Senator ARK; Alaram, Pemerintahan Prabowo Gibran Di Terpa Belasan Isu Ekosob Dan Polhukam

Sorong 7 April 2026, Saya menerima informasi fia seluler bahwa Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPR Provinsi Papua Barat Daya tengah mengusulkan dan menyusun sejumlah PERDA. Salah satu isu dan kebutuhan mendesak yang perlu di proteksi adalah tentang usulan PERDASUS OAP. Materi muatan PERDASUS ini tentu akan mendukung proses sensus orang asli Papua menuju satu data […]

Hpn, Papua Barat Daya 5 Januari 2026, Senator Agustinus R. Kambuaya yang juga merupakan Anggota Badan Kerjasama Parlemen Antara Negara DPD RI angkat suara. Senator ARK Menyampaikan bahwa Pemerintah dan DPR sedang memprioritaskan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu pada tahun 2026 untuk mempersiapkan Pemilu 2029, dengan target penyelesaian jauh sebelum tahapan dimulai, yang akan mencakup penyelarasan […]

HPN, Kalimantan Tengah 27 November 2025, Wakil Ketua Umum DPP Desa Bersatu Indonesia Maju, Agustinus R. Kambuaya menerima aspirasi Asosiasi Pemerintah Desa Provinsi Kalimantan Tengah. Agustinus yang di dampingi senator Habib Said Abdurrahman menerima sejumlah aspirasi dan isu yang cukup pelik dan krusial meyangkut dinamika desa di Kalimantan Tengah. 9 Tim APDESI yang datang dari […]

Dalam enam bulan terakhir, berbagai konflik di Papua, baik konflik bersenjata maupun konflik yang melibatkan masyarakat adat, menimbulkan keprihatinan dan berdampak pada rasa aman masyarakat. Peristiwa kekerasan di Intan Jaya yang dilaporkan menyebabkan seorang ibu hamil bermarga Welkiana Duwitau meninggal dunia semakin menambah duka bagi masyarakat Papua. Kami meminta Presiden untuk melakukan evaluasi terhadap pendekatan […]

Senator ARK menyayangkan kunjungan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, ke Papua Tengah, khususnya Nabire, yang dinilai belum menunjukkan respons serius terhadap situasi HAM di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya. Kunjungan Menteri HAM ke Nabire, yang juga merupakan kampung halamannya, dalam rangka kunjungan kerja sekaligus mengikuti Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, seharusnya menjadi […]

Papua Barat Daya 27 Agustus senator ARK menyoroti dinamika UU Perampasan Aset. Menurut ARK Aset adalah hasil dari pengelolaan kekayaan negara. Selama ini kekayaan alam sudah di kelola dan di manfaatkan oleh para oligarki yang punya modal dan akses kekuasaan. UU Omnibus Law dan UU Minerba dinilai belum sepenuhnya menjamin daerah serta masyarakat adat menjadi […]