Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Internasional » Interupsi Sidang Paripurna DPD, Senator ARK Minta Hentikan Izin Investasi, Jangan Buat Korban Daerah

Interupsi Sidang Paripurna DPD, Senator ARK Minta Hentikan Izin Investasi, Jangan Buat Korban Daerah

  • account_circle Athor
  • calendar_month Rab, 14 Jan 2026
  • visibility 42

Jakarta Senayan 14 Januari 2026 Senator ARK melakukan interupsi untuk menegaskan persoalan strategis nasional dan daerah.

Senator ARK Menyampaikan bahwa kejadian sumatera dan Aceh Merupakan kelalaian manusia atau Faktor Manusia dan kebijakan Pembangunan mengakibatkan bencana.

Sambil melaporkan data  33 Juta Hekatar Hutan Papua sejak 2020-2025 ada 1,1 Juta Hekatar Tergerus. 600.000 Hektar rusak akibat investasi. Baik Perkebunan, Loging bahkan Tambang.

Disela interupsi itu juga, ARK meminta lembaga DPD RI Secara Tegas Menyampaikan kepada pemerintah untuk melakukan Penghentian Inzin investasi dan evaluasi total seluruh izin-izin yang sudah keluar.

Senator ARK juga mencontohkan banjir Bandang di Wasior ketika itu. Bahwa hasil perkebunan dan loging yang membabat hutan itulah yang mengakibatkan Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat banjir dan memakan korban.

Isk krusial kebencanaan diakibatkan oleh perizinan yang terus di obral oleh pemerintah. Papua kedepan akan mengalami Nasib yang sama dengan Aceh dan Sumatera.

Karena itu hetikan semua izin dan Evaluasi total. Pemerintah pusat menarik kewenangan yang dan buat susah daerah.

  • Penulis: Athor

Rekomendasi Untuk Anda

  • Senator ARK Desak Presiden Terbitkan PP  Desa Sebelum Akhir Tahun

    Senator ARK Desak Presiden Terbitkan PP Desa Sebelum Akhir Tahun

    • calendar_month Sel, 18 Nov 2025
    • account_circle Athor
    • visibility 91
    • 0Komentar

    HNP, Jakarta 20 November 2025 – Senator Agustinus R Kambuaya yang juga merupakan Wakil Ketua DPP Desa Bersatu Indonesia Maju Kembali mempertanyakan perkembangan Peraturan Pemerintaah tentang desa. Senator Ark Menyatakan bahwa, Pemerintah memang dituntut untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024. Meskipun UU tersebut sudah disahkan […]

  • Senator ARK; RUU Pemilu Wajib Mengakomodir Hak Politik OAP Sebagai Komitmen Negara Dalam Otsus

    Senator ARK; RUU Pemilu Wajib Mengakomodir Hak Politik OAP Sebagai Komitmen Negara Dalam Otsus

    • calendar_month Sen, 5 Jan 2026
    • account_circle Athor
    • visibility 22
    • 0Komentar

    Hpn, Papua Barat Daya 5 Januari 2026, Senator Agustinus R. Kambuaya yang juga merupakan Anggota Badan Kerjasama Parlemen Antara Negara DPD RI angkat suara. Senator ARK Menyampaikan bahwa Pemerintah dan DPR sedang memprioritaskan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu pada tahun 2026 untuk mempersiapkan Pemilu 2029, dengan target penyelesaian jauh sebelum tahapan dimulai, yang akan mencakup penyelarasan […]

  • Terkait mandeknya pembahasan RUU Masyarakat Adat, Senator Agustinus R. Kambuaya angkat bicara.

    Kontras Legislasi: RUU Masyarakat Adat Mandek 10 Tahun, Omnibus Law Melaju Pesat

    • calendar_month Jum, 14 Nov 2025
    • account_circle Athor
    • visibility 97
    • 0Komentar

    JAKARTA– Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Dapil Papua Barat Daya, Agustinus R. Kambuaya, S.I.P., S.H., menyoroti ironi dalam proses legislasi nasional, di mana Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat tak kunjung disahkan setelah satu dekade, sementara Undang-Undang Omnibus Law justru dipercepat. Kondisi ini, menurutnya, menunjukkan minimnya keberpihakan negara terhadap hak-hak masyarakat adat. Perjuangan […]

  • Senator ARK; Minta Bahlil Dan Golkar Dorong DPRI Revisi UU Omnibuslauw Berikan Kewenangan Ke Daerah

    Senator ARK; Minta Bahlil Dan Golkar Dorong DPRI Revisi UU Omnibuslauw Berikan Kewenangan Ke Daerah

    • calendar_month Ming, 8 Feb 2026
    • account_circle Athor
    • visibility 10
    • 0Komentar

    Jakarta 8 Februari 2026, Senator ARK Memberikan tangapan tethadap pernyataan Menterk ESDM dan Ketua Golkar Bahlil Lahadalia. CNN Jakarta,  Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menginginkan agar penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) ke depan diberikan ke pemerintah daerah (pemda).Bahlil mengkritik pemberian izin hingga kantor usaha pertambangan selama ini hanya berpusat di Jakarta. […]

  • Senator ARK, Penghargaan The One Indonesia Magazin Jadi Motivasi Untuk Berkarya

    Senator ARK, Penghargaan The One Indonesia Magazin Jadi Motivasi Untuk Berkarya

    • calendar_month Sab, 24 Jan 2026
    • account_circle Athor
    • visibility 22
    • 0Komentar

    Bali 23 Januari 2026, The One Indonesia Magazin Mengelar Indonesia Innovation Excellence AWARD. Penghargaan di lakukan dengan penilaian pada sejumlah Aspek dan Kategori. Ada Figur Kepala Daerah, Tokoh Sosial Masyarakat dalam pengabdiannya. Senator ARK masuk dalam Nominasi The Most Inspiring Connectiing People Aspiration. Pada kesempatan menerima penghargaan, Senator ARK Memberikan sambutan yang mengugah. ARK menyampaikan […]

  • Senator ARK Mendesak Mendagri Tierbitkan PERDA Pajak Retribusi Daerah Papua Barat Daya

    Senator ARK Mendesak Mendagri Tierbitkan PERDA Pajak Retribusi Daerah Papua Barat Daya

    • calendar_month Rab, 19 Nov 2025
    • account_circle Athor
    • visibility 73
    • 0Komentar

    HMP, Jakarta, 19 November 2025 –  Menindaklajuti FGD BULD Pada 17 November 2025 di Sorong Papua Barat Daya, Senator Asal Papua Barat Daya Agustinus R. Kambuaya SIP, SH Menyampaikan sejumlah hal kepada MENDAGRI. Pemerintah dan masyarakat Papua Barat Daya melalui DPRD Provinsi telah menyadari kebijakan Efisiensi anggaran yang di lakukan pemerintah pusat. Sebagai solusinya ekonomi […]

expand_less