Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Internasional » Senator ARK, Efisiensi Peringatan Untuk PEMDA Mandiri, Hentikan Konsumtif Dan Seremonial

Senator ARK, Efisiensi Peringatan Untuk PEMDA Mandiri, Hentikan Konsumtif Dan Seremonial

  • account_circle Athor
  • calendar_month Sel, 18 Nov 2025
  • visibility 101

HNP, Sorong Papua Barat Daya 2025 – Senator ARK Menyampaikan kepada harapan negeri bahwa, dinamika efisiensi ini mendorong daerah untuk berpikir keras dan inovatif. Selama ini pemerintah daerah terlalu bergantung penuh dan menegadah ketas. Mengharapkan belas kasihan transfer.

Pernyataan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) harus mandiri dari sisi pendapatan adalah sebuah prinsip penting dalam otonomi daerah.

Kemandirian fiskal ini merujuk pada kemampuan Pemda untuk membiayai pengeluaran mereka sendiri, termasuk belanja rutin dan pembangunan, tanpa terlalu bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat.

Lanjut ARK Senator Muda yang briliant, bahwa Kemandirian pendapatan memungkinkan Pemda untuk benar-benar menjalankan otonomi daerah. Mereka dapat menentukan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal, bukan hanya mengikuti arahan program pusat.

Pendapatan Aasli daerah (PAD) yang stabil dan terus meningkat menjamin keberlanjutan proyek-proyek pembangunan jangka panjang, mengurangi risiko terhentinya proyek akibat perubahan kebijakan transfer pusat.

Pendapatan daerah terdiri dari beberapa komponen utama, dengan fokus utama pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD):

Pajak Daerah ini adalah sumber pendapatan terbesar, meliputi pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, dan lain-lain. Pungutan atas layanan tertentu yang disediakan oleh Pemda, seperti retribusi pelayanan kesehatan, kebersihan, parkir di tepi jalan umum, dan tempat pelelangan ikan. Sektor pariwisata Papua Barat Daya mempunyai potensi menjanjikan yanh cukup menarik wisatawam dalam negeri dan manca negara.

Dengan anggaran yang di pangkas dan efisiensi, pemerintah daerah harusnya memperuntukan untuk sektor Produktif yang memacu pertumbuhan ekonomi.

Menuntut pemerintah pusat menambah anggaran tanpa mendorong pertumbuhan ekonomi sama dengan menipu diri, menipu rakyat dan menipu pemerintah pusat.

Provinsi Maluku Utara dengan gerakan inovasi UMKM Rempah-rempah dan Ekspord kelapa menunujukan optimalisasi sektor pertanian dan perkebunan di luar sektor minyak dan gas, pertambangan mineral. Provisi jawa timur dengan pendapatan Asli daerah dari peternakan dan pertanian.

Papua Barat Daya perlu merencanakan Program-program kongkrit yang mendorong pertumbuhan ekonomi nyata dan menstabilkan inflasi.

Belanja akhir tahun Proyek-proyek harus diarahkan kepada sirkulasi perputaran uang di tengah masyarakat.

  • Penulis: Athor

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketua Prima Maybrat Soroti Siswa Tak Terdaftar Di DAPO DIK

    Ketua Prima Maybrat Soroti Siswa Tak Terdaftar Di DAPO DIK

    • calendar_month Sen, 20 Apr 2026
    • account_circle Athor
    • visibility 48
    • 0Komentar

    Tiga Siswa Tak Terdaftar Dapodik Gagal Ikut Ujian Di SD Negeri Kambusabo Dan Aktivitas KBM Mandek 1 Tahun Setengah di SD Fatase, Wiforius Kambu Soroti Kinerja Pemda Maybrat. Maybrat, 20 April 2026 — Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Partai Rakyat Adil Makmur DPK Prima Maybrat Wiforius Kambu menyoroti serius kinerja Pemerintah Kabupaten Maybrat, khususnya di sektor […]

  • Senator ARK; Alaram, Pemerintahan Prabowo Gibran Di Terpa Belasan Isu Ekosob Dan Polhukam

    Senator ARK; Alaram, Pemerintahan Prabowo Gibran Di Terpa Belasan Isu Ekosob Dan Polhukam

