Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Internasional » Negara Tidak Adil, Tidak Gubris Papua Darurat Ekosop Keamnan

Negara Tidak Adil, Tidak Gubris Papua Darurat Ekosop Keamnan

  • account_circle Athor
  • calendar_month Kam, 5 Feb 2026
  • visibility 31

Jakarta 5 Februari 2026, Senator ARK menyayangkan situasi yang terjadi di Papua sejak 2025 hingga 2026. Protes masyarakat terkait perampasan lahan sawit, lahan lerkebunan tidak di Gubris.

Lanjut Senator ARK, Bahkan awal minggu Pertama bulan februari 2026, Dewan Gereja Papua selatan mengelar protes terhadap kebijakan investasi, suara gereja adalah suara kenabian. Suara tanpa kepentingan ekonomi maupun politik.

Lanjut ARK, Suara-suara yang di teriakan di daerah sampai parlemen senayan pun tengelam dalam hiruk pikuk isu nasional.

Selain Papua selatan, Biak Papua masyarakat yang protes soal kebijakan pertahanan keaman pun tidak di gubris. Mereka takut daerahnya jadi titik pertahanan, suatu kelak terjadi konflik mereka akan mengalami resiko langsung.

Sambung Senator ARK, Bahwa Laporan terbaru dari The Spirit Papua 5 Februari 2026, Warga kami distrik Kembu Kab. Puncak sedanv mengungsi masuk hutan akibat operasi militer.

Perang yang berlarut-larut tanpa mematuhi Hukum Humaniter mengakibatkan masyarakat sipil menjadi korban. Mengungsi dan hidup tidak lagi normal seperti masyarakat lain.

Senator ARK megatakan kekecewaanya kepada bapak Presiden Prabowo yang sibuk dengan diplomasi luar Negeri, Kepentingan Amerika, Palestina dan Israel sementara mengabaikan kondisi darurat ekononomi, ekologi dan keamanan dan tanah Papua.

Media nasional, DPR RI dan semua liputan nasional sibuk membicarakan isu lain. Isu Porles Sleman, Saat ini saudara kita yang bunuh diri di NTT dan lain sebagainya.

Kepada media ini, senator ARK menyampaikan bahwa Papua sedang tidak baik-baik saja. Pertemuan lintas stacholders untuk bicarakam masalah Papua. Bukan sekedar mengundang pejabat pemerintah Enam Gubernur di Tanah Papua. Mereka itu kan perpanjangan tangan pusat di daerah.

Udanglah Gereja, MRP, Masyarakat Adat, DPR RI, DPD RI, Komite Eksekutif, BP3OKP. Harus duduk bersama untuk bicarakan situasi darurat ekonomi, darurat keamanan, darurat hutan dan sawit di tanah Papua. Seakan kitorang setengah binatang, negara hanya mau kekayaan alam kita tetapi tidak mau manusianya. Tidak mau berdialog secara baik.

Lanjut Senator ARK, embisik presiden jangan diam, dulu rasiame jokowi bisa undang orang Papua duduk mencari solusi bersama. Pembisik Presiden prabowo tidak peka merespon isu yang ada.

 

 

  • Penulis: Athor

Rekomendasi Untuk Anda

  • Senator ARK, Daripada Sekolah Rakyat Presiden Berikan Anggaran Hidupkan Sekolah YPK  Pola Asrama Di Tanah Papua

    Senator ARK, Daripada Sekolah Rakyat Presiden Berikan Anggaran Hidupkan Sekolah YPK Pola Asrama Di Tanah Papua

    • calendar_month Sen, 2 Mar 2026
    • account_circle Athor
    • visibility 16
    • 0Komentar

    Sorong 2 Maret 2026, Senator Ark berkunjung ke kantor BP3OKP di Gedung Keuangan Negara Kota Sorong. Kunjungan senator ARK di terima oleh Kepala BP3OKP Bersama staf. Selain ARK, Staf Ahli Bupati Maybrat Ona Sraun juga Turut hadir dalam kesempatan tersebut. Senator ARK Menyampaikan bahwa, Kunjungan penting ini merupakan moment penting dalam rangka konsolidasi kelembagaan untuk […]

