Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Internasional » Senator ARK, Supaya Adil Pemerintah Pusat Pangkas Anggaran Tetapi Berikan Kewenangan Fiskal Sepenuhnya Kepada Papua

Senator ARK, Supaya Adil Pemerintah Pusat Pangkas Anggaran Tetapi Berikan Kewenangan Fiskal Sepenuhnya Kepada Papua

  • account_circle Athor
  • calendar_month Rab, 26 Nov 2025
  • visibility 54

HPN,- Jakarta 16 November 2025, Senator Angustinus R. Kambuaya Angkat Bicara Soal Pemangkasan Anggaaran Bagi Tanah Papua.

Menurut Senator ARK, Otonomi khusus dalam kerangka negara kesatuan adalah memberi wewenang penuh dan membatasi beberapa kewenangan khusus.

Kewenangan yang dibatasi adalah; Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.

Lanjut Senator ARK,  jika kondisi saat ini kewenangan di tarik ke pusat melalui kerangka Omnibuslaw, sembari menerapkan kebijakan efisiensi transfer keuangan daerah maka, ini merupakan skema pemerintahan sentralistik.

Kalau pemerintah terus konsisten menjalankan kebihakan efisiensi atau pengurangan anggaran, maka harus memberi solusi.

Solusi mutlak adalah pemerintah pusat tarik semua transfer keuangan daerah. Tetapi agar adil, berikan sepenuhnya kewenangan fiskal kepada daerah untuk mebgoptimalkan pendapatannya. Sama seperti yang di lakukan Pemerintah pusat kelada daerah khusus DKI Jakarta.

Kebijakan fiskal dalam kerangka otonomi daerah Papua adalah pendelegasian wewenang pengelolaan keuangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola anggaran dan pendapatan asli daerah (PAD), yang meliputi kebijakan perpajakan dan retribusi. Ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kemandirian fiskal daerah dalam menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dan merespons kebutuhan masyarakat lokal.

Jika pemerintah pusat menekan daerah dari sisi efisiensi dengan segala justifikasi, maka harus adil juga dengan memberi kewenangan fiskal untuk daerah mengelola potensi daerah agar tidak membebankan beban pendapatan kepada pusat.

Kebuntuan dan kesulitan yang di hadapi daerah akan bermuara pada gejolak sosial. Karena ketidak mampuan daerah mengatasi kebutuhan sosial masyarakat akan menjadi akumulasi. Daerah yang menjerit dan terhimpit, rakyat yang susah akan muncul ekses sosial, gejolak ekonomi dan lain sebagainya.

  • Penulis: Athor

Rekomendasi Untuk Anda

  • Gubenur PBD Dan Prof. Balthazar Kambuaya Melantik Pengurus Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Kampung Kambuaya PBD

    Gubenur PBD Dan Prof. Balthazar Kambuaya Melantik Pengurus Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Kampung Kambuaya PBD

    • calendar_month Sab, 6 Des 2025
    • account_circle Athor
    • visibility 48
    • 0Komentar

    Raja Balthasar Kambuaya,Melantik Badan Pengurus Ikatan Pemuda Pelajar Dan Mahasiswa/i Kambuaya Tempo Dulu Kota Kabupaten sorong periode 2025-2027 . Sorong-Sun. News. Com-Raja Prof.Dr.Balthasar Kambuaya,M.BA secara resmi melantik Badan pengurus Ikatan Pemuda pelajar dan mahasiswa/i asal Kampung Kambuaya Tempo dulu Distrik Ayamaru Timur Kabupaten Maybrat kota studi sorong dan kabupaten Sorong provinsi Papua Barat Daya Periode […]

  • Senator ARK; RUU Pemilu Wajib Mengakomodir Hak Politik OAP Sebagai Komitmen Negara Dalam Otsus

    Senator ARK; RUU Pemilu Wajib Mengakomodir Hak Politik OAP Sebagai Komitmen Negara Dalam Otsus

    • calendar_month Sen, 5 Jan 2026
    • account_circle Athor
    • visibility 22
    • 0Komentar

