soroti Siswa Tak Terdaftar Di DAPO DIK

    Ketua Prima Maybrat Soroti Siswa Tak Terdaftar Di DAPO DIK

    • calendar_month Sen, 20 Apr 2026
    • account_circle Athor
    • visibility 8
    • 0Komentar

    Tiga Siswa Tak Terdaftar Dapodik Gagal Ikut Ujian Di SD Negeri Kambusabo Dan Aktivitas KBM Mandek 1 Tahun Setengah di SD Fatase, Wiforius Kambu Soroti Kinerja Pemda Maybrat. Maybrat, 20 April 2026 — Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Partai Rakyat Adil Makmur DPK Prima Maybrat Wiforius Kambu menyoroti serius kinerja Pemerintah Kabupaten Maybrat, khususnya di sektor […]

  • Senator ARK Minta KPK Tidak Hanya Dana Otsus, Tetapi Pengelolaan Sumberdaya Alam Perlu Menjadi Perhatian

    Senator ARK Minta KPK Tidak Hanya Dana Otsus, Tetapi Pengelolaan Sumberdaya Alam Perlu Menjadi Perhatian

    • calendar_month Rab, 17 Des 2025
    • account_circle Athor
    • visibility 51
    • 0Komentar

    Kita mendukung langkah KPK dalam mengawasi dan mengasistensi dana otsus pemerintah di Provinsi Papua Barat Daya dan Tanah Papua umumnya. Ini merupakan upaya penguatan kelembagaan dan peranan pemerintah. Meski demikian, sektor non pemerintah juga perlu mendapat perhatian. Di Papua ini wilayah birokrasi mendapat perhatian intens dan ketat. Namun wilayah sumberdaya alam luput dari pengawasan. Pengelolaan,pemanfaatan sumberdaya […]

  • Setujui APBD 2026, Fraksi Otsus DPR-PBD Kritik Program Pemerintah Tidak Berpihak OAP

    Setujui APBD 2026, Fraksi Otsus DPR-PBD Kritik Program Pemerintah Tidak Berpihak OAP

    • calendar_month Kam, 20 Nov 2025
    • account_circle Athor
    • visibility 69
    • 0Komentar

    HNP, Sorong – Berdasarkan hasil rapat dan kajian internal Fraksi Otonomi Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya (Fraksi Otsus DPRP PBD), Fraksi Otsus memberikan pendapat akhir terkait jawaban yang disampaikan Gubernur Papua Barat Daya atas pandangan umum dari fraksi di DPRP PBD. Franky Umpain selaku koordinator dan juru bicara Fraksi Otsus DPRP PBD menegaskan […]

expand_less