Senator ARK Minta Presiden Penambahan Anggaran Harusnya Tidak Pakai Syarat Investasi Sawit

Sebanyak 6 Gubernur dan 42 Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Bertemu Presiden di Jakarta 16 Desember 2025. Salah satu agenda pertemuan adalah membahas Agenda pembangunan Papua dan dinamika efisiensi anggaran.

Pada kesempat rapat tersebut presiden meminta menteri keuangan agar ada penambahan anggaran.Presiden menyatakan akan menaikan transfer ke daerah menjadi 12 Triliun. Ini tentu bukan kabar gembira, karena memang APBD di Tanah Papua sebelumnya Papua induk 14 Triliun Dan Papua Barat 8 Triliun.

Setelah di tambahnya 4 DOB Provinsi induk hanya berbagi dengan Provinsi Baru. Jadi sesunguhnya tidak ada penambahan anggaran.

Kenaikan Anggaran Bersyarat

Presiden menyampaikan bahwa pemerintah akan menambah anggaran tetapi daerah harus siap menerima investasi sawit, etanol atau singkong dan tebu.

Ditempat terpisah Ketua Asosiasi Gubernur Se Tanah Papua Mantan pilot Meky Nawipa Menyatakan Peryatan Tegas bahwa perlakuan kepada Aceh berbeda dengan Papua.

Sambil menjelaskan sumbangan kepada pendapatan Freeport kepada Negara tetapi alokasi ke Papua yang tidak berimbang.

Bapak presiden kebijakan anggaran mestinya bebas tanpa syarat. Papua telah menyumbang melalui penerimaan APBN melalui Pajak Freeport, BP, Petrocina dan sejumlah perusahan multi nasional lainnya. Mengapa untuk Papua selalu ada kebijakan bersyarat.

Syarat tambah anggaran harus menerima investasi sawit. Bapak presiden yang kami hormati, laju investasi sawit jenis tanaman monocultur ini telah merusak tanah Papua.

Data dan Tren Laju Deforestasi

Periode 2000-2024: Hingga tahun 2024, sekitar 1,1 juta hektare hutan di Tanah Papua telah hilang.

Periode 2020-2022: Terjadi peningkatan deforestasi, dari 1.415 hektare (2020-2021) menjadi 1,5% lebih tinggi pada 2021-2022, atau sekitar 765 hektare dalam dua bulan pada awal 2024.

Penyusutan Hutan Alam: Antara tahun 2001-2019, hutan alam Papua menyusut 663.443 hektare, dengan sebagian besar (71%) terjadi pada 2011-2019.

Data GFW (2001-2024): Papua kehilangan 770.000 hektare tutupan pohon, setara 3,0% dari tutupan pohon tahun 2000, menghasilkan 580 Mt emisi CO2e.

Penyebab Utama Deforestasi

Perkebunan Kelapa Sawit: Pemberian izin pelepasan kawasan hutan (PKH) untuk sawit menjadi pendorong utama, dengan banyak area izin yang masih berhutan alam (deforestasi terencana) dibuka untuk perkebunan.

Pertambangan: Aktivitas nikel dan tambang lainnya turut berkontribusi terhadap hilangnya hutan.

Infrastruktur: Pembangunan jalan dan sarana pendukung industri membuka kawasan hutan baru.

Pemekaran Wilayah: Pengelolaan kawasan hutan pasca-pemekaran wilayah administratif juga memicu konversi hutan.

Dampak Lingkungan:

Kehilangan Keanekaragaman Hayati: Hilangnya habitat mengancam spesies unik Papua.

Kerusakan Ekosistem: Mengganggu keseimbangan alam seperti penyerbukan dan siklus nutrisi.

Staf Ahli, Pembisik Presiden Harus Berikan Pandangan Pro Rakyat

Jutaan rakyat indonesia telah menaruh harapan kepada bapak. Bapak presiden pasti Pro Rakyat, Pro Masyarakat Adat, Pro Lingkugan. Penasehat harus peka membaca dan mendegar aspirasi rakya.

Ada beberapa kebijakan yang mestinya di lakukan Presiden di tanah Papua. Mendorong bisnis karbon masyarakat adat.

Kedua energy ternarukan seperty Hydropower pembangkit listrik tenaga air. Potensi Air terjun dan sunggai di Papua sanggat banyak untuk di manfaatkan. Ketiga pembangkit listrik Tenaga angin dan matahari.