Senator ARK, Protes Perampasan Lahan Sawit Di Papua Mendunia, Presiden Tidak Peduli

Jakarta 20 Januari 2026, Senator ARK menyampaikan protes dan keprihatian kepada Presiden.

Masalah perampasan tanah adat Land Grabing di Papua seperti tidak mendapat perhatian. Isu-isu investasi yang mendapat Protes masyarakat Papua seperti tengelam dalam isu nasional yang ada.

Lanjut ARK, Baik DPD RI, Masyarakat adat, MRP, Gereja, pers bahkan NGO Internasional telah mengangkatnya menjadi perhatian publik Internasional, Presiden belum memberikan tangapan.

Bahkan Green Peace Internasional telah mebritakan dengan tema West Papuan Indigenous Rights vs Palm Oil Company Land Grab, Landmark

Indigenous peoples’ organisations, the Sorong regency government and national NGOs have all taken a stand to rescue these Indigenous forest lands from conversion for palm oil production. These permit revocations are the only concrete outcome so far from President Jokowi’s palm oil moratorium and permit review process,” said Wirya Supriyadi, Advocacy Coordinator at WALHI Papua. “But when the chips are down, Jakarta is silent on the case, allowing cashed-up companies to take a bullying court case to retain control of Indigenous lands they were never morally entitled to,”

Media Rain Forest Movement Dan Graind Org, Menulis soal Land Grabing. Isu kerusakan hutan Papua juga telah masuk dalam UN Permanent Forum dalam sidang Tahunan PBB.

Mekipun telah menjadi konsen internasional, didalam negeri pemerintah sendiri seperti menutup mata.

Menurut ARK, kalau berkaca dari bencana Sumatera dan Aceh semuanya bermula dari pembabatan hutan atau perampasan lahan untuk kebun sawit dan ilegal loging.

Lanjut Ark, Karena itu, kerusakan hutan dan perampasan lahan di Papua adalah bencana alam yang diakibatkan oleh bencana kebijakan investasi dan perizinan.

Ketika rakyat Papua, NGO dan Pengiat lingkungan Internasional bicara, dengan mudahnya pemerintah akan menuduh itu AGENDA DAN ANTEK ASING. Seolah-olah melupakan semua deforestasi, perampasan lahan dan hutan yang sudah berjalan. 

Ark Menyampaikan bahwa, Bapak presiden harusnya memberikan perhatian serius, bahkan membuat kebijakan Stop Investasi sawit yang merusak hutan di Papua. Kit masih bisa kelola hasil pertanian, membangun industri air minum kemasan, mendorong pembangkit listrik tenaga air, tenaga surya, angin bahkan Blue Economi. Ekonomi biru dengan potensi laut yang luas.

Menurut Ark, Presiden harus stop dulu kebijakan investasi sawit. Kementerian BKPSDM, Kemenhut, Kementerian ESDM Tidak boleh menjadikan Papua surga investasi yang menjarah dan merusak hutan Papua.

Menurut ARK, Semua ini hanya ambisi memenuhi kebutuhan pasar kapitalisme internasional.

Mengapa tidak ada ruang dialog ekonomi yang demokratis.