Senator Agustinus R Kambuaya Kolaborasi Monitoring Bulog

Pengakuan Masyarakat Konvensi Internasional  ILO No. 169 (1989, Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) adalah dokumen penting yang diadopsi pada 13 September 2007 bahkan Protokil Kyoto dan Paris Agreement tentang lingkungan tidak menghentikan. kebijakan negara. Kerusakan hutan, pengabaian hak masyarakat sipil dan Pribumi berjalan trus Isu pengakuan masyarakat hukum adat dan perlindungan hutan terus […]

HPN, Jakarta 27 November 2025, Senator Agustinus R. Kambuaya mendorong partai nasional yang hadir di tanah Papua untuk memperjuangkan aspirasi rakyat Papua di level nasional. Khsusnya partai kualisi Presiden. Setiap DPD Partai Nasional yang hadir di Papua harus mampu mengartikulasikan derita rakyat, aspirasi rakyat dan terutama jeritan pemerintah daerah yang menghadapi PEMANGKASAN TRANSFER KEUANGAN DAERAH […]

HPN, Kota Bogor – Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan III-2025 mencapai 5,04 persen, dengan sektor manufaktur mendorong kenaikan tersebut. Sektor ini menyumbang 17,39 persen terhadap PDB dan tumbuh 5,58 persen. Selain itu, investasi di bidang manufaktur meningkat hingga Rp193,4 triliun atau 39,36 persen dari total investasi nasional. Sementara itu, peran Industri Kecil dan Menengah (IKM) […]

Jakarta 29 Januari 2026, Senator ARK Menyoroti Berubahnya Rute Penerbangan Lobok -Bali Sorong yang berubah. Kepada HPN, Senator ARK menyampaikan keprihatinan dan Protes atas berubahnya rute penrbangan sejumlah maskapai. Garuda yang awalnya melayani Lombok- Bali -Sorong atau Bali via Makasar -Sorong. Perubahan rute penerbangan yang mulai jarang ini akan mengangu target eko turisem kita. Target […]

HPN, Soroang – 13 Desember 2025, Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di tingkat SMA terus digencarkan sebagai upaya menanamkan nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara kepada generasi muda. Kegiatan yang umumnya dilaksanakan oleh anggota MPR/DPR RI ini menjadi sarana strategis untuk memperkuat pemahaman pelajar terhadap empat fondasi utama kebangsaan, yakni Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, […]

JAKARTA– Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Dapil Papua Barat Daya, Agustinus R. Kambuaya, S.I.P., S.H., menyoroti ironi dalam proses legislasi nasional, di mana Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat tak kunjung disahkan setelah satu dekade, sementara Undang-Undang Omnibus Law justru dipercepat. Kondisi ini, menurutnya, menunjukkan minimnya keberpihakan negara terhadap hak-hak masyarakat adat. Perjuangan […]