Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Internasional » Senator ARK Sosialisasikan Empat Pilar di SMA Negeri 1 Kota Sorong

Senator ARK Sosialisasikan Empat Pilar di SMA Negeri 1 Kota Sorong

  • account_circle Athor
  • calendar_month 23 jam yang lalu
  • visibility 5

HPN, Soroang – 13 Desember 2025, Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di tingkat SMA terus digencarkan sebagai upaya menanamkan nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara kepada generasi muda. Kegiatan yang umumnya dilaksanakan oleh anggota MPR/DPR RI ini menjadi sarana strategis untuk memperkuat pemahaman pelajar terhadap empat fondasi utama kebangsaan, yakni Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD 1945 sebagai konstitusi, NKRI sebagai bentuk negara, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan persatuan dalam keberagaman.

Hal tersebut tampak dalam kegiatan sosialisasi yang digelar oleh Senator Agustinus Robianus Kambuaya di SMAN 1 Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Dalam pemaparannya, ia menekankan pentingnya menghidupkan kembali nilai-nilai religius, kesopanan, dan persaudaraan yang dinilai mulai memudar di tengah perkembangan zaman. Para siswa diajak untuk tidak sekadar memahami, tetapi juga mengimplementasikan nilai-nilai Empat Pilar dalam kehidupan sehari-hari.

Menurutnya, di tengah derasnya arus globalisasi, penguatan Empat Pilar menjadi semakin mendesak. Generasi muda perlu dibekali pemahaman yang utuh tentang makna mendalam Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika agar tidak kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia.

Sosialisasi ini bertujuan menumbuhkan rasa cinta tanah air dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, membentuk karakter siswa agar mampu memahami sekaligus mengamalkan nilai kebangsaan, mencegah lunturnya identitas nasional akibat pengaruh globalisasi, serta memperkuat persatuan dan toleransi di tengah keberagaman.

Agar lebih efektif dan mudah dipahami, kegiatan dikemas secara dinamis melalui ceramah, diskusi interaktif, sesi tanya jawab, hingga simulasi peran. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan para pelajar tidak hanya mengetahui, tetapi juga mampu menginternalisasi dan menghidupkan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan nyata.

  • Penulis: Athor

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pak Hasyim, Kunjungan Momen Natal Bukan Untuk Berbalas Pantun

    Pak Hasyim, Kunjungan Momen Natal Bukan Untuk Berbalas Pantun

    • calendar_month Sab, 17 Jan 2026
    • account_circle Athor
    • visibility 40
    • 0Komentar

    Senator ARK Menilai Saling Balas Pantun Utusan Presiden Hasyim Joyohadikusumo dan Gubernur Papua Barat Daya Bukan solusi kebutuhan mendesak di Papua. Selain Hasyim, Gibran juga ke Papua mengelilingi beberapa kabupaten, bermain bola dan menegok mama-mama Pedagang. Lanjut ARK, Pak Hasyim YTH, 20 Tahun Lalu Otsus bagai lepas kepala pegang ekor, saling menyalahkan antara Jakarta dan […]

  • Senator ARK, Tanpa Sadar Kita Kembali Menjalankan Pemerintahan Sentralistik

    Senator ARK, Tanpa Sadar Kita Kembali Menjalankan Pemerintahan Sentralistik

    • calendar_month Sel, 25 Nov 2025
    • account_circle Athor
    • visibility 51
    • 0Komentar

    HPN, Jakarta 15 November 2025, Senator Asal Papua Barat Daya Agustinus R. Kambuaya menyoroti kecenderungan pemerintahan yang mengarah pada kembalinnya sentralisasi kewenangan. Ciri utama pemerintahan sentralistik adalah pemusatan seluruh wewenang dan kekuasaan pada pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah sangat bergantung pada keputusan pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan kebijakan […]

  • Senator ARK, Supaya Adil Pemerintah Pusat Pangkas Anggaran Tetapi Berikan Kewenangan Fiskal Sepenuhnya Kepada Papua

    Senator ARK, Supaya Adil Pemerintah Pusat Pangkas Anggaran Tetapi Berikan Kewenangan Fiskal Sepenuhnya Kepada Papua

    • calendar_month Rab, 26 Nov 2025
    • account_circle Athor
    • visibility 52
    • 0Komentar

    HPN,- Jakarta 16 November 2025, Senator Angustinus R. Kambuaya Angkat Bicara Soal Pemangkasan Anggaaran Bagi Tanah Papua. Menurut Senator ARK, Otonomi khusus dalam kerangka negara kesatuan adalah memberi wewenang penuh dan membatasi beberapa kewenangan khusus. Kewenangan yang dibatasi adalah; Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi politik luar negeri, pertahanan, […]

  • Kepada YTH. Bapak Presiden Prabowo Di- Istana

    Kepada YTH. Bapak Presiden Prabowo Di- Istana

    • calendar_month Ming, 7 Des 2025
    • account_circle Athor
    • visibility 28
    • 0Komentar

    Perihal; Bapak Presiden Jangan Terpancing Dengan Upaya Pengalihan Isu Dan Pemindahan Lokus Isu Kerusakan Ekologi Kepada Isu Politik Pilkada Melalui DPRD 2029 Apakah Isu Demokrasi Pilkada Melalui DPRD Merupakan Upaya Pengalihan Isu Kerusakan, Kehancuran hutan dan lingkungan yang berdampak kepada Banjir dan longsor di Sumatera dan Aceh..? Wajib kita bertanya, mengapa isu politis ini di […]

  • Maanfat Ekonomi Karbon Jaminan Masyarakat Adat Untuk Jaga Hutan Dan Tanah Papua

    Maanfat Ekonomi Karbon Jaminan Masyarakat Adat Untuk Jaga Hutan Dan Tanah Papua

    • calendar_month Sab, 17 Jan 2026
    • account_circle Athor
    • visibility 21
    • 0Komentar

    Pengakuan Masyarakat Konvensi Internasional  ILO No. 169 (1989, Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) adalah dokumen penting yang diadopsi pada 13 September 2007 bahkan Protokil Kyoto dan Paris Agreement tentang lingkungan tidak menghentikan. kebijakan negara. Kerusakan hutan, pengabaian hak masyarakat sipil dan Pribumi berjalan trus Isu pengakuan masyarakat hukum adat dan perlindungan hutan terus […]

  • Senator ARK; RUU Pemilu Wajib Mengakomidir Hak Politik OAP Sebagai Komitmen Negara Dalam Otsus

    Senator ARK; RUU Pemilu Wajib Mengakomidir Hak Politik OAP Sebagai Komitmen Negara Dalam Otsus

    • calendar_month Sen, 5 Jan 2026
    • account_circle Athor
    • visibility 38
    • 0Komentar

    Hpn, Papua Barat Daya 5 Januari 2026, Senator Agustinus R. Kambuaya yang juga merupakan Anggota Badan Kerjasama Parlemen Antara Negara DPD RI angkat suara. Senator ARK Menyampaikan bahwa Pemerintah dan DPR sedang memprioritaskan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu pada tahun 2026 untuk mempersiapkan Pemilu 2029, dengan target penyelesaian jauh sebelum tahapan dimulai, yang akan mencakup penyelarasan […]

expand_less