Senator ARK; Minta Polda Papua Barat Daya Ungkap Pelaku Pembunuhan Di Banfot

Jakarta 6 Februari 2026, Senator ARK, Kejadian anak bunuh diri di NTT karena tidak bisa mebeli buku mejadi tamparan wajah NKRI di mata dunia. Untuk urusan pendidikan saja kita tidak bisa. Bagaimana dengan pertahanan keamanan. Menurut Senator yang akrab di sapa ARK ini, bahwa kejadian NTT menjadi peringatan system pendataan kemiskinan ekstrim kita. Sistem pendataan […]

Manado 9 April 2026, disela diskusi publik dan monitoring program koperasi desa merah putih, senator ARK menyampaikan pernyataan keras dan tegas terkait polemik exafator di Sorong Selatan. Menurut senator ARK, Sudah 2 minggu Bupati Dan Wakil Bupati Sorong selatan menyampaikan pernyataan resmi terkait keberadaan puluhan alat berat tersebut. Informasi yang beredar di tengah masyarakat simpang […]

HPN, Sorong – 11 Maret 2025, Senator Agustinus R Kambuaya, S.I.P., S.H. Ringkasan Eksekutif Ketersediaan dan distribusi minyak tanah: Di Papua Barat Daya, bahan bakar minyak tanah (minyak tanah) bersubsidi masih menjadi andalan banyak rumah tangga dan usaha mikro. Misalnya, ratusan jerigen minyak tanah terlihat siap pakai di Ambon, menggambarkan betapa dominannya peran minyak tanah […]

Jakarta 8 Februari 2026, Senator ARK Memberikan tangapan tethadap pernyataan Menterk ESDM dan Ketua Golkar Bahlil Lahadalia. CNN Jakarta,  Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menginginkan agar penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) ke depan diberikan ke pemerintah daerah (pemda).Bahlil mengkritik pemberian izin hingga kantor usaha pertambangan selama ini hanya berpusat di Jakarta. […]

Sorong 18 Februari 2026, Senator ARK memberikan tangapan terkait konflik masyarakat adat dan swasta perusahan sawit di sorong selatan. Menurut ARK, protes masyarakat ini di tangapi dengan cara dialog dan mendengar kemauan masyarakat. Kita seolah seperti mau konflik dengan masyarakat sendiri. Ini di sayangkan, kehadiran pemerintah dan seluruh perangkatnya harus bisa memastikan hak-hak masyarakat di […]

Kita mendukung langkah KPK dalam mengawasi dan mengasistensi dana otsus pemerintah di Provinsi Papua Barat Daya dan Tanah Papua umumnya. Ini merupakan upaya penguatan kelembagaan dan peranan pemerintah. Meski demikian, sektor non pemerintah juga perlu mendapat perhatian. Di Papua ini wilayah birokrasi mendapat perhatian intens dan ketat. Namun wilayah sumberdaya alam luput dari pengawasan. Pengelolaan,pemanfaatan sumberdaya […]