Sumber: UU Omibuslauw Tancap Gas, RUU Masyarakat Adat Jalan Ditempat
Senator ARK, Isu efek rumah kaca dan kerusakan alam ekosistem selama ini menjadi isu Global. Dalam kenyataannya program kongkrit Nest Zero Emition belum berjalan baik. Selama ini Provinsi kalimantan yang hutannya hampir 80% telah rusak akibat perkebunan, ilegal logoing dan tambang mendapatkan kompensasi sampai ratusan miliard. Menurut ARK, Sementara Papua yang terus konsisten menjaga hutan […]
HPN, Kalimantan Tengah 27 November 2025, Wakil Ketua Umum DPP Desa Bersatu Indonesia Maju, Agustinus R. Kambuaya menerima aspirasi Asosiasi Pemerintah Desa Provinsi Kalimantan Tengah. Agustinus yang di dampingi senator Habib Said Abdurrahman menerima sejumlah aspirasi dan isu yang cukup pelik dan krusial meyangkut dinamika desa di Kalimantan Tengah. 9 Tim APDESI yang datang dari […]
HPN, Jakarta 15 November 2025, Senator Asal Papua Barat Daya Agustinus R. Kambuaya menyoroti kecenderungan pemerintahan yang mengarah pada kembalinnya sentralisasi kewenangan. Ciri utama pemerintahan sentralistik adalah pemusatan seluruh wewenang dan kekuasaan pada pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah sangat bergantung pada keputusan pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan kebijakan […]
Jakarta 12 Maret 2026, polemik bubarkan MRP semakin memanas di tanah Papua. Senator ARK Angkat bicara. Menurut ARK, kegaduhan di tanah Papua ini bermula dari pernyataan kekecewaan koleganya PFM yang menilai Majelis Rakyat Papua tidak membela kepentingan orang asli Papua. Arus investasi yang masuk melalui izin sawit, tambanh bahkan PSN merampas lahan milik rakyat. Sementara, […]
Pengakuan Masyarakat Konvensi Internasional ILO No. 169 (1989, Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) adalah dokumen penting yang diadopsi pada 13 September 2007 bahkan Protokil Kyoto dan Paris Agreement tentang lingkungan tidak menghentikan. kebijakan negara. Kerusakan hutan, pengabaian hak masyarakat sipil dan Pribumi berjalan trus Isu pengakuan masyarakat hukum adat dan perlindungan hutan terus […]
Kita mendukung langkah KPK dalam mengawasi dan mengasistensi dana otsus pemerintah di Provinsi Papua Barat Daya dan Tanah Papua umumnya. Ini merupakan upaya penguatan kelembagaan dan peranan pemerintah. Meski demikian, sektor non pemerintah juga perlu mendapat perhatian. Di Papua ini wilayah birokrasi mendapat perhatian intens dan ketat. Namun wilayah sumberdaya alam luput dari pengawasan. Pengelolaan,pemanfaatan sumberdaya […]
HNP, Jakarta 21 November 2025 – Senator Aguatinus R Kambuaya yang merupakan Anggota Pansus DPR Papua Barat, Tim Penyusun PP 106, PP 107 menyanpaikan keprihatinan implementasi otsus. Senator ARK, 21 November menjadi tanggal bersejarah bagi pemerintah di tanah Papua. 21 Novemver 2001 menjadi momentum dimana lahirnya Undang-undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Pemerintahan pusat yang […]
HNP, Jakarta 20 November 2025 – Senator Agustinus R Kambuaya yang juga merupakan Wakil Ketua DPP Desa Bersatu Indonesia Maju Kembali mempertanyakan perkembangan Peraturan Pemerintaah tentang desa. Senator Ark Menyatakan bahwa, Pemerintah memang dituntut untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024. Meskipun UU tersebut sudah disahkan […]
