Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Internasional » Senator ARK Bahas Sejumlah Program Listrik Bersama PLN Wilayah PBD

Senator ARK Bahas Sejumlah Program Listrik Bersama PLN Wilayah PBD

  • account_circle Athor
  • calendar_month Jum, 7 Agu 2026
  • visibility 34

Sorong 7 Agus 2026 Di Kota Sorong, Senator ARK menggelar rapat bersama jajaran PLN Sorong untuk membahas berbagai agenda strategis di sektor ketenagalistrikan, khususnya peningkatan pelayanan listrik bagi masyarakat Papua Barat Daya.

Dalam pertemuan tersebut dibahas sejumlah isu penting, antara lain pelayanan kelistrikan bagi masyarakat, program listrik desa, percepatan elektrifikasi wilayah kepulauan seperti Raja Ampat, serta perluasan akses listrik ke daerah-daerah pedalaman yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan infrastruktur.

Senator ARK juga menyoroti implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, yang menegaskan bahwa penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan diselenggarakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dengan tujuan menjamin ketersediaan tenaga listrik yang cukup, merata, bermutu, dan berkelanjutan. Pemerintah dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam kebijakan, pengaturan, pengawasan, serta penyediaan tenaga listrik sesuai kewenangannya.

Dalam rapat tersebut, Senator ARK meminta penjelasan mengenai berbagai tantangan yang dihadapi PLN di lapangan, antara lain:

Keterbatasan jaringan transmisi dan distribusi di wilayah terpencil dan kepulauan.

Kondisi geografis Papua Barat Daya yang terdiri atas pegunungan, hutan, serta pulau-pulau kecil sehingga pembangunan infrastruktur membutuhkan biaya tinggi.

Ketersediaan pembangkit listrik yang andal dan pasokan energi primer.

Keandalan pelayanan, pemeliharaan jaringan, serta percepatan elektrifikasi desa-desa yang belum menikmati listrik selama 24 jam.

Peluang pengembangan energi baru terbarukan seperti tenaga surya, mikrohidro, maupun sumber energi lokal untuk wilayah yang sulit dijangkau jaringan utama.

Menurut Senator ARK, listrik bukan sekadar infrastruktur, tetapi merupakan fondasi pembangunan. Tanpa listrik yang memadai, pelayanan pendidikan, kesehatan, ekonomi, komunikasi, dan pengembangan usaha masyarakat akan sulit berkembang secara optimal.

“Oleh karena itu, pemerataan akses listrik hingga ke kampung-kampung, pulau-pulau terluar, dan wilayah pedalaman Papua Barat Daya harus menjadi prioritas bersama. Kehadiran negara harus benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat melalui pelayanan kelistrikan yang adil, andal, dan berkelanjutan.”

— Senator ARK

  • Penulis: Athor

Rekomendasi Untuk Anda

  • Senator ARK Minta Kedepankan Prinsip Hukum Humaniter Dalam Konflik Bersenjata

    Senator ARK Minta Kedepankan Prinsip Hukum Humaniter Dalam Konflik Bersenjata

    • calendar_month Ming, 22 Mar 2026
    • account_circle Athor
    • visibility 43
    • 0Komentar

    Papua Barat 22 Maret 2026, peristiwa penembakan di Aifat Timur yang mengakibatkan dua korban nyawa. Menurut senator ARK Papua tanah damai semakin jauh dari harapan. ARK mengharapan kejadian ini akan menciptakan krisis keamanan di Papua Barat Daya. ARK Mengharapakan semua pihak mengedepankan prinsip-prinsip hukum perang humaniter. Kedepankan prinsip humaniter (Hukum Humaniter Internasional) dalam konflik bersenjata […]

  • Senator ARK; Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan Di SMA Agustinus Sorong

    Senator ARK; Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan Di SMA Agustinus Sorong

    • calendar_month Sab, 21 Feb 2026
    • account_circle Athor
    • visibility 56
    • 0Komentar

