Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Internasional » Senator ARK, Minta Presiden Tegur MENPAN RB, Status PNS Honorer 3 Kabupaten Di Papua Barat Daya Molor

Senator ARK, Minta Presiden Tegur MENPAN RB, Status PNS Honorer 3 Kabupaten Di Papua Barat Daya Molor

  • account_circle Athor
  • calendar_month Rab, 26 Nov 2025
  • visibility 11
  • comment 0 komentar

Jakarta 26 November 2025, Senator ARK Medesak MENPAN RB Agar mempercepat Formasi CPNS 2021 Sejumlah 546 Segera Diselesaikan Tahun Ini.

Senator Asal Papua Barat Daya Agustinus R. Kambuaya meyoroti lambatnya proses admknistrasi dan tahapan rekrutmen CPNS Kabupaten Tambrauw yang terkesan lambat.

Menurut Senator ARK, Kehadiran Bupati Tanbrauw Yeskiel Yesnat, SE, M.Si ke MENPAN RB untuk mengecek secara langsung perkembangan status pegawai honorer 546 yang telah di usulkan sejak tahun 2021 silam.

Senator ARK Menyampaikan bahwa MENPAN RB harus mengikuti semanggat yang sedang dinyalakan oleh Presiden Prabowo bahwa pelayanan publik harus di pastikan secara cepat, mudah, efisien dan ekonomis. Ini harus di terjemahkan juga oleh MENPAN RB.

Bagaimana bisa, Bupati harus meninggalkan tugas tangung jawab untuk mengurus rakyat dan mendatangi MENPAN RB, ini kurang elok. Tenaga honor er yang telah bekerja sekian lama ini harus di angkat agar mengurangi penganguran dan menciptakan stabilitas sosial. Tidak hanya bupati Tambrauw, Kabupaten Sorong, Kabupaten Maybrat dengan jumlah tenaga honorer yang sama masih terkatung-katung kepengurusannya di MENPAN.

Fenomena kepala daerah mendatangi MENPAN ini bukan sekali seperti Bupati Tanbrauw, sudah 3 Tahun terakhir banyak kepala daerah asal Papua harus mendatangi MENPAN.

Harusnya para kepala daerah itu urusannya dengan Pemerintahan dalam Negeri, justru sering ke MENPAN. Karena ada kerja yang lambat. Presiden harus mengevaluasi kerja MENPAN RB.

  • Penulis: Athor

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,04 Persen pada 2025

    Pertumbuhan Ekonomi RI Triwulan III-2025 Tembus 5,04%, Digitalisasi IKM Dipercepat Pemerintah

    • calendar_month Jum, 14 Nov 2025
    • account_circle Dicky
    • visibility 19
    • 0Komentar

    HPN, Kota Bogor – Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan III-2025 mencapai 5,04 persen, dengan sektor manufaktur mendorong kenaikan tersebut. Sektor ini menyumbang 17,39 persen terhadap PDB dan tumbuh 5,58 persen. Selain itu, investasi di bidang manufaktur meningkat hingga Rp193,4 triliun atau 39,36 persen dari total investasi nasional. Sementara itu, peran Industri Kecil dan Menengah (IKM) […]

  • Senator ARK, Tanpa Sadar Kita Kembali Menjalankan Pemerintahan Sentralistik

    Senator ARK, Tanpa Sadar Kita Kembali Menjalankan Pemerintahan Sentralistik

    • calendar_month Sel, 25 Nov 2025
    • account_circle Athor
    • visibility 12
    • 0Komentar

    HPN, Jakarta 15 November 2025, Senator Asal Papua Barat Daya Agustinus R. Kambuaya menyoroti kecenderungan pemerintahan yang mengarah pada kembalinnya sentralisasi kewenangan. Ciri utama pemerintahan sentralistik adalah pemusatan seluruh wewenang dan kekuasaan pada pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah sangat bergantung pada keputusan pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan kebijakan […]

  • Terkait mandeknya pembahasan RUU Masyarakat Adat, Senator Agustinus R. Kambuaya angkat bicara.

    UU Omibuslauw Tancap Gas, RUU Masyarakat Adat Jalan Ditempat

    • calendar_month Jum, 14 Nov 2025
    • account_circle Athor
    • visibility 37
    • 0Komentar

    Harapan Negeri, Jakarta, 14 November 2025  Terkait mandeknya pembahasan RUU Masyarakat Adat, Senator Agustinus R. Kambuaya angkat bicara. Menurut Senator yang akrab di sapa ARK ini, bahwa Perjuangan masyarakat adat untuk mendapatkan pengakuan, keberpihakan dan Proteksi seolah bagaikan punguk merindukan bulan Ironi RUU Masyarakat adat yang mandek selama 10 Tahun menunjukan bahwa Atribut busana adat […]

  • Senator ARK Desak Presiden Terbitkan PP  Desa Sebelum Akhir Tahun

    Senator ARK Desak Presiden Terbitkan PP Desa Sebelum Akhir Tahun

    • calendar_month Sel, 18 Nov 2025
    • account_circle Athor
    • visibility 21
    • 0Komentar

    HNP, Jakarta 20 November 2025 – Senator Agustinus R Kambuaya yang juga merupakan Wakil Ketua DPP Desa Bersatu Indonesia Maju Kembali mempertanyakan perkembangan Peraturan Pemerintaah tentang desa. Senator Ark Menyatakan bahwa, Pemerintah memang dituntut untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024. Meskipun UU tersebut sudah disahkan […]

  • Senator ARK, Semua Parpol Nasional Di Papua Harus Perjuangkan Aspirasi Daerah Termasuk TKD Sampai Ke Presiden

    Senator ARK, Semua Parpol Nasional Di Papua Harus Perjuangkan Aspirasi Daerah Termasuk TKD Sampai Ke Presiden

    • calendar_month 14 jam yang lalu
    • account_circle Athor
    • visibility 4
    • 0Komentar

    HPN, Jakarta 27 November 2025, Senator Agustinus R. Kambuaya mendorong partai nasional yang hadir di tanah Papua untuk memperjuangkan aspirasi rakyat Papua di level nasional. Khsusnya partai kualisi Presiden. Setiap DPD Partai Nasional yang hadir di Papua harus mampu mengartikulasikan derita rakyat, aspirasi rakyat dan terutama jeritan pemerintah daerah yang menghadapi PEMANGKASAN TRANSFER KEUANGAN DAERAH […]

  • Senator ARK, FGD Ranperda Dan PERDA Kebutuhan Pembangunan Daerah

    Senator ARK, FGD Ranperda Dan PERDA Kebutuhan Pembangunan Daerah

    • calendar_month Sen, 17 Nov 2025
    • account_circle Dicky
    • visibility 16
    • 0Komentar

    HNP, Sorong 17 November 2025, Badan Urusan Legislasi Daerah Republik Indonesia (BULD-DPD RI) dalam kunjungan ke Papua Barat Daya dalam rangka Inventarisasi Ranperda dan PERDA. Mengawali sambutan FGD, Senator Asal Papua Barat Daya Agustinus R. Kambuaya menyampaikan harapan kepada Kemendagri, Kanwil Hukum Papua Barat untuk secara intens dan serius mendukung Program Legislasi Daerah Provinsi Papua […]

expand_less