Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Internasional » Senator ARK Minta Pemerintah Dan Perusahaan Sawit Hormati Masyarakat Adat Sorong Selatan Dan Kedepankan Dialog

Senator ARK Minta Pemerintah Dan Perusahaan Sawit Hormati Masyarakat Adat Sorong Selatan Dan Kedepankan Dialog

  • account_circle Athor
  • calendar_month Rab, 18 Feb 2026
  • visibility 37

Sorong 18 Februari 2026, Senator ARK memberikan tangapan terkait konflik masyarakat adat dan swasta perusahan sawit di sorong selatan.

Menurut ARK, protes masyarakat ini di tangapi dengan cara dialog dan mendengar kemauan masyarakat. Kita seolah seperti mau konflik dengan masyarakat sendiri. Ini di sayangkan, kehadiran pemerintah dan seluruh perangkatnya harus bisa memastikan hak-hak masyarakat di lindungi.

Begitu juga swasta perusahaan sawit, harus ada dialog dan dengar kehendak masyarakat. Tanah Papua ini bukan tanah kosong. Tanah adat dan masyarakat adat di akui dalam UUD.

Pak prabowo mengusung konsep no one leav behind. Tidak ada satu orang, subyek maupun komunitas tertinggal, terlupakan bahkan terabaikan dalam Proses pembangunan. Semua orang di hormati kedudukannya. 

Mengapa selalu suara rakyat di angap angin lalu dalam laju investasi di tanah Papua, termasuk masyarakat adat distrik konda Kabupaten Sorong selatan. Mari mengunakan hati nurani melihat ini.

Sambung ARK, Nasionalisme Republik Kita Bernafaskan penghormatan kedudukan masyarakat, termasuk subyek Masyarakat adat yang penting dalam lahirnya republik.

Lanjut ARK, Pemerintah inggat bahwa pasal 33 Tentang Bumi, Kekayaam alam tidak boleh di tafsirkan secara otoriter seolah-olah negara mengabaikan kedudukan dan eksistensi masyarakat adat. Sebelum pasal 33 ada pasal 18 A dan B. Negara mengakui satuan sosial masyarakat adat.

Pemerintah Provinsi PBD, Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, DPRP, MRP perlu respon. Masyarakat tidak boleh seperti ayam kehilangan induk. Pemerintahan ini From The People, By The People To The People. Dari, oleh dan untuk rakyat, rakyat tidak boleh jadi anak piatu. 

 

 

  • Penulis: Athor

Rekomendasi Untuk Anda

  • Senator ARK, Tanpa Sadar Kita Kembali Menjalankan Pemerintahan Sentralistik

    Senator ARK, Tanpa Sadar Kita Kembali Menjalankan Pemerintahan Sentralistik

    • calendar_month Sel, 25 Nov 2025
    • account_circle Athor
    • visibility 68
    • 0Komentar

    HPN, Jakarta 15 November 2025, Senator Asal Papua Barat Daya Agustinus R. Kambuaya menyoroti kecenderungan pemerintahan yang mengarah pada kembalinnya sentralisasi kewenangan. Ciri utama pemerintahan sentralistik adalah pemusatan seluruh wewenang dan kekuasaan pada pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah sangat bergantung pada keputusan pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan kebijakan […]

  • Senator ARK, Daripada Sekolah Rakyat Presiden Berikan Anggaran Hidupkan Sekolah YPK  Pola Asrama Di Tanah Papua

    Senator ARK, Daripada Sekolah Rakyat Presiden Berikan Anggaran Hidupkan Sekolah YPK Pola Asrama Di Tanah Papua

    • calendar_month Sen, 2 Mar 2026
    • account_circle Athor
    • visibility 16
    • 0Komentar

    Sorong 2 Maret 2026, Senator Ark berkunjung ke kantor BP3OKP di Gedung Keuangan Negara Kota Sorong. Kunjungan senator ARK di terima oleh Kepala BP3OKP Bersama staf. Selain ARK, Staf Ahli Bupati Maybrat Ona Sraun juga Turut hadir dalam kesempatan tersebut. Senator ARK Menyampaikan bahwa, Kunjungan penting ini merupakan moment penting dalam rangka konsolidasi kelembagaan untuk […]

