Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Internasional » Negara Tidak Adil, Tidak Gubris Papua Darurat Ekosop Keamnan

Negara Tidak Adil, Tidak Gubris Papua Darurat Ekosop Keamnan

  • account_circle Athor
  • calendar_month Kam, 5 Feb 2026
  • visibility 41

Jakarta 5 Februari 2026, Senator ARK menyayangkan situasi yang terjadi di Papua sejak 2025 hingga 2026. Protes masyarakat terkait perampasan lahan sawit, lahan lerkebunan tidak di Gubris.

Lanjut Senator ARK, Bahkan awal minggu Pertama bulan februari 2026, Dewan Gereja Papua selatan mengelar protes terhadap kebijakan investasi, suara gereja adalah suara kenabian. Suara tanpa kepentingan ekonomi maupun politik.

Lanjut ARK, Suara-suara yang di teriakan di daerah sampai parlemen senayan pun tengelam dalam hiruk pikuk isu nasional.

Selain Papua selatan, Biak Papua masyarakat yang protes soal kebijakan pertahanan keaman pun tidak di gubris. Mereka takut daerahnya jadi titik pertahanan, suatu kelak terjadi konflik mereka akan mengalami resiko langsung.

Sambung Senator ARK, Bahwa Laporan terbaru dari The Spirit Papua 5 Februari 2026, Warga kami distrik Kembu Kab. Puncak sedanv mengungsi masuk hutan akibat operasi militer.

Perang yang berlarut-larut tanpa mematuhi Hukum Humaniter mengakibatkan masyarakat sipil menjadi korban. Mengungsi dan hidup tidak lagi normal seperti masyarakat lain.

Senator ARK megatakan kekecewaanya kepada bapak Presiden Prabowo yang sibuk dengan diplomasi luar Negeri, Kepentingan Amerika, Palestina dan Israel sementara mengabaikan kondisi darurat ekononomi, ekologi dan keamanan dan tanah Papua.

Media nasional, DPR RI dan semua liputan nasional sibuk membicarakan isu lain. Isu Porles Sleman, Saat ini saudara kita yang bunuh diri di NTT dan lain sebagainya.

Kepada media ini, senator ARK menyampaikan bahwa Papua sedang tidak baik-baik saja. Pertemuan lintas stacholders untuk bicarakam masalah Papua. Bukan sekedar mengundang pejabat pemerintah Enam Gubernur di Tanah Papua. Mereka itu kan perpanjangan tangan pusat di daerah.

Udanglah Gereja, MRP, Masyarakat Adat, DPR RI, DPD RI, Komite Eksekutif, BP3OKP. Harus duduk bersama untuk bicarakan situasi darurat ekonomi, darurat keamanan, darurat hutan dan sawit di tanah Papua. Seakan kitorang setengah binatang, negara hanya mau kekayaan alam kita tetapi tidak mau manusianya. Tidak mau berdialog secara baik.

Lanjut Senator ARK, embisik presiden jangan diam, dulu rasiame jokowi bisa undang orang Papua duduk mencari solusi bersama. Pembisik Presiden prabowo tidak peka merespon isu yang ada.

 

 

  • Penulis: Athor

Rekomendasi Untuk Anda

    • calendar_month Rab, 19 Nov 2025
    • account_circle Athor
    • visibility 52
    • 0Komentar

    Jakarta 19 November 2025, Menindaklajuti FGD BULD Pada 17 November 2025 di Sorong Papua Barat Daya, Senator Asal Papua Barat Daya Agustinus R. Kambuaya SIP, SH Menyampaikan sejumlah hal kepada MENDAGRI. Pemerintah dan masyarakat Papua Barat Daya melalui DPRD Provinsi telah menyadari kebijakan Efisiensi anggaran yang di lakukan pemerintah pusat. Sebagai solusinya ekonomi dan Anggaran, […]

  • 10 Tahun Berlalu, Negara Berutang RUU Masyarakat Adat.

