Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Internasional » Senator ARK Minta Pemerintah Dan Perusahaan Sawit Hormati Masyarakat Adat Sorong Selatan Dan Kedepankan Dialog

Senator ARK Minta Pemerintah Dan Perusahaan Sawit Hormati Masyarakat Adat Sorong Selatan Dan Kedepankan Dialog

  • account_circle Athor
  • calendar_month Rab, 18 Feb 2026
  • visibility 65

Sorong 18 Februari 2026, Senator ARK memberikan tangapan terkait konflik masyarakat adat dan swasta perusahan sawit di sorong selatan.

Menurut ARK, protes masyarakat ini di tangapi dengan cara dialog dan mendengar kemauan masyarakat. Kita seolah seperti mau konflik dengan masyarakat sendiri. Ini di sayangkan, kehadiran pemerintah dan seluruh perangkatnya harus bisa memastikan hak-hak masyarakat di lindungi.

Begitu juga swasta perusahaan sawit, harus ada dialog dan dengar kehendak masyarakat. Tanah Papua ini bukan tanah kosong. Tanah adat dan masyarakat adat di akui dalam UUD.

Pak prabowo mengusung konsep no one leav behind. Tidak ada satu orang, subyek maupun komunitas tertinggal, terlupakan bahkan terabaikan dalam Proses pembangunan. Semua orang di hormati kedudukannya. 

Mengapa selalu suara rakyat di angap angin lalu dalam laju investasi di tanah Papua, termasuk masyarakat adat distrik konda Kabupaten Sorong selatan. Mari mengunakan hati nurani melihat ini.

Sambung ARK, Nasionalisme Republik Kita Bernafaskan penghormatan kedudukan masyarakat, termasuk subyek Masyarakat adat yang penting dalam lahirnya republik.

Lanjut ARK, Pemerintah inggat bahwa pasal 33 Tentang Bumi, Kekayaam alam tidak boleh di tafsirkan secara otoriter seolah-olah negara mengabaikan kedudukan dan eksistensi masyarakat adat. Sebelum pasal 33 ada pasal 18 A dan B. Negara mengakui satuan sosial masyarakat adat.

Pemerintah Provinsi PBD, Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, DPRP, MRP perlu respon. Masyarakat tidak boleh seperti ayam kehilangan induk. Pemerintahan ini From The People, By The People To The People. Dari, oleh dan untuk rakyat, rakyat tidak boleh jadi anak piatu. 

 

 

  • Penulis: Athor

Rekomendasi Untuk Anda

  • Senator ARK. Hukum Perang Internasional Tidak Membenarkan Penembakan Terhadap Warga Sipil Di Maybrat

    Senator ARK. Hukum Perang Internasional Tidak Membenarkan Penembakan Terhadap Warga Sipil Di Maybrat

    • calendar_month Sab, 15 Agu 2026
    • account_circle Athor
    • visibility 23
    • 0Komentar

    Jakarta 16 Agustus 2026, Senator ARK angkat Bicara Soal korban penembakan warga sipil di Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat Daya Beground sebagai lulusan ilmu hubungan internasional dan juga Anggota Senator DPD RI ARK Mengingatkan perjanjian ini kepada semua pihak. Perang adat di Papua saja ada adap, dan ada etika perang yang di patuhiPerang tidak bisa […]

  • Senator ARK Minta Presiden Penambahan Anggaran Harusnya Tidak Pakai Syarat Investasi Sawit

    Senator ARK Minta Presiden Penambahan Anggaran Harusnya Tidak Pakai Syarat Investasi Sawit

    • calendar_month Sab, 20 Des 2025
    • account_circle Athor
    • visibility 97
    • 0Komentar

    Sebanyak 6 Gubernur dan 42 Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Bertemu Presiden di Jakarta 16 Desember 2025. Salah satu agenda pertemuan adalah membahas Agenda pembangunan Papua dan dinamika efisiensi anggaran. Pada kesempat rapat tersebut presiden meminta menteri keuangan agar ada penambahan anggaran.Presiden menyatakan akan menaikan transfer ke daerah menjadi 12 Triliun. Ini tentu bukan […]

  • Terkait mandeknya pembahasan RUU Masyarakat Adat, Senator Agustinus R. Kambuaya angkat bicara.

    Kontras Legislasi: RUU Masyarakat Adat Mandek 10 Tahun, Omnibus Law Melaju Pesat

    • calendar_month Jum, 14 Nov 2025
    • account_circle Athor
    • visibility 148
    • 0Komentar

    JAKARTA– Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Dapil Papua Barat Daya, Agustinus R. Kambuaya, S.I.P., S.H., menyoroti ironi dalam proses legislasi nasional, di mana Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat tak kunjung disahkan setelah satu dekade, sementara Undang-Undang Omnibus Law justru dipercepat. Kondisi ini, menurutnya, menunjukkan minimnya keberpihakan negara terhadap hak-hak masyarakat adat. Perjuangan […]

  • Fopera Papua Barat Daya Soroti Proyek APBD 2025 Yang Belum Selesai

    Fopera Papua Barat Daya Soroti Proyek APBD 2025 Yang Belum Selesai

    • calendar_month Rab, 7 Jan 2026
    • account_circle Athor
    • visibility 70
    • 0Komentar

    Forum Pengawal Perjuangan Rakyat (Fopera) Papua Barat Daya menyoroti proyek yang bersumber dari APBD 2025 yang belum selesai terindikasi menimbulkan masalah. Ketua Fopera Papua Barat Daya, Yanto Amus Ijie. Forum Pengawal Perjuangan Rakyat (Fopera) Papua Barat Daya menyoroti proyek yang bersumber dari APBD 2025 yang belum selesai terindikasi menimbulkan masalah hukum. Menurut Ketua Fopera Papua […]

  • Senator ARK: Minta Prinsip Humaniter Dikedepankan Dalam Konflik Bersenjata

    Senator ARK: Minta Prinsip Humaniter Dikedepankan Dalam Konflik Bersenjata

    • calendar_month Ming, 22 Mar 2026
    • account_circle Athor
    • visibility 35
    • 0Komentar

    Papua Barat 22 Maret 2026, peristiwa penembakan di Aifat Timur yang mengakibatkan dua korban nyawa. Menurut senator ARK Papua tanah damai semakin jauh dari harapan. ARK mengharapan kejadian ini akan menciptakan krisis keamanan di Papua Barat Daya. ARK Mengharapakan semua pihak mengedepankan prinsip-prinsip hukum perang humaniter. Kedepankan prinsip humaniter (Hukum Humaniter Internasional) dalam konflik bersenjata […]

  • Senator ARK: Dugaan Penembakan Warga Sipil, KOMNAS HAM RI Segera Membentuk Tim Investigasi Mengunjungi Maybrat Papua Barat Daya

    Senator ARK: Dugaan Penembakan Warga Sipil, KOMNAS HAM RI Segera Membentuk Tim Investigasi Mengunjungi Maybrat Papua Barat Daya

    • calendar_month Sab, 15 Agu 2026
    • account_circle Athor
    • visibility 17
    • 0Komentar

    Jakarta 16 Agustus 2026, Senator ARK Mendesak KOMNAS HAM RI untuk mengunjungi Maybrat Provinsi Papua Barat Daya Menurut Senator ARK, Keserasahan masyarakat terkait dugaan penembakan terhadap tiga warga sipil di Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya, perlu mendapat perhatian serius. Untuk memastikan fakta dan kronologi kejadian secara objektif, diperlukan investigasi yang independen, transparan, dan menyeluruh. […]

expand_less