JAKARTA– Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Dapil Papua Barat Daya, Agustinus R. Kambuaya, S.I.P., S.H., menyoroti ironi dalam proses legislasi nasional, di mana Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat tak kunjung disahkan setelah satu dekade, sementara Undang-Undang Omnibus Law justru dipercepat. Kondisi ini, menurutnya, menunjukkan minimnya keberpihakan negara terhadap hak-hak masyarakat adat. Perjuangan […]
HPN, Jakarta 27 November 2025, Senator Agustinus R. Kambuaya mendorong partai nasional yang hadir di tanah Papua untuk memperjuangkan aspirasi rakyat Papua di level nasional. Khsusnya partai kualisi Presiden. Setiap DPD Partai Nasional yang hadir di Papua harus mampu mengartikulasikan derita rakyat, aspirasi rakyat dan terutama jeritan pemerintah daerah yang menghadapi PEMANGKASAN TRANSFER KEUANGAN DAERAH […]
Harapan Negeri, Jakarta, 14 November 2025 Terkait mandeknya pembahasan RUU Masyarakat Adat, Senator Agustinus R. Kambuaya angkat bicara. Menurut Senator yang akrab di sapa ARK ini, bahwa Perjuangan masyarakat adat untuk mendapatkan pengakuan, keberpihakan dan Proteksi seolah bagaikan punguk merindukan bulan Ironi RUU Masyarakat adat yang mandek selama 10 Tahun menunjukan bahwa Atribut busana adat […]
Kurang dari 7 Bulan, Pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran Menghadapi Belasan bahkan Puluhan Isu Strategis Yang Muncul Bersamaan. Kenaikan Harga Minyak Dunia Akibat Perang Iran-AS Menguatnya Nilai Tukar Dolar Terhadap Rupiah Isu PSN, Flm Pesta Babi Peristiwa Hukum Internal Tubuh Pemerintah /BGN Sebagai Kebijakan Strategis Pemerintah. Masalah POLRI VS KEJAKSAAN Eskalasi Konflik Bersenjata di Papua Meningkat Ditandai […]
Alaram darurat keamanan, ekonomi, politik dan Saling Menguci Dibidang Hukum. Tahun 2026 menjadi periode yang penuh ujian bagi Indonesia. Situasi nasional saat ini dapat dianalogikan seperti status siaga gunung berapi atau peringatan tsunami—belum tentu bencana terjadi, tetapi seluruh komponen bangsa harus meningkatkan kewaspadaan. Berbagai dinamika muncul hampir bersamaan, mulai dari ekonomi, politik, hukum, keamanan, hingga […]
Indonesia’s First Alert Alarm: Emergency for Legal, Political, and Security Stability. (Alaram Siaga Satu Indonesia Darurat Stabilitas Keamanan Hukum Dan Politik) Tahun 2026 ini indonesia seperti satatus awas gunung merapi atau siunami yang siap menguncang. Begitulah analogi kita mencermati dinamika keamanan, politik, hukum bahkan geopolitik internasional. Dinamika yang saya maksudkan adalah. Bagaimana pemerintah bisa […]
Jakarta 7 Juli 2026 Senator Ark menyoroti pendekatan pembangunan dan pendekatan keamanan di Papua Sudah hampir dua tahun Presiden Prabowo memimpin Republik Indonesia. Berbagai program prioritas sesuai visi dan misi pemerintah telah mulai dijalankan di berbagai sektor. Namun, khusus mengenai Papua, hingga saat ini diperlukan penjelasan resmi yang lebih komprehensif dari Presiden mengenai arah kebijakan […]
Dalam enam bulan terakhir, berbagai konflik di Papua, baik konflik bersenjata maupun konflik yang melibatkan masyarakat adat, menimbulkan keprihatinan dan berdampak pada rasa aman masyarakat. Peristiwa kekerasan di Intan Jaya yang dilaporkan menyebabkan seorang ibu hamil bermarga Welkiana Duwitau meninggal dunia semakin menambah duka bagi masyarakat Papua. Kami meminta Presiden untuk melakukan evaluasi terhadap pendekatan […]
