Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Internasional » Senator ARK, Supaya Adil Pemerintah Pusat Pangkas Anggaran Tetapi Berikan Kewenangan Fiskal Sepenuhnya Kepada Papua

Senator ARK, Supaya Adil Pemerintah Pusat Pangkas Anggaran Tetapi Berikan Kewenangan Fiskal Sepenuhnya Kepada Papua

  • account_circle Athor
  • calendar_month Rab, 26 Nov 2025
  • visibility 4
  • comment 0 komentar

HPN,- Jakarta 16 November 2025, Senator Angustinus R. Kambuaya Angkat Bicara Soal Pemangkasan Anggaaran Bagi Tanah Papua.

Menurut Senator ARK, Otonomi khusus dalam kerangka negara kesatuan adalah memberi wewenang penuh dan membatasi beberapa kewenangan khusus.

Kewenangan yang dibatasi adalah; Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.

Lanjut Senator ARK,  jika kondisi saat ini kewenangan di tarik ke pusat melalui kerangka Omnibuslaw, sembari menerapkan kebijakan efisiensi transfer keuangan daerah maka, ini merupakan skema pemerintahan sentralistik.

Kalau pemerintah terus konsisten menjalankan kebihakan efisiensi atau pengurangan anggaran, maka harus memberi solusi.

Solusi mutlak adalah pemerintah pusat tarik semua transfer keuangan daerah. Tetapi agar adil, berikan sepenuhnya kewenangan fiskal kepada daerah untuk mebgoptimalkan pendapatannya. Sama seperti yang di lakukan Pemerintah pusat kelada daerah khusus DKI Jakarta.

Kebijakan fiskal dalam kerangka otonomi daerah Papua adalah pendelegasian wewenang pengelolaan keuangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola anggaran dan pendapatan asli daerah (PAD), yang meliputi kebijakan perpajakan dan retribusi. Ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kemandirian fiskal daerah dalam menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dan merespons kebutuhan masyarakat lokal.

Jika pemerintah pusat menekan daerah dari sisi efisiensi dengan segala justifikasi, maka harus adil juga dengan memberi kewenangan fiskal untuk daerah mengelola potensi daerah agar tidak membebankan beban pendapatan kepada pusat.

Kebuntuan dan kesulitan yang di hadapi daerah akan bermuara pada gejolak sosial. Karena ketidak mampuan daerah mengatasi kebutuhan sosial masyarakat akan menjadi akumulasi. Daerah yang menjerit dan terhimpit, rakyat yang susah akan muncul ekses sosial, gejolak ekonomi dan lain sebagainya.

  • Penulis: Athor

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • ARK, Hut Otsus, Aceh Dan Papua Semanggat yang Sama Transfer Berbeda

    ARK, Hut Otsus, Aceh Dan Papua Semanggat yang Sama Transfer Berbeda

    • calendar_month Jum, 21 Nov 2025
    • account_circle Athor
    • visibility 10
    • 0Komentar

    HNP, Jakarta 21 November 2025 – Senator Aguatinus R Kambuaya yang merupakan Anggota Pansus DPR Papua Barat, Tim Penyusun PP 106, PP 107 menyanpaikan keprihatinan implementasi otsus. Senator ARK, 21 November menjadi tanggal bersejarah bagi pemerintah di tanah Papua. 21 Novemver 2001 menjadi momentum dimana lahirnya Undang-undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Pemerintahan pusat yang […]

  • Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,04 Persen pada 2025

    Pertumbuhan Ekonomi RI Triwulan III-2025 Tembus 5,04%, Digitalisasi IKM Dipercepat Pemerintah

    • calendar_month Jum, 14 Nov 2025
    • account_circle Dicky
    • visibility 19
    • 0Komentar

    HPN, Kota Bogor – Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan III-2025 mencapai 5,04 persen, dengan sektor manufaktur mendorong kenaikan tersebut. Sektor ini menyumbang 17,39 persen terhadap PDB dan tumbuh 5,58 persen. Selain itu, investasi di bidang manufaktur meningkat hingga Rp193,4 triliun atau 39,36 persen dari total investasi nasional. Sementara itu, peran Industri Kecil dan Menengah (IKM) […]

  • Senator ARK, Tanpa Sadar Kita Kembali Menjalankan Pemerintahan Sentralistik

    Senator ARK, Tanpa Sadar Kita Kembali Menjalankan Pemerintahan Sentralistik

    • calendar_month Sel, 25 Nov 2025
    • account_circle Athor
    • visibility 11
    • 0Komentar

    HPN, Jakarta 15 November 2025, Senator Asal Papua Barat Daya Agustinus R. Kambuaya menyoroti kecenderungan pemerintahan yang mengarah pada kembalinnya sentralisasi kewenangan. Ciri utama pemerintahan sentralistik adalah pemusatan seluruh wewenang dan kekuasaan pada pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah sangat bergantung pada keputusan pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan kebijakan […]

  • Terkait mandeknya pembahasan RUU Masyarakat Adat, Senator Agustinus R. Kambuaya angkat bicara.

    Kontras Legislasi: RUU Masyarakat Adat Mandek 10 Tahun, Omnibus Law Melaju Pesat

    • calendar_month Jum, 14 Nov 2025
    • account_circle Athor
    • visibility 35
    • 0Komentar

    JAKARTA– Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Dapil Papua Barat Daya, Agustinus R. Kambuaya, S.I.P., S.H., menyoroti ironi dalam proses legislasi nasional, di mana Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat tak kunjung disahkan setelah satu dekade, sementara Undang-Undang Omnibus Law justru dipercepat. Kondisi ini, menurutnya, menunjukkan minimnya keberpihakan negara terhadap hak-hak masyarakat adat. Perjuangan […]

  • Agustinus Kambuaya Buktikan Papua Bisa Bicara di Senayan

    Anak Timur Masuk ke Senayan, Agustinus R Kambuaya Siap Buat Perubahan

    • calendar_month Jum, 21 Nov 2025
    • account_circle Athor
    • visibility 6
    • 0Komentar

    HNP, Jakarta 22 November 2025 – Agustinus R. Kambuaya, S.IP., menjadi salah satu wajah baru di DPD RI 2024–2029 yang menyorot perhatian publik. Lahir dan besar di Kamubuaya, wilayah yang jauh dari pusat pembangunan, Agustinus tumbuh dengan kesadaran kuat mengenai tantangan nyata masyarakat Papua. Pengalaman masa kecil itu justru membentuk tekadnya untuk mengejar pendidikan tinggi […]

  • Setujui APBD 2026, Fraksi Otsus DPR-PBD Kritik Program Pemerintah Tidak Berpihak OAP

    Setujui APBD 2026, Fraksi Otsus DPR-PBD Kritik Program Pemerintah Tidak Berpihak OAP

    • calendar_month Kam, 20 Nov 2025
    • account_circle Athor
    • visibility 12
    • 0Komentar

    HNP, Sorong – Berdasarkan hasil rapat dan kajian internal Fraksi Otonomi Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya (Fraksi Otsus DPRP PBD), Fraksi Otsus memberikan pendapat akhir terkait jawaban yang disampaikan Gubernur Papua Barat Daya atas pandangan umum dari fraksi di DPRP PBD. Franky Umpain selaku koordinator dan juru bicara Fraksi Otsus DPRP PBD menegaskan […]

expand_less