  • Senator ARK, Minta Presiden Tegur MENPAN RB, Status PNS Honorer 3 Kabupaten Di Papua Barat Daya Molor

    Senator ARK, Minta Presiden Tegur MENPAN RB, Status PNS Honorer 3 Kabupaten Di Papua Barat Daya Molor

    • calendar_month Rab, 26 Nov 2025
    • account_circle Athor
    • visibility 90
    • 0Komentar

    Jakarta 26 November 2025, Senator ARK Medesak MENPAN RB Agar mempercepat Formasi CPNS 2021 Sejumlah 546 Segera Diselesaikan Tahun Ini. Senator Asal Papua Barat Daya Agustinus R. Kambuaya meyoroti lambatnya proses admknistrasi dan tahapan rekrutmen CPNS Kabupaten Tambrauw yang terkesan lambat. Menurut Senator ARK, Kehadiran Bupati Tanbrauw Yeskiel Yesnat, SE, M.Si ke MENPAN RB untuk […]

  • Gubenur PBD Dan Prof. Balthazar Kambuaya Melantik Pengurus Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Kampung Kambuaya PBD

    Gubenur PBD Dan Prof. Balthazar Kambuaya Melantik Pengurus Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Kampung Kambuaya PBD

    • calendar_month Sab, 6 Des 2025
    • account_circle Athor
    • visibility 64
    • 0Komentar

    Raja Balthasar Kambuaya,Melantik Badan Pengurus Ikatan Pemuda Pelajar Dan Mahasiswa/i Kambuaya Tempo Dulu Kota Kabupaten sorong periode 2025-2027 . Sorong-Sun. News. Com-Raja Prof.Dr.Balthasar Kambuaya,M.BA secara resmi melantik Badan pengurus Ikatan Pemuda pelajar dan mahasiswa/i asal Kampung Kambuaya Tempo dulu Distrik Ayamaru Timur Kabupaten Maybrat kota studi sorong dan kabupaten Sorong provinsi Papua Barat Daya Periode […]

  • Senator ARK, Semua Parpol Nasional Di Papua Harus Perjuangkan Aspirasi Daerah Termasuk TKD Sampai Ke Presiden

    Senator ARK, Semua Parpol Nasional Di Papua Harus Perjuangkan Aspirasi Daerah Termasuk TKD Sampai Ke Presiden

    • calendar_month Kam, 27 Nov 2025
    • account_circle Athor
    • visibility 89
    • 0Komentar

    HPN, Jakarta 27 November 2025, Senator Agustinus R. Kambuaya mendorong partai nasional yang hadir di tanah Papua untuk memperjuangkan aspirasi rakyat Papua di level nasional. Khsusnya partai kualisi Presiden. Setiap DPD Partai Nasional yang hadir di Papua harus mampu mengartikulasikan derita rakyat, aspirasi rakyat dan terutama jeritan pemerintah daerah yang menghadapi PEMANGKASAN TRANSFER KEUANGAN DAERAH […]

  • Maanfat Ekonomi Karbon Jaminan Masyarakat Adat Untuk Jaga Hutan Dan Tanah Papua

    Maanfat Ekonomi Karbon Jaminan Masyarakat Adat Untuk Jaga Hutan Dan Tanah Papua

    • calendar_month Sab, 17 Jan 2026
    • account_circle Athor
    • visibility 31
    • 0Komentar

    Pengakuan Masyarakat Konvensi Internasional  ILO No. 169 (1989, Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) adalah dokumen penting yang diadopsi pada 13 September 2007 bahkan Protokil Kyoto dan Paris Agreement tentang lingkungan tidak menghentikan. kebijakan negara. Kerusakan hutan, pengabaian hak masyarakat sipil dan Pribumi berjalan trus Isu pengakuan masyarakat hukum adat dan perlindungan hutan terus […]

expand_less