Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Internasional » BULD DPD RI, PEMDA Kemendagri Dan DPRD Se Papua Barat Daya Gelar FGD RANPERDA dan PERDA

BULD DPD RI, PEMDA Kemendagri Dan DPRD Se Papua Barat Daya Gelar FGD RANPERDA dan PERDA

  • account_circle Dicky
  • calendar_month Sen, 17 Nov 2025
  • visibility 61

HNP, Sorong 17 November 2025, Badan Urusan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Gelar Fokus Grub Diskusi Dalam Rangka Mendorong Percepatan RANPERDA dan PERDA untuk mendukung Pembangunan Daerah.

Fokus Grup Discusion Dengan Nara Sumber Kanwil HUKUM Papua Barat dan Papua Barat Daya, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Dan Ketua BULD DPD Hadir sebagai Keynote Speach.

Pembentukan Perda merupakan kebuthan mendasar yang perlu di hadirkan untuk menjawab kebutuhan daerah.

DPR Papua Barat Daya menyampaikan aspirasi terkait PERDA Pajak dan Retribusi Daerah yang sudah di ajukan ke Kementerian dalam negeri. DPR Papua Barat Daya berharap segera di undangkan dalam lembaran daerah untuk bisa menjadi dasar hukum bagi optimalisasi pendapatan daerah.

Ketua BULD dan Senator Asal Papua Barat Daya Agustinus R. Kambuaya, SIP, SH menyampaikan bahwa perlu ada kolaborasi dan kerjasama antara semua pihak memastikan usulan PERDA bisa di terbitkan.

Ini menjadi momentum awal untuk Tahun 2026 perlu ada Fasilitasi Bersama antara Pemda, BULD DPD RI, DPRD Kabupaten Kota dan DPR Provinsi untuk mengelar Rapat Harmonisasi dan singkronisasi sejumlah aturan agar dapat berjalan maksimal.

ARK Menyampaikan misalya kebutuhan Pembentukan OPD Daerah di perlukan PERDA sebagai dasar hukum bagi BIRO ORTAL untuk membentuk lembaga-lembaga baru.

  • Penulis: Dicky

Rekomendasi Untuk Anda

  • Senator ARK Mengapresiasi Polda Papua Barat Daya Menertipkan Tambang Ilegal Di Tambrauw

    Senator ARK Mengapresiasi Polda Papua Barat Daya Menertipkan Tambang Ilegal Di Tambrauw

    • calendar_month Sen, 17 Nov 2025
    • account_circle Dicky
    • visibility 60
    • 0Komentar

    HNP, Sorong 17 November 2025 – Senator Agustinus R Kambuaya SIP, SH Mengapresiasi Polda Papua Barat Daya yang turun langsung ke Tambrauw melakukan penertiban terhadap aktivitas tambang Ilegal Sesuai dengan arahan Presisden Pabrowo pada masa sidang Tahunan 2025, bahwa aktivitas ekonomi yang merusak lingkungan perlu langkah mitigasi. Kabupaten Konservasi karena sekitar 80% wilayahnya merupakan hutan […]

  • Senator ARK Kawal Aspirasi ASN Kab. Maybrat Ke BKN

    Senator Papua Barat Daya Kawal Aspirasi ASN Kabupaten Maybrat ke BKN

    • calendar_month Kam, 12 Mar 2026
    • account_circle Athor
    • visibility 13
    • 0Komentar

    HPN, Jakarta – Senator asal Papua Barat Daya, Agustinus R. Kambuaya, S.IP., S.H, mengawal dan menjembatani aspirasi Pemerintah Kabupaten Maybrat terkait persoalan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pertemuan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) di kantor BKN, Selasa (10/3/2026). Dalam pertemuan tersebut, Agustinus menyampaikan berbagai persoalan dan kendala yang selama ini dihadapi ASN di Kabupaten […]

  • Senator ARK; Presiden Juru Damai Konflik Iran, Konflik Bersenjata Dan Konflik Tapal Batas Di Papua Belum Tuntas, Lebih Baik Fokus Dalam Negeri

    Senator ARK; Presiden Juru Damai Konflik Iran, Konflik Bersenjata Dan Konflik Tapal Batas Di Papua Belum Tuntas, Lebih Baik Fokus Dalam Negeri

    • calendar_month Sen, 9 Mar 2026
    • account_circle Athor
    • visibility 13
    • 0Komentar

    Jakarta, ARK, 9 April 2026, Cuplikan berita nasional ramai soal iran vs israel. Tidak hanya itu, semakin riuh lagi ketika Prabowo Mau Jadi Juru Damai atau juru selamat dalam konflik panjang tersebut. Sementara itu senator asal Papua Barat Daya Agustinus R Kambuaya, Memberi Tanggapan Lain. Senator yang merupakan Anggota Badan Kerjasama Parlemen Antara Negara itu menilai […]

  • Terkait mandeknya pembahasan RUU Masyarakat Adat, Senator Agustinus R. Kambuaya angkat bicara.

    Kontras Legislasi: RUU Masyarakat Adat Mandek 10 Tahun, Omnibus Law Melaju Pesat

    • calendar_month Jum, 14 Nov 2025
    • account_circle Athor
    • visibility 111
    • 0Komentar

    JAKARTA– Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Dapil Papua Barat Daya, Agustinus R. Kambuaya, S.I.P., S.H., menyoroti ironi dalam proses legislasi nasional, di mana Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat tak kunjung disahkan setelah satu dekade, sementara Undang-Undang Omnibus Law justru dipercepat. Kondisi ini, menurutnya, menunjukkan minimnya keberpihakan negara terhadap hak-hak masyarakat adat. Perjuangan […]

  • 10 Tahun Berlalu, Negara Berutang RUU Masyarakat Adat.

    10 Tahun Berlalu, Negara Berutang RUU Masyarakat Adat.

    • calendar_month Sel, 2 Des 2025
    • account_circle Athor
    • visibility 53
    • 0Komentar

    HPN, Jakarta 3 Desember 2025, Baleg DPR RI Telah memasukan 80 lebih Undang-undang untuk di bahas di bahas dan di tetapkan akhir dan awal 2026. Salah satunya RUU Kepulauan yang leah berproses 10 Tahun Tetakhie. Urgensi dan kebutuhan maayarakat pesisir, kepulauan telah mendapat momentum melalui Rakornas DPD RI bersama Pemerintah. Pemerintah dari aras POLHUKAM hingga […]

  • Senator ARK

    Senator ARK Sosialisasikan Empat Pilar di Grha YABSIRA

    • calendar_month Ming, 22 Feb 2026
    • account_circle Athor
    • visibility 18
    • 0Komentar

    HPN, Sorong – 15 Desember 2025, Senator Agustinus Robianus Kambuaya menggelar kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Papua Barat Daya yang dibagi dalam tiga sesi. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya nasional untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Empat Pilar MPR RI yang disosialisasikan meliputi Pancasila sebagai […]

expand_less