Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Internasional » Senator ARK ; Bupati Dan Wabup Sorsel Tidak Tau Aktifitas Perusahaan, Ini Nakal, ARK Akan Lapor Kementerian Harus Di Cabut Izinya.

Senator ARK ; Bupati Dan Wabup Sorsel Tidak Tau Aktifitas Perusahaan, Ini Nakal, ARK Akan Lapor Kementerian Harus Di Cabut Izinya.

  • account_circle Athor
  • calendar_month Jum, 10 Apr 2026
  • visibility 85

Manado 9 April 2026, disela diskusi publik dan monitoring program koperasi desa merah putih, senator ARK menyampaikan pernyataan keras dan tegas terkait polemik exafator di Sorong Selatan.

Menurut senator ARK, Sudah 2 minggu Bupati Dan Wakil Bupati Sorong selatan menyampaikan pernyataan resmi terkait keberadaan puluhan alat berat tersebut.

Informasi yang beredar di tengah masyarakat simpang siur. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya sebagai wakil pemerintah menyampaikan ke media di sorong pada tanggal 1 sampai 4 April 2026, bahwa fasilitas exafator ini untuk pekerjaan jalan sorsel imeko atau kais sepanjang 8 kilo meter.

Menurut senator ARK yang di konfirmasi pada 9 April 2026, Senator ARK menyampaikan bahwa inilah ketidak pastian informasi dan transfaransi antara PEMDA Provinsi Papua Barat Daya dan Pihak Perusahaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan Dan Masyarakat.

ARK Sebagai Anggota Komite II DPD RI yang membidangi lingkungan Hidup, Kehutanan, Peratnian, PU dan Pertambangan sedang menyusun laporan dan akan menyampaikan secara langsung kepada pimpinan DPD dan akan memangggil perusahaan yang bersangkutan.

Kedua, kepada media ini, ARK meminta kepada Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, Perranian, Agraria Dan Tata Ruang Provinsi Papua Barat Daya harus memberikan keterangan resmi terkait polemik ini. Bahkan juga perusahaan yang bersangkutan di Sorong Selatan.

Bila perlu kementerian mencabut atau membekukan izin HGU Perusahaan yang nakal seperti ini. Ini suatu keanehan dan kelucuan di tahun 2026. Bagaimana bisa bupati dan wakil bupati sorong selatan tidak mengetahui aktivitas apa sebenarnya perusahan ini.

 

  • Penulis: Athor

Rekomendasi Untuk Anda

  • Senator ARK: Kejadian NTT, Alaram Untuk Otsus Dan Pendidikan Di Papua

    Senator ARK: Kejadian NTT, Alaram Untuk Otsus Dan Pendidikan Di Papua

    • calendar_month Jum, 6 Feb 2026
    • account_circle Athor
    • visibility 61
    • 0Komentar

    Jakarta 6 Februari 2026, Senator ARK, Kejadian anak bunuh diri di NTT karena tidak bisa mebeli buku mejadi tamparan wajah NKRI di mata dunia. Untuk urusan pendidikan saja kita tidak bisa. Bagaimana dengan pertahanan keamanan. Menurut Senator yang akrab di sapa ARK ini, bahwa kejadian NTT menjadi peringatan system pendataan kemiskinan ekstrim kita. Sistem pendataan […]

  • Senator ARK, Dalam 6 Bulan Prabowo-Gibran Menghadapi Isu Ekosob, POLHUKAM

    Senator ARK, Dalam 6 Bulan Prabowo-Gibran Menghadapi Isu Ekosob, POLHUKAM

    • calendar_month Jum, 10 Jul 2026
    • account_circle Athor
    • visibility 35
    • 0Komentar