    • calendar_month Jum, 10 Jul 2026
    • account_circle Athor
    • visibility 39
    • 0Komentar

    Kurang dari 7 Bulan, Pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran Menghadapi Belasan bahkan Puluhan Isu Strategis Yang Muncul Bersamaan. Kenaikan Harga Minyak Dunia Akibat Perang Iran-AS Menguatnya Nilai Tukar Dolar Terhadap Rupiah Isu PSN, Flm Pesta Babi Peristiwa Hukum Internal Tubuh Pemerintah /BGN Sebagai Kebijakan Strategis Pemerintah. Masalah POLRI VS KEJAKSAAN Eskalasi Konflik Bersenjata di Papua Meningkat Ditandai […]

  • Senator Agustinus R Kambuaya Kolaborasi Monitoring Bulog

    Senator Agustinus R Kambuaya Kolaborasi Monitoring Bulog

    • calendar_month Sab, 13 Des 2025
    • account_circle Athor
    • visibility 117
    • 0Komentar

    HPN, Kota Sorong Kelurahan Klademak, 13 Desember 2025 – Senator ARK Bersama Tim Perum Bulog Mengunjungi Gudang Bulong untuk memastikan kesiapan beras dan minyak sebagai stok pangan dan minyak yang akan di salurkan ke 5 Kabupaten dan Satu Kota. Disela kunjungan tersebut, Senator ARK Berdiskusi secara langsung dengan kepala bulog dan staf di Gudang Dolog […]

  • Senator ARK Mendesak Mendagri Tierbitkan PERDA Pajak Retribusi Daerah Papua Barat Daya

    Senator ARK Mendesak Mendagri Tierbitkan PERDA Pajak Retribusi Daerah Papua Barat Daya

    • calendar_month Rab, 19 Nov 2025
    • account_circle Athor
    • visibility 128
    • 0Komentar

    HMP, Jakarta, 19 November 2025 –  Menindaklajuti FGD BULD Pada 17 November 2025 di Sorong Papua Barat Daya, Senator Asal Papua Barat Daya Agustinus R. Kambuaya SIP, SH Menyampaikan sejumlah hal kepada MENDAGRI. Pemerintah dan masyarakat Papua Barat Daya melalui DPRD Provinsi telah menyadari kebijakan Efisiensi anggaran yang di lakukan pemerintah pusat. Sebagai solusinya ekonomi […]

  • Senator ARK; TKD Tidak Dinaikan, Biar Adil Pemerintah Pusat Harus Ambil Alih Beban Pembangunan Daerah

    Senator ARK; TKD Tidak Dinaikan, Biar Adil Pemerintah Pusat Harus Ambil Alih Beban Pembangunan Daerah

    • calendar_month Sen, 21 Sep 2026
    • account_circle Athor
    • visibility 19
    • 0Komentar

    Makasar 21 September 2026, Senator ARK Memberikan Penjelasan Terkait Pernyataan Presiden di media Podcas Akbar Faisal Unsensored. Presiden dalam podcast Akbar Faisal Uncensored menyampaikan bahwa tuntutan para kepala daerah agar Transfer ke Daerah (TKD) dinaikkan tidak serta-merta dapat dipenuhi. Alasan yang disampaikan oleh Presiden dalam Pidcas tersebut adalah bahwa selama bertahun-tahun TKD berada pada kondisi […]

  • Maanfat Ekonomi Karbon Jaminan Masyarakat Adat Untuk Jaga Hutan Dan Tanah Papua

    Maanfat Ekonomi Karbon Jaminan Masyarakat Adat Untuk Jaga Hutan Dan Tanah Papua

    • calendar_month Sab, 17 Jan 2026
    • account_circle Athor
    • visibility 68
    • 0Komentar

    Pengakuan Masyarakat Konvensi Internasional  ILO No. 169 (1989, Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) adalah dokumen penting yang diadopsi pada 13 September 2007 bahkan Protokil Kyoto dan Paris Agreement tentang lingkungan tidak menghentikan. kebijakan negara. Kerusakan hutan, pengabaian hak masyarakat sipil dan Pribumi berjalan trus Isu pengakuan masyarakat hukum adat dan perlindungan hutan terus […]

expand_less