Pak Hasyim, Kunjungan Momen Natal Bukan Untuk Berbalas Pantun

Senator ARK Menilai Saling Balas Pantun Utusan Presiden Hasyim Joyohadikusumo dan Gubernur Papua Barat Daya Bukan solusi kebutuhan mendesak di Papua.

Selain Hasyim, Gibran juga ke Papua mengelilingi beberapa kabupaten, bermain bola dan menegok mama-mama Pedagang.

Lanjut ARK, Pak Hasyim YTH, 20 Tahun Lalu Otsus bagai lepas kepala pegang ekor, saling menyalahkan antara Jakarta dan Papua. Sementara kondisi real masyarakat Papua makin tersingkir. Uang diberikan tanpa kewenangan, pemerintah daerah di Papua bagai jalan di tempat. Menilai 200 Triliun dengan 25 Tahun tidak apel to apel atau tidak fair.

Senator ARK Mengajak Lihat kedalam, bagaimana pemerintahan, kewenangan yang terbatas, antara perintah UU Otsus dan implementasi tidak sejalan. Pegang kepala lepas ekor.

Gubernur PBD Menyampaikan kondisi reaal, jeritan para Gubernur di 6 Provinsi. Atas Nama Efisiensi anggaran di pangkas, sementara tuntutan tugas bersa. Belum lagi beban memastikan Program Nasional sukses di daerah.

Pak hasyim layaknya pemimpin negeri ini, pengamat dan orang Jakarta yang selalu melihat Papua dengan Akumulasi 200 Triliun selama 25 Tahun. Seolah-olah Negara buat hitung-hitungan dengan Papua. Negara seperti merasa rugi.

Kalau berhitung begitu, maka mari kita hitung berapa banyak sumberdaya alam Papua di keruk dengan sumbangan kepada Devisa Negara.? Bertanya dengan nada lembut

Senator ARK Mengatakan bahwa Provinsi Papua Barat Daya Diera Pemekaran Anggaran Turun Dari 3 Triliun Menjadi 900 Miliard. Dengan anggaran seperti ini tidak berarti banyak untuk pembangunan di 5 Kabupaten dan satu Kota.

Itu sebabnya Gubernur Papua Barat Daya Menyampaikan Keluhan kondisi real tahun 2025-2026. Keluhan di jawab justru di jawab Pak Hasyim dengan cerita 200 Triliun Alokasi selama 25 Tahun.

Kalau terus menghitung anggaran yang di kucurkan ke Papua, maka mari kita hitung Investasi yang diberi izin ke Papua.

Realisasi investasi Provinsi Papua Barat Daya sepanjang Januari hingga September 2025 mencapai Rp2,411 triliun atau sekitar 69 persen dari target investasi nasional yang ditetapkan sebesar Rp3,490 triliun.

Capaian tersebut menunjukkan tren pertumbuhan investasi yang positif bagi Papua Barat Daya sebagai provinsi termuda di Indonesia ini.

Nilai investasi asing (PMA) di wilayah Papua sangat signifikan, dengan total Rp202 triliun (PMA) dan Rp19,71 triliun (PMDN) dalam 10 tahun terakhir, didominasi sektor tambang (data 2024), meskipun angka spesifik per provinsi bisa bervariasi dan fluktuatif, contohnya Papua Selatan mencapai Rp5,31 triliun (Mei 2024) dan Papua Tengah menjadi yang tertinggi pada 2023.

Total 10 Tahun (Jokowi Era): Rp202 triliun (PMA) dan Rp19,71 triliun (PMDN) hingga 2024.Papua Selatan (Mei 2024): Rp5,31 triliun (PMA).Papua Tengah: Realisasi tertinggi di wilayah Papua pada 2023, didominasi sektor pertambangan.

Papua Barat (2024): Realisasi investasi mencapai Rp13,03 triliun (PMA & PMDN total), menurut laporan Juli 2025.

Kalau perspektif dan narasi melihat Papua dari sisi kucuran Finansial, maka waktunya mari bicara soal BERIKAN KEWENANGAN VISKAL KEPADA PAPUA Biar Papua memiliki kewenangan viskal dalam mengelola SDA nya. Agar adil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.