    Hpn, Papua Barat Daya 5 Januari 2026, Senator Agustinus R. Kambuaya yang juga merupakan Anggota Badan Kerjasama Parlemen Antara Negara DPD RI angkat suara. Senator ARK Menyampaikan bahwa Pemerintah dan DPR sedang memprioritaskan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu pada tahun 2026 untuk mempersiapkan Pemilu 2029, dengan target penyelesaian jauh sebelum tahapan dimulai, yang akan mencakup penyelarasan […]

  • Senator ARK Minta Pemerintah Dan Perusahaan Sawit Hormati Masyarakat Adat Sorong Selatan Dan Kedepankan Dialog

    Senator ARK Minta Pemerintah Dan Perusahaan Sawit Hormati Masyarakat Adat Sorong Selatan Dan Kedepankan Dialog

    • calendar_month Rab, 18 Feb 2026
    • account_circle Athor
    • visibility 9
    • 0Komentar

    Sorong 18 Februari 2026, Senator ARK memberikan tangapan terkait konflik masyarakat adat dan swasta perusahan sawit di sorong selatan. Menurut ARK, protes masyarakat ini di tangapi dengan cara dialog dan mendengar kemauan masyarakat. Kita seolah seperti mau konflik dengan masyarakat sendiri. Ini di sayangkan, kehadiran pemerintah dan seluruh perangkatnya harus bisa memastikan hak-hak masyarakat di […]

  • Senator ARK Mengapresiasi Polda Papua Barat Daya Menertipkan Tambang Ilegal Di Tambrauw

    Senator ARK Mengapresiasi Polda Papua Barat Daya Menertipkan Tambang Ilegal Di Tambrauw

    • calendar_month Sen, 17 Nov 2025
    • account_circle Dicky
    • visibility 48
    • 0Komentar

    HNP, Sorong 17 November 2025 – Senator Agustinus R Kambuaya SIP, SH Mengapresiasi Polda Papua Barat Daya yang turun langsung ke Tambrauw melakukan penertiban terhadap aktivitas tambang Ilegal Sesuai dengan arahan Presisden Pabrowo pada masa sidang Tahunan 2025, bahwa aktivitas ekonomi yang merusak lingkungan perlu langkah mitigasi. Kabupaten Konservasi karena sekitar 80% wilayahnya merupakan hutan […]

  • Negara Tidak Adil, Tidak Gubris  Papua Darurat Ekosop Keamnan

    Negara Tidak Adil, Tidak Gubris Papua Darurat Ekosop Keamnan

    • calendar_month Kam, 5 Feb 2026
    • account_circle Athor
    • visibility 18
    • 0Komentar

    Jakarta 5 Februari 2026, Senator ARK menyayangkan situasi yang terjadi di Papua sejak 2025 hingga 2026. Protes masyarakat terkait perampasan lahan sawit, lahan lerkebunan tidak di Gubris. Lanjut Senator ARK, Bahkan awal minggu Pertama bulan februari 2026, Dewan Gereja Papua selatan mengelar protes terhadap kebijakan investasi, suara gereja adalah suara kenabian. Suara tanpa kepentingan ekonomi […]

  • Tegur Dan Pecat Menpan RB, Penghianat Undang-undang Otsus

    Tegur Dan Pecat Menpan RB, Penghianat Undang-undang Otsus

    • calendar_month Jum, 20 Feb 2026
    • account_circle Athor
    • visibility 8
    • 0Komentar

    PBD 20 Februari 2026, Kepada HPN Senator ARK Menyampaikan pandandan dan kritikan keras kepada MENPAN BR. Menurut Senator yang akrab di sapa ARK. Menpan RB Tidak hargai UU Otsus. Menurut ARK, Undang-undang Otsus sama kedudukanya sama dengan UU ASN. Mengapa dalam prakteknya resim undang-undang ASN lebih mendominasi UU Pemerintahan Daerah 23 dan 32 bahkan UU […]

expand_less