Sumber: UU Omibuslauw Tancap Gas, RUU Masyarakat Adat Jalan Ditempat
Hpn, Papua Barat Daya 5 Januari 2026, Senator Agustinus R. Kambuaya yang juga merupakan Anggota Badan Kerjasama Parlemen Antara Negara DPD RI angkat suara. Senator ARK Menyampaikan bahwa Pemerintah dan DPR sedang memprioritaskan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu pada tahun 2026 untuk mempersiapkan Pemilu 2029, dengan target penyelesaian jauh sebelum tahapan dimulai, yang akan mencakup penyelarasan […]
Jakarta 12 Maret 2026, polemik bubarkan MRP semakin memanas di tanah Papua. Senator ARK Angkat bicara. Menurut ARK, kegaduhan di tanah Papua ini bermula dari pernyataan kekecewaan koleganya PFM yang menilai Majelis Rakyat Papua tidak membela kepentingan orang asli Papua. Arus investasi yang masuk melalui izin sawit, tambanh bahkan PSN merampas lahan milik rakyat. Sementara, […]
Jakarta, 13 Juli 2026, Senator ARK menyoroti kondisi ruas jalan Teminabuan–Moswaren–Maybrat yang hingga kini masih mengalami kerusakan di sejumlah titik. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan oleh Balai Kementerian Pekerjaan Umum dan Dinas PU Provinsi Papua Barat Daya belum berjalan secara optimal. Kerusakan jalan ini berdampak langsung terhadap mobilitas masyarakat, distribusi hasil pertanian, aktivitas ekonomi, […]
HPN, Jakarta 2 Desember 2025, bertempat di kantor Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Dalam rangka pemantapan dan konsolidasi pembangunan pariwisata nasional, khususnya desa wisata, Senator ARK bersama tim desa bersatu Berkesempatan menyampaikan sejumlah Agenda Penting untuk Tahun 2026. Kepada wakil menteri pariwisata, Senator ARK bersama Tim Desa Bersatu berdiskusi bersama wakil menteri pariwisata. Persoalan infrastruktur, Agenda […]
Sorong 23 Februari 2026, Senator ARK mengunjungi BUMN PERUM Damri di Km.10 Kota Sorong Papua Barat Daya. Dalam kunjungan tersebut senator ARK berdiskusi dan menyerap Aspirasi dari Manajemen dan pegawai PERUM Damri. Kesempatan diskusi tersebut, Kepala Kantor PERUM Damri Menyampaikan sejumlah aspirasi, masalah, kendala dan harapan kepada senator ARK. Aspirasi tersebut diantaranya, masalah Armada Damri […]
Jakarta 24 April 2026, Senator Asal Papua Barat Daya yang juga anggota badan kerja sama parlemen antara negara (BKSP) DPD RI angkat bicara. Menurut Senator yang akrab di sapa ARK itu, bahwa pernaytaan kelakar Menteri Keuangan itu merupakan ketukan kebangkitan. Menurut Senator DPD RI itu, bahwa selama ini Indonesia tidak percaya diri, tidak berani memainkan […]
HNP, Jakarta 21 November 2025 – Senator Aguatinus R Kambuaya yang merupakan Anggota Pansus DPR Papua Barat, Tim Penyusun PP 106, PP 107 menyanpaikan keprihatinan implementasi otsus. Senator ARK, 21 November menjadi tanggal bersejarah bagi pemerintah di tanah Papua. 21 Novemver 2001 menjadi momentum dimana lahirnya Undang-undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Pemerintahan pusat yang […]
HNP, Jakarta 20 November 2025 – Senator Agustinus R Kambuaya yang juga merupakan Wakil Ketua DPP Desa Bersatu Indonesia Maju Kembali mempertanyakan perkembangan Peraturan Pemerintaah tentang desa. Senator Ark Menyatakan bahwa, Pemerintah memang dituntut untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024. Meskipun UU tersebut sudah disahkan […]
JAKARTA– Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Dapil Papua Barat Daya, Agustinus R. Kambuaya, S.I.P., S.H., menyoroti ironi dalam proses legislasi nasional, di mana Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat tak kunjung disahkan setelah satu dekade, sementara Undang-Undang Omnibus Law justru dipercepat. Kondisi ini, menurutnya, menunjukkan minimnya keberpihakan negara terhadap hak-hak masyarakat adat. Perjuangan […]
HPN, Jakarta 27 November 2025, Senator Agustinus R. Kambuaya mendorong partai nasional yang hadir di tanah Papua untuk memperjuangkan aspirasi rakyat Papua di level nasional. Khsusnya partai kualisi Presiden. Setiap DPD Partai Nasional yang hadir di Papua harus mampu mengartikulasikan derita rakyat, aspirasi rakyat dan terutama jeritan pemerintah daerah yang menghadapi PEMANGKASAN TRANSFER KEUANGAN DAERAH […]
Harapan Negeri, Jakarta, 14 November 2025 Terkait mandeknya pembahasan RUU Masyarakat Adat, Senator Agustinus R. Kambuaya angkat bicara. Menurut Senator yang akrab di sapa ARK ini, bahwa Perjuangan masyarakat adat untuk mendapatkan pengakuan, keberpihakan dan Proteksi seolah bagaikan punguk merindukan bulan Ironi RUU Masyarakat adat yang mandek selama 10 Tahun menunjukan bahwa Atribut busana adat […]
Papua Barat Daya 27 Agustus senator ARK menyoroti dinamika UU Perampasan Aset. Menurut ARK Aset adalah hasil dari pengelolaan kekayaan negara. Selama ini kekayaan alam sudah di kelola dan di manfaatkan oleh para oligarki yang punya modal dan akses kekuasaan. UU Omnibus Law dan UU Minerba dinilai belum sepenuhnya menjamin daerah serta masyarakat adat menjadi […]
Jakarta 19 Agustus 2026, Senator ARK tunjuk musyawarah sub wilayah timur II Sebagai Wakil Ketua I Panitia Perancang Undag-undang (PPUU) DPD RI. Pengusulan tersebut dilakukan dalam rapat alat kelengkapan DPD RI. Selanjutnya, proses dilanjutkan dalam rapat PPUU untuk memperoleh persetujuan sesuai mekanisme kelembagaan DPD RI. Senator ARK diajukan sebagai calon unsur pimpinan PPUU setelah mendapat […]
Jakarta 19 Agustus 2026, Senator ARK, Pernyataan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) terkait penyelesaian persoalan PPPK dan PPPK Paruh Waktu jangan berhenti sebagai wacana atau janji pemerintah. Harus direalisasikan menjadi kebijakan yang konkret, terukur dan memberikan kepastian status bagi para tenaga yang telah lama mengabdi kepada negara. Saya meminta Pemerintah segera menindaklanjuti aspirasi PPPK Paruh Waktu, […]
Senator ARK mendesak Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) segera memberikan perhatian serius terhadap dugaan penembakan warga sipil di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya. Dugaan penembakan terhadap warga sipil tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Pemerintah harus memastikan keselamatan masyarakat serta mengungkap fakta dan kronologi kejadian secara objektif. “Saya meminta Menkopolhukam segera merespons […]
Jakarta 17 Agustus, — Senator Papua Barat Daya, Agustinus R. Kambuaya, menilai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI terkesan lambat merespons dugaan penembakan terhadap warga sipil di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya. Dugaan penembakan terhadap tiga warga sipil di wilayah Maybrat pada 13 Agustus 2026 telah menimbulkan keresahan dan perhatian luas masyarakat. Karena […]
