Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Senator Agustinus R Kambuaya Sosialisasikan Empat Pilar di Kantor DPD RI Provinsi Papua Barat Daya

Senator Agustinus R Kambuaya Sosialisasikan Empat Pilar di Kantor DPD RI Provinsi Papua Barat Daya

  • account_circle Dicky
  • calendar_month Rab, 16 Sep 2026
  • visibility 5

SORONG — Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Papua Barat Daya, Senator Agustinus R. Kambuaya, S.IP., S.H., menegaskan pentingnya keadilan sosial, pemerataan pembangunan, dan persatuan dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis di Papua Barat Daya.

Pesan tersebut disampaikan saat menjadi pemateri Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Gedung Perwakilan DPD RI Provinsi Papua Barat Daya, 16 September 2026, dengan tema “Makna Keadilan bagi Masyarakat pada Umumnya.”

Agustinus menekankan bahwa keadilan harus diwujudkan melalui kebijakan yang memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh masyarakat, dengan tetap memperhatikan kekhususan Papua dan hak-hak Orang Asli Papua (OAP).

“OAP tidak boleh kehilangan haknya di tanah sendiri, dan masyarakat Nusantara juga tidak boleh kehilangan haknya sebagai warga negara.”

Menurutnya, prinsip keadilan harus tercermin dalam pendidikan, kesehatan, pekerjaan, pemberdayaan ekonomi, pelayanan publik, serta pemerataan pembangunan hingga kampung dan wilayah terpencil.

Ia juga menegaskan bahwa aspirasi masyarakat harus menjadi bagian penting dari kerja representasi DPD RI. Berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan perjuangan di tingkat pusat sesuai kewenangan konstitusional DPD RI.

“Keadilan harus benar-benar dirasakan masyarakat. Masyarakat di kampung-kampung juga harus merasakan hadirnya negara.”

Dalam kesempatan tersebut, Agustinus mengajak masyarakat menjadikan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan dalam menjaga persatuan dan keharmonisan di tengah keberagaman Papua Barat Daya.

“Mari kita jaga Papua Barat Daya sebagai rumah bersama. Perbedaan menjadi kekuatan untuk membangun daerah dengan keadilan, persatuan dan gotong royong,” pungkasnya.

  • Penulis: Dicky

Rekomendasi Untuk Anda

  • Senator ARK; Minta Bahlil Dan Golkar Dorong DPRI Revisi UU Omnibuslauw Berikan Kewenangan Ke Daerah

    Senator ARK; Minta Bahlil Dan Golkar Dorong DPRI Revisi UU Omnibuslauw Berikan Kewenangan Ke Daerah

    • calendar_month Ming, 8 Feb 2026
    • account_circle Athor
    • visibility 63
    • 0Komentar

    Jakarta 8 Februari 2026, Senator ARK Memberikan tangapan tethadap pernyataan Menterk ESDM dan Ketua Golkar Bahlil Lahadalia. CNN Jakarta,  Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menginginkan agar penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) ke depan diberikan ke pemerintah daerah (pemda).Bahlil mengkritik pemberian izin hingga kantor usaha pertambangan selama ini hanya berpusat di Jakarta. […]

  • Bahas UU Perlindungan Petani, Senator ARK Tolak Sawit  Lebih Baik Hilirisasi Pertanian

    Bahas UU Perlindungan Petani, Senator ARK Tolak Sawit Lebih Baik Hilirisasi Pertanian

    • calendar_month Sel, 20 Jan 2026
    • account_circle Athor
    • visibility 89
    • 0Komentar

    Jakarta Senayan 20 Januari 2026, dalam rangka pembagasan UU Perlindungan Petani, Senator Ark menyampaikan sejumlah isu strategis Isu strategis Papua sesuguhnya bukan soal tambang dan sawit. Tetapi sesuguhnya isu lokal pertaniannnya adalah bagaimana mengubah nilai lebih hasil pertanian, perukanan dll. Perkebunan sawit bukan kebutuhan Papua. Orang asli Papua membutuhkan teknologi pertanian dan pengolahan perikanan. Hilirisasi […]

  • Senator ARK Soroti Kerusakan Ruas Jalan Teminabuan–Moswaren–Maybrat

    Senator ARK Soroti Kerusakan Ruas Jalan Teminabuan–Moswaren–Maybrat

    • calendar_month Rab, 15 Jul 2026
    • account_circle Athor
    • visibility 32
    • 0Komentar

    Jakarta, 13 Juli 2026, Senator ARK menyoroti kondisi ruas jalan Teminabuan–Moswaren–Maybrat yang hingga kini masih mengalami kerusakan di sejumlah titik. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan oleh Balai Kementerian Pekerjaan Umum  dan Dinas PU Provinsi Papua Barat Daya belum berjalan secara optimal. Kerusakan jalan ini berdampak langsung terhadap mobilitas masyarakat, distribusi hasil pertanian, aktivitas ekonomi, […]

  • 10 Tahun Berlalu, Negara Berutang RUU Masyarakat Adat.

    10 Tahun Berlalu, Negara Berutang RUU Masyarakat Adat.

    • calendar_month Sel, 2 Des 2025
    • account_circle Athor
    • visibility 90
    • 0Komentar

    HPN, Jakarta 3 Desember 2025, Baleg DPR RI Telah memasukan 80 lebih Undang-undang untuk di bahas di bahas dan di tetapkan akhir dan awal 2026. Salah satunya RUU Kepulauan yang leah berproses 10 Tahun Tetakhie. Urgensi dan kebutuhan maayarakat pesisir, kepulauan telah mendapat momentum melalui Rakornas DPD RI bersama Pemerintah. Pemerintah dari aras POLHUKAM hingga […]

  • Senator Ark, Bom Molotov Dikantor KOMNAS HAM PAPUA , Presiden Prabowo Harus Bisa Menjamin Rasa Aman di Tanah Papua

    Senator Ark, Bom Molotov Dikantor KOMNAS HAM PAPUA , Presiden Prabowo Harus Bisa Menjamin Rasa Aman di Tanah Papua

    • calendar_month Rab, 9 Sep 2026
    • account_circle Athor
    • visibility 28
    • 0Komentar

    Jakarta 09 September 2026, senator Agustinus R. Kambuaya angkat bicara terkait dinamika eskalasi konflik dan keamanan yang terus meningkat di tanah Papua. Kepada media ini, ARK menyatakan keprihatinannya atas kondisi keamanan di tanah Papua. Setelah menerima berita dugaan pelemparan BOM Molotov di kantor KOMNAS HAM Perwakilan Papua, senator ARK meminta kepada presiden untuk memberikan perhatian […]

  • Hut Satu Tahun, GUB PBD Seperti Kereta, Mesin Cepat Gerbong Berat

    Hut Satu Tahun, GUB PBD Seperti Kereta, Mesin Cepat Gerbong Berat

    • calendar_month Jum, 20 Feb 2026
    • account_circle Athor
    • visibility 58
    • 0Komentar

    Kepada Hpn, ARK memberikan pandangan terkait  satu tahun kepemimpinan ESA. Memurut Senator Ark, Gubernur Papua Barat Daya sudah satu tahun memimpin. Meurut ARK, Ada kendala eksternal dan internal menghambat harapan, keinginan dan Visi Misi Gubernur. Hambatan eksternal yang membuat pelayanan dan kecepatan pembangunan mandek. Kendala eksternal itu menyangkut kebijakan pemerintan pusat yang berubah. Kebijakan efisiensi […]

expand_less