Senator ARK; Saatnya Upaya Dialog,Sudah Terlalu Banyak Korban, Warga Sipil OAP dan Nusantara, TNI POLRI, TPNPB

Timika 17 September 2026, Senator ARK belum ada kesimpulan dari pansus Papua. Tetapi menurutnya, bisa di buat satu kesimpulan kecil, bahwa memutus mata rantai konflik panjang tanah Papua hanya melalui ruang dialog yang mendudukan semua pihak yang atau aktor di Papua maupun pemerintah. Baik yang kiri sampai kanan. Eskalasi konflik trus meningkat, korban sudah banyak.

hasil serap aspirasi Pansus di Papua Barat Daya pada 12–13 September 2026, dan kunjungan di Timika, 17 September 2026, memberikan banyak informasi dan kesaksian mengenai kondisi krisis kemanusiaan di Tanah Papua.

Konflik bersenjata yang berkepanjangan antara kelompok bersenjata pro-kemerdekaan Papua dan aparat keamanan telah menimbulkan korban jiwa. Ada anggota TNI dan Polri yang menjadi korban, ada anggota kelompok bersenjata yang menjadi korban, dan yang paling penting, masyarakat sipil Papua juga terus menanggung dampak konflik.

Karena itu, Pemerintah Pusat, khususnya Presiden Republik Indonesia, perlu mempertimbangkan langkah nyata untuk membuka Jeda Kemanusiaan di Tanah Papua, dengan mendorong penghentian kekerasan dan menciptakan ruang aman menuju dialog.

Jeda kemanusiaan bukan berarti mengabaikan hukum atau kedaulatan negara. Jeda kemanusiaan adalah upaya untuk menyelamatkan kehidupan manusia, melindungi masyarakat sipil, membuka akses kemanusiaan, dan menciptakan ruang bagi penyelesaian konflik secara bermartabat.

Indonesia memiliki pengalaman penting melalui proses perdamaian Aceh. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa konflik yang berlangsung panjang dapat dicari jalan keluarnya melalui perundingan, ketika terdapat kemauan politik, kepercayaan, dan komitmen dari pihak-pihak yang terlibat.

Pengalaman Aceh dapat menjadi salah satu bahan pembelajaran bagi Papua, dengan tetap memperhatikan sejarah, karakteristik, persoalan, serta kerangka hukum yang berbeda.

Saya mendorong seluruh pihak untuk mengambil bagian dalam upaya damai:

ULMWP, TPNPB atau kelompok bersenjata, TNI-Polri, Pemerintah, Komnas HAM, tokoh agama, Gereja, tokoh adat, tokoh masyarakat, perempuan, pemuda, serta seluruh elemen masyarakat Papua.

Kita tidak boleh membiarkan generasi berikutnya mewarisi konflik dan luka yang sama.

Hentikan kekerasan, lindungi masyarakat sipil.Buka ruang kemanusiaan, Bangun kepercayaan, Menuju dialog yang bermartabat.

Papua membutuhkan penyelesaian yang menghadirkan keadilan, perdamaian, keamanan, dan penghormatan terhadap martabat manusia dan memuliakan semua manusia hidup setara, sejahtera, sehat dan pintar.

Senator ARK

Wakil Ketua I Panitia Perancang Undang-undang DPD RI