Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Internasional » Presiden Perlu Menyampaikan Secara Terbuka Pendekatan Pembangunan Dan Keamanan Di Papua

Presiden Perlu Menyampaikan Secara Terbuka Pendekatan Pembangunan Dan Keamanan Di Papua

  • account_circle Athor
  • calendar_month 0 menit yang lalu
  • visibility 1

Jakarta 7 Juli 2026 Senator Ark menyoroti pendekatan pembangunan dan pendekatan keamanan di Papua

Sudah hampir dua tahun Presiden Prabowo memimpin Republik Indonesia. Berbagai program prioritas sesuai visi dan misi pemerintah telah mulai dijalankan di berbagai sektor.

Namun, khusus mengenai Papua, hingga saat ini diperlukan penjelasan resmi yang lebih komprehensif dari Presiden mengenai arah kebijakan pembangunan maupun pendekatan pemerintah terhadap persoalan keamanan di Papua.

Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah beberapa kali menyampaikan dalam pidato-pidato resmi bahwa pendekatan terhadap Papua menitikberatkan pada penguatan Otonomi Khusus (Otsus), pembangunan kewilayahan, serta penyelesaian persoalan keamanan melalui dialog yang konstruktif.

Pada masa Presiden Joko Widodo, pemerintah juga sering menekankan pendekatan pembangunan dan kebudayaan dalam berbagai pernyataan resminya mengenai Papua.

Karena itu, publik juga memerlukan penjelasan mengenai arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo. Penjelasan tersebut penting agar masyarakat memahami strategi pemerintah dalam membangun Papua sekaligus menangani berbagai tantangan keamanan yang masih terjadi.

Di bidang kelembagaan, pemerintah telah membentuk Tim Percepatan Pembangunan Papua. Menurut pandangan saya, penting dijelaskan bagaimana keberadaan tim tersebut ditempatkan dalam kerangka pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, sehingga publik memperoleh kepastian mengenai hubungan kelembagaan dan dasar hukumnya.

Di bidang keamanan, pemerintah juga perlu memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai pendekatan yang digunakan. Kejelasan kebijakan akan membantu mengurangi berbagai spekulasi serta memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai arah penanganan situasi keamanan di Papua.

Keterbukaan pemerintah mengenai arah kebijakan pembangunan dan keamanan merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang transparan, sekaligus membangun kepercayaan publik serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Papua yang aman, damai, adil, dan sejahtera.

— Senator ARK

  • Penulis: Athor

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketua Prima Maybrat Soroti Siswa Tak Terdaftar Di DAPO DIK

    Ketua Prima Maybrat Soroti Siswa Tak Terdaftar Di DAPO DIK

    • calendar_month Sen, 20 Apr 2026
    • account_circle Athor
    • visibility 16
    • 0Komentar

    Tiga Siswa Tak Terdaftar Dapodik Gagal Ikut Ujian Di SD Negeri Kambusabo Dan Aktivitas KBM Mandek 1 Tahun Setengah di SD Fatase, Wiforius Kambu Soroti Kinerja Pemda Maybrat. Maybrat, 20 April 2026 — Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Partai Rakyat Adil Makmur DPK Prima Maybrat Wiforius Kambu menyoroti serius kinerja Pemerintah Kabupaten Maybrat, khususnya di sektor […]

  • Senator ARK, Papua Biak Jadi Rebutan Perang Geopolitik Global

    Senator ARK, Papua Biak Jadi Rebutan Perang Geopolitik Global

    • calendar_month Ming, 1 Feb 2026
    • account_circle Athor
    • visibility 40
    • 0Komentar

    Seperti kata pepatah sejarah akan mengulang kisahnya. Rotasi bumi seperti memutar masa kembali kepada porosnya. Begitu kita melihat Papua. Perang dunia kedua, medean pertempuran sekutu dan jepang justru terjadi di pacific dan khususya Papua. Biak, Jayapura, Sorong sausapor, Medean sejarah kelam perang. Eskalasi geopolitik kawasan pacific antara sekutu Amerika dan cina kian meningkat. Perang dingin dominasi […]

  • Fopera Papua Barat Daya Soroti Proyek APBD 2025 Yang Belum Selesai

    Fopera Papua Barat Daya Soroti Proyek APBD 2025 Yang Belum Selesai

    • calendar_month Rab, 7 Jan 2026
    • account_circle Athor
    • visibility 56
    • 0Komentar

    Forum Pengawal Perjuangan Rakyat (Fopera) Papua Barat Daya menyoroti proyek yang bersumber dari APBD 2025 yang belum selesai terindikasi menimbulkan masalah. Ketua Fopera Papua Barat Daya, Yanto Amus Ijie. Forum Pengawal Perjuangan Rakyat (Fopera) Papua Barat Daya menyoroti proyek yang bersumber dari APBD 2025 yang belum selesai terindikasi menimbulkan masalah hukum. Menurut Ketua Fopera Papua […]

  • Senator ARK

    Senator ARK Sosialisasikan Empat Pilar di SMA Negeri 1 Kota Sorong

    • calendar_month Ming, 22 Feb 2026
    • account_circle Athor
    • visibility 26
    • 0Komentar

    HPN, Soroang – 13 Desember 2025, Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di tingkat SMA terus digencarkan sebagai upaya menanamkan nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara kepada generasi muda. Kegiatan yang umumnya dilaksanakan oleh anggota MPR/DPR RI ini menjadi sarana strategis untuk memperkuat pemahaman pelajar terhadap empat fondasi utama kebangsaan, yakni Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, […]

  • Senator ARK, Eskalasi Konflik Meningkat Akan Mencoreng Wajah RI di Dunia

    Senator ARK, Eskalasi Konflik Meningkat Akan Mencoreng Wajah RI di Dunia

    • calendar_month Jum, 3 Jul 2026
    • account_circle Athor
    • visibility 2
    • 0Komentar

    Dalam enam bulan terakhir, berbagai konflik di Papua, baik konflik bersenjata maupun konflik yang melibatkan masyarakat adat, menimbulkan keprihatinan dan berdampak pada rasa aman masyarakat. Peristiwa kekerasan di Intan Jaya yang dilaporkan menyebabkan seorang ibu hamil bermarga Welkiana Duwitau meninggal dunia semakin menambah duka bagi masyarakat Papua. Kami meminta Presiden untuk melakukan evaluasi terhadap pendekatan […]

  • 10 Tahun Berlalu, Negara Berutang RUU Masyarakat Adat.

    10 Tahun Berlalu, Negara Berutang RUU Masyarakat Adat.

    • calendar_month Sel, 2 Des 2025
    • account_circle Athor
    • visibility 66
    • 0Komentar

    HPN, Jakarta 3 Desember 2025, Baleg DPR RI Telah memasukan 80 lebih Undang-undang untuk di bahas di bahas dan di tetapkan akhir dan awal 2026. Salah satunya RUU Kepulauan yang leah berproses 10 Tahun Tetakhie. Urgensi dan kebutuhan maayarakat pesisir, kepulauan telah mendapat momentum melalui Rakornas DPD RI bersama Pemerintah. Pemerintah dari aras POLHUKAM hingga […]

expand_less