    10 Tahun Berlalu, Negara Berutang RUU Masyarakat Adat.

    • calendar_month Sel, 2 Des 2025
    • account_circle Athor
    • visibility 62
    • 0Komentar

    HPN, Jakarta 3 Desember 2025, Baleg DPR RI Telah memasukan 80 lebih Undang-undang untuk di bahas di bahas dan di tetapkan akhir dan awal 2026. Salah satunya RUU Kepulauan yang leah berproses 10 Tahun Tetakhie. Urgensi dan kebutuhan maayarakat pesisir, kepulauan telah mendapat momentum melalui Rakornas DPD RI bersama Pemerintah. Pemerintah dari aras POLHUKAM hingga […]

  • Senator ARK, FGD Ranperda Dan PERDA Kebutuhan Pembangunan Daerah

    Senator ARK, FGD Ranperda Dan PERDA Kebutuhan Pembangunan Daerah

    • calendar_month Sen, 17 Nov 2025
    • account_circle Dicky
    • visibility 72
    • 0Komentar

    HNP, Sorong 17 November 2025, Badan Urusan Legislasi Daerah Republik Indonesia (BULD-DPD RI) dalam kunjungan ke Papua Barat Daya dalam rangka Inventarisasi Ranperda dan PERDA. Mengawali sambutan FGD, Senator Asal Papua Barat Daya Agustinus R. Kambuaya menyampaikan harapan kepada Kemendagri, Kanwil Hukum Papua Barat untuk secara intens dan serius mendukung Program Legislasi Daerah Provinsi Papua […]

  • Wakil Ketua Desa Bersatu ARK Bersama APDESI KALTENG Suarakan Jeritan Desa Kepada Presiden

    Wakil Ketua Desa Bersatu ARK Bersama APDESI KALTENG Suarakan Jeritan Desa Kepada Presiden

    • calendar_month Kam, 27 Nov 2025
    • account_circle Athor
    • visibility 74
    • 0Komentar

    HPN, Kalimantan Tengah 27 November 2025, Wakil Ketua Umum DPP Desa Bersatu Indonesia Maju, Agustinus R. Kambuaya menerima aspirasi Asosiasi Pemerintah Desa Provinsi Kalimantan Tengah. Agustinus yang di dampingi senator Habib Said Abdurrahman menerima sejumlah aspirasi dan isu yang cukup pelik dan krusial meyangkut dinamika desa di Kalimantan Tengah. 9 Tim APDESI yang datang dari […]

  • Senator ARK: Kejadian NTT, Alaram Untuk Otsus Dan Pendidikan Di Papua

    Senator ARK: Kejadian NTT, Alaram Untuk Otsus Dan Pendidikan Di Papua

    • calendar_month Jum, 6 Feb 2026
    • account_circle Athor
    • visibility 26
    • 0Komentar

    Jakarta 6 Februari 2026, Senator ARK, Kejadian anak bunuh diri di NTT karena tidak bisa mebeli buku mejadi tamparan wajah NKRI di mata dunia. Untuk urusan pendidikan saja kita tidak bisa. Bagaimana dengan pertahanan keamanan. Menurut Senator yang akrab di sapa ARK ini, bahwa kejadian NTT menjadi peringatan system pendataan kemiskinan ekstrim kita. Sistem pendataan […]

  • Senator ARK Mendesak Mendagri Tierbitkan PERDA Pajak Retribusi Daerah Papua Barat Daya

    Senator ARK Mendesak Mendagri Tierbitkan PERDA Pajak Retribusi Daerah Papua Barat Daya

    • calendar_month Rab, 19 Nov 2025
    • account_circle Athor
    • visibility 96
    • 0Komentar

    HMP, Jakarta, 19 November 2025 –  Menindaklajuti FGD BULD Pada 17 November 2025 di Sorong Papua Barat Daya, Senator Asal Papua Barat Daya Agustinus R. Kambuaya SIP, SH Menyampaikan sejumlah hal kepada MENDAGRI. Pemerintah dan masyarakat Papua Barat Daya melalui DPRD Provinsi telah menyadari kebijakan Efisiensi anggaran yang di lakukan pemerintah pusat. Sebagai solusinya ekonomi […]

expand_less