Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Senator Papua Barat Daya Kawal Aspirasi ASN Kabupaten Maybrat ke BKN

Senator Papua Barat Daya Kawal Aspirasi ASN Kabupaten Maybrat ke BKN

  • account_circle Athor
  • calendar_month Kam, 12 Mar 2026
  • visibility 14

HPN, Jakarta – Senator asal Papua Barat Daya, Agustinus R. Kambuaya, S.IP., S.H, mengawal dan menjembatani aspirasi Pemerintah Kabupaten Maybrat terkait persoalan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pertemuan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) di kantor BKN, Selasa (10/3/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Agustinus menyampaikan berbagai persoalan dan kendala yang selama ini dihadapi ASN di Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya, yang dinilai memerlukan perhatian dan solusi dari pemerintah pusat.

Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, menyatakan pihaknya siap membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di Kabupaten Maybrat, khususnya yang berkaitan dengan penataan dan administrasi Aparatur Sipil Negara.

Menurutnya, penyelesaian persoalan ASN di daerah tersebut diharapkan dapat membantu menstabilkan jalannya pemerintahan daerah, terlebih di tengah situasi yang belakangan ini diwarnai konflik dan berbagai kendala yang memengaruhi aktivitas pemerintahan.

Sementara itu, Agustinus R. Kambuaya menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya mencari solusi agar roda pemerintahan di Kabupaten Maybrat dapat kembali berjalan normal sesuai dengan koridor pemerintahan yang berlaku.

  • Penulis: Athor

Rekomendasi Untuk Anda

  • ARK, FGD Masyarakat PBD Satu Tahun Kepemimpinan GUB Tercekik  Efisiensi

    ARK, FGD Masyarakat PBD Satu Tahun Kepemimpinan GUB Tercekik Efisiensi

    • calendar_month Sab, 21 Feb 2026
    • account_circle Athor
    • visibility 37
    • 0Komentar

    Hpn, Sorong 21 2026 bertempat di Hotel M Qriat Sorong sejumlah masyarkat berkumpul mengelar Focus Grup Discussion Terkait Satu Tahun Kepemimpinan Elisa Kambu dan Ahmad Nasrauw. Senator ARK sebagai inisiator FGD Menyampaikan latar belakang FGD Tersebut. Menurutnya, diskusi masyarakat yang bersliwiran di sosial media perlu ada ruang dan tempat. Jika di biarkan ini akan menjadi […]

  • Tegur Dan Pecat Menpan RB, Penghianat Undang-undang Otsus

    Tegur Dan Pecat Menpan RB, Penghianat Undang-undang Otsus

    • calendar_month Jum, 20 Feb 2026
    • account_circle Athor
    • visibility 23
    • 0Komentar

    PBD 20 Februari 2026, Kepada HPN Senator ARK Menyampaikan pandandan dan kritikan keras kepada MENPAN BR. Menurut Senator yang akrab di sapa ARK. Menpan RB Tidak hargai UU Otsus. Menurut ARK, Undang-undang Otsus sama kedudukanya sama dengan UU ASN. Mengapa dalam prakteknya resim undang-undang ASN lebih mendominasi UU Pemerintahan Daerah 23 dan 32 bahkan UU […]

  • Senator ARK Interupsi, Dana Desa Di Pangkas Tetapi Kopdes Merah Putih Belum Berjalan

    Senator ARK Interupsi, Dana Desa Di Pangkas Tetapi Kopdes Merah Putih Belum Berjalan

    • calendar_month Rab, 14 Jan 2026
    • account_circle Athor
    • visibility 34
    • 0Komentar

    Jakarta Senayan  14 Januari 2026, Senator ARK melakukan interupsi dalam sidang paripurna untuk menyampaikan permasalahan krusial menyangkut Koperasi Desa Merah Putih. Senator ARK menyampaikan bahwa hasil pemantauan, serap aspirasi dan pengawasan menemukan adanya kesulitan implementasi Program Koperasi Desa Merah Putih. Menurut senator yang akrab di sapa ARK itu, bahwa dana desa telah di gunakan untuk […]

  • Senator ARK, Supaya Adil Pemerintah Pusat Pangkas Anggaran Tetapi Berikan Kewenangan Fiskal Sepenuhnya Kepada Papua

    Senator ARK, Supaya Adil Pemerintah Pusat Pangkas Anggaran Tetapi Berikan Kewenangan Fiskal Sepenuhnya Kepada Papua

    • calendar_month Rab, 26 Nov 2025
    • account_circle Athor
    • visibility 67
    • 0Komentar

    HPN,- Jakarta 16 November 2025, Senator Angustinus R. Kambuaya Angkat Bicara Soal Pemangkasan Anggaaran Bagi Tanah Papua. Menurut Senator ARK, Otonomi khusus dalam kerangka negara kesatuan adalah memberi wewenang penuh dan membatasi beberapa kewenangan khusus. Kewenangan yang dibatasi adalah; Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi politik luar negeri, pertahanan, […]

  • Senator ARK Minta Pemerintah Dan Perusahaan Sawit Hormati Masyarakat Adat Sorong Selatan Dan Kedepankan Dialog

    Senator ARK Minta Pemerintah Dan Perusahaan Sawit Hormati Masyarakat Adat Sorong Selatan Dan Kedepankan Dialog

    • calendar_month Rab, 18 Feb 2026
    • account_circle Athor
    • visibility 36
    • 0Komentar

    Sorong 18 Februari 2026, Senator ARK memberikan tangapan terkait konflik masyarakat adat dan swasta perusahan sawit di sorong selatan. Menurut ARK, protes masyarakat ini di tangapi dengan cara dialog dan mendengar kemauan masyarakat. Kita seolah seperti mau konflik dengan masyarakat sendiri. Ini di sayangkan, kehadiran pemerintah dan seluruh perangkatnya harus bisa memastikan hak-hak masyarakat di […]

  • 10 Tahun Berlalu, Negara Berutang RUU Masyarakat Adat.

    10 Tahun Berlalu, Negara Berutang RUU Masyarakat Adat.

    • calendar_month Sel, 2 Des 2025
    • account_circle Athor
    • visibility 53
    • 0Komentar

    HPN, Jakarta 3 Desember 2025, Baleg DPR RI Telah memasukan 80 lebih Undang-undang untuk di bahas di bahas dan di tetapkan akhir dan awal 2026. Salah satunya RUU Kepulauan yang leah berproses 10 Tahun Tetakhie. Urgensi dan kebutuhan maayarakat pesisir, kepulauan telah mendapat momentum melalui Rakornas DPD RI bersama Pemerintah. Pemerintah dari aras POLHUKAM hingga […]

expand_less