Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Internasional » Presiden Perlu Menyampaikan Secara Terbuka Pendekatan Pembangunan Dan Keamanan Di Papua

Presiden Perlu Menyampaikan Secara Terbuka Pendekatan Pembangunan Dan Keamanan Di Papua

  • account_circle Athor
  • calendar_month Rab, 8 Jul 2026
  • visibility 30

Jakarta 7 Juli 2026 Senator Ark menyoroti pendekatan pembangunan dan pendekatan keamanan di Papua

Sudah hampir dua tahun Presiden Prabowo memimpin Republik Indonesia. Berbagai program prioritas sesuai visi dan misi pemerintah telah mulai dijalankan di berbagai sektor.

Namun, khusus mengenai Papua, hingga saat ini diperlukan penjelasan resmi yang lebih komprehensif dari Presiden mengenai arah kebijakan pembangunan maupun pendekatan pemerintah terhadap persoalan keamanan di Papua.

Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah beberapa kali menyampaikan dalam pidato-pidato resmi bahwa pendekatan terhadap Papua menitikberatkan pada penguatan Otonomi Khusus (Otsus), pembangunan kewilayahan, serta penyelesaian persoalan keamanan melalui dialog yang konstruktif.

Pada masa Presiden Joko Widodo, pemerintah juga sering menekankan pendekatan pembangunan dan kebudayaan dalam berbagai pernyataan resminya mengenai Papua.

Karena itu, publik juga memerlukan penjelasan mengenai arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo. Penjelasan tersebut penting agar masyarakat memahami strategi pemerintah dalam membangun Papua sekaligus menangani berbagai tantangan keamanan yang masih terjadi.

Di bidang kelembagaan, pemerintah telah membentuk Tim Percepatan Pembangunan Papua. Menurut pandangan saya, penting dijelaskan bagaimana keberadaan tim tersebut ditempatkan dalam kerangka pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, sehingga publik memperoleh kepastian mengenai hubungan kelembagaan dan dasar hukumnya.

Di bidang keamanan, pemerintah juga perlu memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai pendekatan yang digunakan. Kejelasan kebijakan akan membantu mengurangi berbagai spekulasi serta memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai arah penanganan situasi keamanan di Papua.

Keterbukaan pemerintah mengenai arah kebijakan pembangunan dan keamanan merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang transparan, sekaligus membangun kepercayaan publik serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Papua yang aman, damai, adil, dan sejahtera.

— Senator ARK

  • Penulis: Athor

Rekomendasi Untuk Anda

  • 10 Tahun Berlalu, Negara Berutang RUU Masyarakat Adat.

    10 Tahun Berlalu, Negara Berutang RUU Masyarakat Adat.

    • calendar_month Sel, 2 Des 2025
    • account_circle Athor
    • visibility 97
    • 0Komentar

    HPN, Jakarta 3 Desember 2025, Baleg DPR RI Telah memasukan 80 lebih Undang-undang untuk di bahas di bahas dan di tetapkan akhir dan awal 2026. Salah satunya RUU Kepulauan yang leah berproses 10 Tahun Tetakhie. Urgensi dan kebutuhan maayarakat pesisir, kepulauan telah mendapat momentum melalui Rakornas DPD RI bersama Pemerintah. Pemerintah dari aras POLHUKAM hingga […]

  • Senator ARK, Hasil FGD Konsekwensi Efiseinsi Infrastruktur DOB Jadi PSN

    Senator ARK, Hasil FGD Konsekwensi Efiseinsi Infrastruktur DOB Jadi PSN

    • calendar_month Ming, 22 Feb 2026
    • account_circle Athor
    • visibility 67
    • 0Komentar

    Sorong Papua Barat Daya 21 Februari dalam Focus Discussion (FGD) satu tahun kepemimpinan Elisa Kambu Ahmad Nasrauw munemukan sejumlah kendala dan solusi strategis. FGD yang di inisiasi oleh Senator ARK menegaskan bahwa kebijakan Efisiensi tidak sejalan dengan komitmen pemerintah pusat memekarkan DOB di Tanah Papua. Dalam FGD tersebut senator ARK yang merupakan Anggota Pansus Otsus […]

    • calendar_month Rab, 19 Nov 2025
    • account_circle Athor
    • visibility 86
    • 0Komentar

    Jakarta 19 November 2025, Menindaklajuti FGD BULD Pada 17 November 2025 di Sorong Papua Barat Daya, Senator Asal Papua Barat Daya Agustinus R. Kambuaya SIP, SH Menyampaikan sejumlah hal kepada MENDAGRI. Pemerintah dan masyarakat Papua Barat Daya melalui DPRD Provinsi telah menyadari kebijakan Efisiensi anggaran yang di lakukan pemerintah pusat. Sebagai solusinya ekonomi dan Anggaran, […]

  • Senator ARK, Dalam 6 Bulan Prabowo-Gibran Menghadapi Isu Ekosob, POLHUKAM

    Senator ARK, Dalam 6 Bulan Prabowo-Gibran Menghadapi Isu Ekosob, POLHUKAM

    • calendar_month Jum, 10 Jul 2026
    • account_circle Athor
    • visibility 35
    • 0Komentar

    Indonesia’s First Alert Alarm: Emergency for Legal, Political, and Security Stability. (Alaram Siaga Satu Indonesia Darurat Stabilitas Keamanan Hukum Dan Politik)   Tahun 2026 ini indonesia seperti satatus awas gunung merapi atau siunami yang siap menguncang. Begitulah analogi kita mencermati dinamika keamanan, politik, hukum bahkan geopolitik internasional. Dinamika yang saya maksudkan adalah. Bagaimana pemerintah bisa […]

  • Senator ARK, Dinamika Pembangunan PSN, Keamanan Dan Internasional Di Papua

    Senator ARK, Dinamika Pembangunan PSN, Keamanan Dan Internasional Di Papua

    • calendar_month Kam, 25 Jun 2026
    • account_circle Athor
    • visibility 38
    • 0Komentar

    Pansus ini merupakan alat kerja strategis untuk Agenda Mendesak terkait dengan dua Isu Besar yang berlangsung lama di Papua. Persoalan Ekonomi Politik Dan Pembangunan Yang Berdampak kepada Isu Ekologi, Masyarakat Adat Dan konflik vertikal dan horisontal antara masyarakat Adat. Tema yang kedua, berkaitan dengn Pendekatan Keamanan dalam Pembangunan Dan Konflik. Khususnya Military Aproach. Pendekatan keamanan […]

  • Senator ARK Minta Pemerintah Dan Perusahaan Sawit Hormati Masyarakat Adat Sorong Selatan Dan Kedepankan Dialog

    Senator ARK Minta Pemerintah Dan Perusahaan Sawit Hormati Masyarakat Adat Sorong Selatan Dan Kedepankan Dialog

    • calendar_month Rab, 18 Feb 2026
    • account_circle Athor
    • visibility 84
    • 0Komentar

    Sorong 18 Februari 2026, Senator ARK memberikan tangapan terkait konflik masyarakat adat dan swasta perusahan sawit di sorong selatan. Menurut ARK, protes masyarakat ini di tangapi dengan cara dialog dan mendengar kemauan masyarakat. Kita seolah seperti mau konflik dengan masyarakat sendiri. Ini di sayangkan, kehadiran pemerintah dan seluruh perangkatnya harus bisa memastikan hak-hak masyarakat di […]

expand_less