    Indonesia’s First Alert Alarm: Emergency for Legal, Political, and Security Stability. (Alaram Siaga Satu Indonesia Darurat Stabilitas Keamanan Hukum Dan Politik)   Tahun 2026 ini indonesia seperti satatus awas gunung merapi atau siunami yang siap menguncang. Begitulah analogi kita mencermati dinamika keamanan, politik, hukum bahkan geopolitik internasional. Dinamika yang saya maksudkan adalah. Bagaimana pemerintah bisa […]

  • Senator ARK; Minta DPR, MRP, PEMDA Se-Tanah Papua Sinergi Untuk 7 Agenda Mendesak

    Senator ARK; Minta DPR, MRP, PEMDA Se-Tanah Papua Sinergi Untuk 7 Agenda Mendesak

    • calendar_month Sen, 9 Mar 2026
    • account_circle Athor
    • visibility 90
    • 0Komentar

    SORONG – SUN.NEWS.CO..Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Agustinus R. Kambuaya, S.I.P., S.H., yang akrab disapa Senator ARK, menekankan pentingnya langkah konkret dari DPR Provinsi di seluruh Tanah Papua dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk merespons kebutuhan mendesak masyarakat lokal Pada senin 09/03/2026. Ia menyarankan tujuh poin agenda prioritas yang harus segera dikerjakan guna […]

  • Senator ARK: Dugaan Penembakan Warga Sipil, KOMNAS HAM RI Segera Membentuk Tim Investigasi Mengunjungi Maybrat Papua Barat Daya

    Senator ARK: Dugaan Penembakan Warga Sipil, KOMNAS HAM RI Segera Membentuk Tim Investigasi Mengunjungi Maybrat Papua Barat Daya

    • calendar_month Sab, 15 Agu 2026
    • account_circle Athor
    • visibility 45
    • 0Komentar

    Jakarta 16 Agustus 2026, Senator ARK Mendesak KOMNAS HAM RI untuk mengunjungi Maybrat Provinsi Papua Barat Daya Menurut Senator ARK, Keserasahan masyarakat terkait dugaan penembakan terhadap tiga warga sipil di Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya, perlu mendapat perhatian serius. Untuk memastikan fakta dan kronologi kejadian secara objektif, diperlukan investigasi yang independen, transparan, dan menyeluruh. […]

  • 10 Tahun Berlalu, Negara Berutang RUU Masyarakat Adat.

    10 Tahun Berlalu, Negara Berutang RUU Masyarakat Adat.

    • calendar_month Sel, 2 Des 2025
    • account_circle Athor
    • visibility 96
    • 0Komentar

    HPN, Jakarta 3 Desember 2025, Baleg DPR RI Telah memasukan 80 lebih Undang-undang untuk di bahas di bahas dan di tetapkan akhir dan awal 2026. Salah satunya RUU Kepulauan yang leah berproses 10 Tahun Tetakhie. Urgensi dan kebutuhan maayarakat pesisir, kepulauan telah mendapat momentum melalui Rakornas DPD RI bersama Pemerintah. Pemerintah dari aras POLHUKAM hingga […]

  • Senator ARK; Ujian Kualitas Demokrasi RI bukan Soal Ijazah Gibran Semata, Isu Pengungsi dan Konflik Papua

    Senator ARK; Ujian Kualitas Demokrasi RI bukan Soal Ijazah Gibran Semata, Isu Pengungsi dan Konflik Papua

    • calendar_month Rab, 7 Okt 2026
    • account_circle Athor
    • visibility 16
    • 0Komentar

    Jakarta — Senator Agustinus R. Kambuaya, S.IP., S.H. (ARK), mempertanyakan munculnya polemik terkait proses pencalonan kepala daerah yang baru ramai dipersoalkan setelah tahapan politik dan pendaftaran berlangsung. Menurut ARK, persoalan mendasar yang harus dijawab adalah mengapa validasi dan verifikasi tidak dipersoalkan sejak awal, ketika pasangan calon didaftarkan oleh partai politik maupun ketika dokumen pencalonan diserahkan […]

expand_less