Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Internasional » Bahas UU Perlindungan Petani, Senator ARK Tolak Sawit Lebih Baik Hilirisasi Pertanian

Bahas UU Perlindungan Petani, Senator ARK Tolak Sawit Lebih Baik Hilirisasi Pertanian

  • account_circle Athor
  • calendar_month Sel, 20 Jan 2026
  • visibility 65

Jakarta Senayan 20 Januari 2026, dalam rangka pembagasan UU Perlindungan Petani, Senator Ark menyampaikan sejumlah isu strategis

Isu strategis Papua sesuguhnya bukan soal tambang dan sawit. Tetapi sesuguhnya isu lokal pertaniannnya adalah bagaimana mengubah nilai lebih hasil pertanian, perukanan dll.

Perkebunan sawit bukan kebutuhan Papua. Orang asli Papua membutuhkan teknologi pertanian dan pengolahan perikanan.

Hilirisasi pertanian Papua adalah strategi yang harusnya di tingkatkan untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian lokal dengan membangun industri pengolahan hasil umbi-umbian, sagu, kacang tanah, hasil hutan bukan kayu. Kebutuhan lain seperti pabrik pakan ternak, pabrik kelapa menjadi coconat oil dll.

Membangun infrastruktur pendukung (pupuk), serta mengembangkan komoditas unggulan (sagu, kopi, kelapa, ayam) agar tidak hanya menjual bahan mentah, melainkan produk jadi, sehingga meningkatkan kesejahteraan petani dan mendorong ekonomi regional Papua melalui penciptaan lapangan kerja dan kemandirian pangan.

 

Fokus Utama Hilirisasi Pertanian Papua,

Pengolahan Hasil Pertanian. Membangun pabrik penggolahan tepung pisang, umbi, hilirisasi kelapa, pabrik pakan ayam, pabrik tepung dll di kabupaten penghasil agar manfaat langsung dirasakan masyarakat lokal, seperti yang didorong oleh para gubernur dan Kementan.

Pengembangan komoditas Unggulan. Mengembangkan dan mengolah komoditas potensial seperti sagu, kopi, kelapa, perikanan, dan peternakan (ayam).

 

Penguatan Infrastruktur Pendukung, Pembangunan industri pupuk untuk menekan biaya produksi petani dan meningkatkan produktivitas serta daya saing komoditas.

Kemandirian Pangan, Mengurangi ketergantungan pasokan dari luar wilayah dengan memperkuat subsektor peternakan lokal melalui sistem terintegrasi.

  • Penulis: Athor

Rekomendasi Untuk Anda

  • Negara Tidak Adil, Tidak Gubris  Papua Darurat Ekosop Keamnan

    Negara Tidak Adil, Tidak Gubris Papua Darurat Ekosop Keamnan

    • calendar_month Kam, 5 Feb 2026
    • account_circle Athor
    • visibility 48
    • 0Komentar

    Jakarta 5 Februari 2026, Senator ARK menyayangkan situasi yang terjadi di Papua sejak 2025 hingga 2026. Protes masyarakat terkait perampasan lahan sawit, lahan lerkebunan tidak di Gubris. Lanjut Senator ARK, Bahkan awal minggu Pertama bulan februari 2026, Dewan Gereja Papua selatan mengelar protes terhadap kebijakan investasi, suara gereja adalah suara kenabian. Suara tanpa kepentingan ekonomi […]

  • Terkait mandeknya pembahasan RUU Masyarakat Adat, Senator Agustinus R. Kambuaya angkat bicara.