  • Kepada YTH. Bapak Presiden Prabowo Di- Istana

    Kepada YTH. Bapak Presiden Prabowo Di- Istana

    • calendar_month Ming, 7 Des 2025
    • account_circle Athor
    • visibility 40
    • 0Komentar

    Perihal; Bapak Presiden Jangan Terpancing Dengan Upaya Pengalihan Isu Dan Pemindahan Lokus Isu Kerusakan Ekologi Kepada Isu Politik Pilkada Melalui DPRD 2029 Apakah Isu Demokrasi Pilkada Melalui DPRD Merupakan Upaya Pengalihan Isu Kerusakan, Kehancuran hutan dan lingkungan yang berdampak kepada Banjir dan longsor di Sumatera dan Aceh..? Wajib kita bertanya, mengapa isu politis ini di […]

    • calendar_month Rab, 19 Nov 2025
    • account_circle Athor
    • visibility 45
    • 0Komentar

    Jakarta 19 November 2025, Menindaklajuti FGD BULD Pada 17 November 2025 di Sorong Papua Barat Daya, Senator Asal Papua Barat Daya Agustinus R. Kambuaya SIP, SH Menyampaikan sejumlah hal kepada MENDAGRI. Pemerintah dan masyarakat Papua Barat Daya melalui DPRD Provinsi telah menyadari kebijakan Efisiensi anggaran yang di lakukan pemerintah pusat. Sebagai solusinya ekonomi dan Anggaran, […]

  • Bertemu Dirjen MIGAS, Senator  ARK Mempertanyakan Kelangkaan BBM Di Papua Barat Daya

    Bertemu Dirjen MIGAS, Senator ARK Mempertanyakan Kelangkaan BBM Di Papua Barat Daya

    • calendar_month Sel, 3 Feb 2026
    • account_circle Athor
    • visibility 28
    • 0Komentar

    Jakarta 3 Februari 2026, Gedung Kantor Kementerian ESDM. Menyikapi kelangkaan BBM di Papua Barat Daya, Senator ARK Bertemu Direktur Jenderal BPH Migas. Menurut Senator ARK, Pengaduan ini tepat alamatnya ke Dirjen Migas. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) memiliki tugas utama merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, serta pengawasan kegiatan usaha […]

  • Senator ARK, FGD Ranperda Dan PERDA Kebutuhan Pembangunan Daerah

    Senator ARK, FGD Ranperda Dan PERDA Kebutuhan Pembangunan Daerah

    • calendar_month Sen, 17 Nov 2025
    • account_circle Dicky
    • visibility 66
    • 0Komentar

    HNP, Sorong 17 November 2025, Badan Urusan Legislasi Daerah Republik Indonesia (BULD-DPD RI) dalam kunjungan ke Papua Barat Daya dalam rangka Inventarisasi Ranperda dan PERDA. Mengawali sambutan FGD, Senator Asal Papua Barat Daya Agustinus R. Kambuaya menyampaikan harapan kepada Kemendagri, Kanwil Hukum Papua Barat untuk secara intens dan serius mendukung Program Legislasi Daerah Provinsi Papua […]

  • Fopera Papua Barat Daya Soroti Proyek APBD 2025 Yang Belum Selesai

    Fopera Papua Barat Daya Soroti Proyek APBD 2025 Yang Belum Selesai

    • calendar_month Rab, 7 Jan 2026
    • account_circle Athor
    • visibility 39
    • 0Komentar

    Forum Pengawal Perjuangan Rakyat (Fopera) Papua Barat Daya menyoroti proyek yang bersumber dari APBD 2025 yang belum selesai terindikasi menimbulkan masalah. Ketua Fopera Papua Barat Daya, Yanto Amus Ijie. Forum Pengawal Perjuangan Rakyat (Fopera) Papua Barat Daya menyoroti proyek yang bersumber dari APBD 2025 yang belum selesai terindikasi menimbulkan masalah hukum. Menurut Ketua Fopera Papua […]

expand_less