Senator ARK Minta Kedepankan Prinsip Hukum Humaniter Dalam Konflik Bersenjata

Hpn, Papua Barat Daya 5 Januari 2026, Senator Agustinus R. Kambuaya yang juga merupakan Anggota Badan Kerjasama Parlemen Antara Negara DPD RI angkat suara. Senator ARK Menyampaikan bahwa Pemerintah dan DPR sedang memprioritaskan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu pada tahun 2026 untuk mempersiapkan Pemilu 2029, dengan target penyelesaian jauh sebelum tahapan dimulai, yang akan mencakup penyelarasan […]

Papua Barat Daya 24 Maret 2026, Senator ARK angkat bicara. Kondisi ekonomi daerah lesu. Ekkonomi rakyat di Papua mengalami kelesuan yang signifikan, ditandai dengan melemahnya daya beli, sepinya UMKM, dan ketergantungan tinggi pada proyek pemerintah serta belanja ASN. Faktor utamanya adalah tingginya biaya logistik, infrastruktur belum merata. Menurut Senator yang akrab di sapa Ark, ekonomi […]

Jakarta 20 Januari 2026, Senator ARK menyampaikan protes dan keprihatian kepada Presiden. Masalah perampasan tanah adat Land Grabing di Papua seperti tidak mendapat perhatian. Isu-isu investasi yang mendapat Protes masyarakat Papua seperti tengelam dalam isu nasional yang ada. Lanjut ARK, Baik DPD RI, Masyarakat adat, MRP, Gereja, pers bahkan NGO Internasional telah mengangkatnya menjadi perhatian […]

Jakarta 3 Februari 2026, Gedung Kantor Kementerian ESDM. Menyikapi kelangkaan BBM di Papua Barat Daya, Senator ARK Bertemu Direktur Jenderal BPH Migas. Menurut Senator ARK, Pengaduan ini tepat alamatnya ke Dirjen Migas. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) memiliki tugas utama merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, serta pengawasan kegiatan usaha […]

Jakarta 12 Maret 2026, polemik bubarkan MRP semakin memanas di tanah Papua. Senator ARK Angkat bicara. Menurut ARK, kegaduhan di tanah Papua ini bermula dari pernyataan kekecewaan koleganya PFM yang menilai Majelis Rakyat Papua tidak membela kepentingan orang asli Papua. Arus investasi yang masuk melalui izin sawit, tambanh bahkan PSN merampas lahan milik rakyat. Sementara, […]

Kita mendukung langkah KPK dalam mengawasi dan mengasistensi dana otsus pemerintah di Provinsi Papua Barat Daya dan Tanah Papua umumnya. Ini merupakan upaya penguatan kelembagaan dan peranan pemerintah. Meski demikian, sektor non pemerintah juga perlu mendapat perhatian. Di Papua ini wilayah birokrasi mendapat perhatian intens dan ketat. Namun wilayah sumberdaya alam luput dari pengawasan. Pengelolaan,pemanfaatan sumberdaya […]