    UU Omibuslauw Tancap Gas, RUU Masyarakat Adat Jalan Ditempat

    • calendar_month Jum, 14 Nov 2025
    • account_circle Athor
    • visibility 124
    • 0Komentar

    Harapan Negeri, Jakarta, 14 November 2025  Terkait mandeknya pembahasan RUU Masyarakat Adat, Senator Agustinus R. Kambuaya angkat bicara. Menurut Senator yang akrab di sapa ARK ini, bahwa Perjuangan masyarakat adat untuk mendapatkan pengakuan, keberpihakan dan Proteksi seolah bagaikan punguk merindukan bulan Ironi RUU Masyarakat adat yang mandek selama 10 Tahun menunjukan bahwa Atribut busana adat […]

  • Demo Kelangkaan BBM Papua Barat Daya, Senator ARK Minta Presiden Tegur Menteri ESDM dan Pecat Direktur Pertamina

    Demo Kelangkaan BBM Papua Barat Daya, Senator ARK Minta Presiden Tegur Menteri ESDM dan Pecat Direktur Pertamina

    • calendar_month Sen, 26 Jan 2026
    • account_circle Athor
    • visibility 48
    • 0Komentar

    Sorong 26 Januari 2026, Masyarakat yang tergabung dalam perkumpulan Truk dan Transportasi umum gelar aksi Protes atas kelangkaan BBM. Senator ARK Angkat bicara minta Presiden dan Menteri ESDM Evaluasi Total SKK Migas dan Pertamina. Manajemen kinerja yang buruk dan tidak memuaskan masyarakat. Sejak November 2025 sudah terjadi kelangkaan BBM, baik solar, bensin, pertalite, bahkan juga […]

  • Maanfat Ekonomi Karbon Jaminan Masyarakat Adat Untuk Jaga Hutan Dan Tanah Papua

    Maanfat Ekonomi Karbon Jaminan Masyarakat Adat Untuk Jaga Hutan Dan Tanah Papua

    • calendar_month Sab, 17 Jan 2026
    • account_circle Athor
    • visibility 44
    • 0Komentar

    Pengakuan Masyarakat Konvensi Internasional  ILO No. 169 (1989, Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) adalah dokumen penting yang diadopsi pada 13 September 2007 bahkan Protokil Kyoto dan Paris Agreement tentang lingkungan tidak menghentikan. kebijakan negara. Kerusakan hutan, pengabaian hak masyarakat sipil dan Pribumi berjalan trus Isu pengakuan masyarakat hukum adat dan perlindungan hutan terus […]

  • Senator ARK, Kajian Kebijakan Minyak Tanah dan Transformasi LPG 3 Kg di Papua Barat Daya

    Senator ARK, Kajian Kebijakan Minyak Tanah dan Transformasi LPG 3 Kg di Papua Barat Daya

    • calendar_month Rab, 11 Mar 2026
    • account_circle Athor
    • visibility 34
    • 0Komentar

    HPN, Sorong – 11 Maret 2025, Senator Agustinus R Kambuaya, S.I.P., S.H. Ringkasan Eksekutif Ketersediaan dan distribusi minyak tanah: Di Papua Barat Daya, bahan bakar minyak tanah (minyak tanah) bersubsidi masih menjadi andalan banyak rumah tangga dan usaha mikro. Misalnya, ratusan jerigen minyak tanah terlihat siap pakai di Ambon, menggambarkan betapa dominannya peran minyak tanah […]

  • Senator ARK Mengapresiasi Polda Papua Barat Daya Menertipkan Tambang Ilegal Di Tambrauw

    Senator ARK Mengapresiasi Polda Papua Barat Daya Menertipkan Tambang Ilegal Di Tambrauw

    • calendar_month Sen, 17 Nov 2025
    • account_circle Dicky
    • visibility 72
    • 0Komentar

    HNP, Sorong 17 November 2025 – Senator Agustinus R Kambuaya SIP, SH Mengapresiasi Polda Papua Barat Daya yang turun langsung ke Tambrauw melakukan penertiban terhadap aktivitas tambang Ilegal Sesuai dengan arahan Presisden Pabrowo pada masa sidang Tahunan 2025, bahwa aktivitas ekonomi yang merusak lingkungan perlu langkah mitigasi. Kabupaten Konservasi karena sekitar 80% wilayahnya merupakan hutan […]

expand_less