Senator ARK Sesalkan Menteri HAM Pulang Kampung Halaman Tetapi Tidak Responsif Terhadap Krisis Kemanusian Penembakan Di Maybrat
- account_circle Athor
- calendar_month Sen, 17 Agu 2026
- visibility 31
Senator ARK menyayangkan kunjungan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, ke Papua Tengah, khususnya Nabire, yang dinilai belum menunjukkan respons serius terhadap situasi HAM di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya.
Kunjungan Menteri HAM ke Nabire, yang juga merupakan kampung halamannya, dalam rangka kunjungan kerja sekaligus mengikuti Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, seharusnya menjadi momentum untuk melihat secara langsung berbagai persoalan HAM yang terjadi di Tanah Papua.
“Jangan sampai perhatian Menteri HAM hanya terfokus pada persoalan HAM di kampung halamannya. Ada persoalan serius yang membutuhkan kehadiran negara di Maybrat, Papua Barat Daya,” tegas Senator ARK.
Menurut ARK, dugaan penembakan terhadap warga sipil di Kabupaten Maybrat hingga kini masih membutuhkan penanganan yang serius, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kronologi kejadian yang belum terang dan munculnya berbagai informasi yang berbeda justru berpotensi menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Karena itu, Menteri HAM seharusnya memberikan perhatian langsung dengan datang ke Sorong, Papua Barat Daya, untuk memastikan perlindungan terhadap masyarakat, mendorong pengungkapan fakta, serta memastikan dugaan pelanggaran HAM ditangani secara serius.
“Kalau benar pemerintah serius menjadikan HAM sebagai prioritas, maka kasus Maybrat tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Masyarakat membutuhkan kepastian, bukan kebingungan,” ujar ARK.
Senator ARK juga meminta Kementerian HAM berkoordinasi dengan Komnas HAM, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan pihak terkait untuk melakukan langkah investigasi yang objektif dan independen sehingga seluruh fakta mengenai dugaan penembakan warga sipil di Maybrat dapat diungkap secara terang.
“Pak Menteri Natalius Pigai dikenal dan memiliki pengalaman panjang dalam isu HAM. Karena itu, publik berharap respons Kementerian HAM terhadap persoalan HAM di Papua semakin cepat, bukan justru semakin lamban,” tegasnya.
ARK menekankan bahwa perlindungan HAM harus diberikan secara adil kepada seluruh masyarakat Papua, tanpa membedakan wilayah, kelompok, maupun latar belakang.
“Negara harus hadir ketika rakyat membutuhkan perlindungan. Maybrat juga Papua. Warga Maybrat juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan rasa aman, keadilan, dan perlindungan HAM,” pungkas Senator ARK.
- Penulis: Athor