    Hpn, Sorong : 14 Desember 2025, bertempat di SMA Agustinus Kota Sorong . Senator ARK Melakukan Sosialiasi Empat Pilar Kehidupan Berbansa. Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan. Kegiatan ini dilakukan oleh DPD/MPRNRI untuk menanamkan nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara kepada para pelajar. Senator ARK Mensosialisasikan nilai-nilai dasar yang luhur, merupakan jati diri bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut […]

  • Senator ARK, FGD Ranperda Dan PERDA Kebutuhan Pembangunan Daerah

    Senator ARK, FGD Ranperda Dan PERDA Kebutuhan Pembangunan Daerah

    • calendar_month Sen, 17 Nov 2025
    • account_circle Dicky
    • visibility 106
    • 0Komentar

    HNP, Sorong 17 November 2025, Badan Urusan Legislasi Daerah Republik Indonesia (BULD-DPD RI) dalam kunjungan ke Papua Barat Daya dalam rangka Inventarisasi Ranperda dan PERDA. Mengawali sambutan FGD, Senator Asal Papua Barat Daya Agustinus R. Kambuaya menyampaikan harapan kepada Kemendagri, Kanwil Hukum Papua Barat untuk secara intens dan serius mendukung Program Legislasi Daerah Provinsi Papua […]

  • 10 Tahun Berlalu, Negara Berutang RUU Masyarakat Adat.

    10 Tahun Berlalu, Negara Berutang RUU Masyarakat Adat.

    • calendar_month Sel, 2 Des 2025
    • account_circle Athor
    • visibility 96
    • 0Komentar

    HPN, Jakarta 3 Desember 2025, Baleg DPR RI Telah memasukan 80 lebih Undang-undang untuk di bahas di bahas dan di tetapkan akhir dan awal 2026. Salah satunya RUU Kepulauan yang leah berproses 10 Tahun Tetakhie. Urgensi dan kebutuhan maayarakat pesisir, kepulauan telah mendapat momentum melalui Rakornas DPD RI bersama Pemerintah. Pemerintah dari aras POLHUKAM hingga […]

  • Senator ARK; Komite Eksekutif Dan BP3OKP Jangan Sibuk Program Pusat Seperti MBG dan Dukung Rumah Sakit Swasta

    Senator ARK; Komite Eksekutif Dan BP3OKP Jangan Sibuk Program Pusat Seperti MBG dan Dukung Rumah Sakit Swasta

    • calendar_month Sel, 10 Feb 2026
    • account_circle Athor
    • visibility 63
    • 0Komentar

    Jakarta 9 Februari 2026, Senator ARK menyoroti lembaga komite eksekutif percepatan pembangunan Papua. Selain komite eksekutif, BP3OKP juga turut di soroti. Menurut senator ARK, Kedua lembaga ini fokus dan lokus konsentrasinya adalah bagaimana memastikan implementasi Undang-undang Otsus, Kebijakan Otsus dan Program Otsus bahkan Regulasi Perda di Papua bisa di terima di level kementerian bahkan ke […]

  • Senator ARK Minta Semua Pihak Semua Pihak Kedepankan Prinsip Hukum Humaniter

    Senator ARK Minta Semua Pihak Semua Pihak Kedepankan Prinsip Hukum Humaniter

    • calendar_month Ming, 22 Mar 2026
    • account_circle Athor
    • visibility 48
    • 0Komentar

    Papua Barat 22 Maret 2026, peristiwa penembakan di Aifat Timur yang mengakibatkan dua korban nyawa. Menurut senator ARK Papua tanah damai semakin jauh dari harapan. ARK mengharapan kejadian ini akan menciptakan krisis keamanan di Papua Barat Daya. ARK Mengharapakan semua pihak mengedepankan prinsip-prinsip hukum perang humaniter. Kedepankan prinsip humaniter (Hukum Humaniter Internasional) dalam konflik bersenjata […]

expand_less