Sumber: UU Omibuslauw Tancap Gas, RUU Masyarakat Adat Jalan Ditempat
Indonesia’s First Alert Alarm: Emergency for Legal, Political, and Security Stability. (Alaram Siaga Satu Indonesia Darurat Stabilitas Keamanan Hukum Dan Politik) Tahun 2026 ini indonesia seperti satatus awas gunung merapi atau siunami yang siap menguncang. Begitulah analogi kita mencermati dinamika keamanan, politik, hukum bahkan geopolitik internasional. Dinamika yang saya maksudkan adalah. Bagaimana pemerintah bisa […]
Papua Barat Daya 24 Maret 2026, Senator ARK angkat bicara. Kondisi ekonomi daerah lesu. Ekkonomi rakyat di Papua mengalami kelesuan yang signifikan, ditandai dengan melemahnya daya beli, sepinya UMKM, dan ketergantungan tinggi pada proyek pemerintah serta belanja ASN. Faktor utamanya adalah tingginya biaya logistik, infrastruktur belum merata. Menurut Senator yang akrab di sapa Ark, ekonomi […]
SORONG – SUN.NEWS.CO..Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Agustinus R. Kambuaya, S.I.P., S.H., yang akrab disapa Senator ARK, menekankan pentingnya langkah konkret dari DPR Provinsi di seluruh Tanah Papua dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk merespons kebutuhan mendesak masyarakat lokal Pada senin 09/03/2026. Ia menyarankan tujuh poin agenda prioritas yang harus segera dikerjakan guna […]
Tiga Siswa Tak Terdaftar Dapodik Gagal Ikut Ujian Di SD Negeri Kambusabo Dan Aktivitas KBM Mandek 1 Tahun Setengah di SD Fatase, Wiforius Kambu Soroti Kinerja Pemda Maybrat. Maybrat, 20 April 2026 — Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Partai Rakyat Adil Makmur DPK Prima Maybrat Wiforius Kambu menyoroti serius kinerja Pemerintah Kabupaten Maybrat, khususnya di sektor […]
Senator ARK Menilai Saling Balas Pantun Utusan Presiden Hasyim Joyohadikusumo dan Gubernur Papua Barat Daya Bukan solusi kebutuhan mendesak di Papua. Selain Hasyim, Gibran juga ke Papua mengelilingi beberapa kabupaten, bermain bola dan menegok mama-mama Pedagang. Lanjut ARK, Pak Hasyim YTH, 20 Tahun Lalu Otsus bagai lepas kepala pegang ekor, saling menyalahkan antara Jakarta dan […]
HMP, Jakarta, 19 November 2025 – Menindaklajuti FGD BULD Pada 17 November 2025 di Sorong Papua Barat Daya, Senator Asal Papua Barat Daya Agustinus R. Kambuaya SIP, SH Menyampaikan sejumlah hal kepada MENDAGRI. Pemerintah dan masyarakat Papua Barat Daya melalui DPRD Provinsi telah menyadari kebijakan Efisiensi anggaran yang di lakukan pemerintah pusat. Sebagai solusinya ekonomi […]
HNP, Jakarta 21 November 2025 – Senator Aguatinus R Kambuaya yang merupakan Anggota Pansus DPR Papua Barat, Tim Penyusun PP 106, PP 107 menyanpaikan keprihatinan implementasi otsus. Senator ARK, 21 November menjadi tanggal bersejarah bagi pemerintah di tanah Papua. 21 Novemver 2001 menjadi momentum dimana lahirnya Undang-undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Pemerintahan pusat yang […]
HPN, Jakarta 27 November 2025, Senator Agustinus R. Kambuaya mendorong partai nasional yang hadir di tanah Papua untuk memperjuangkan aspirasi rakyat Papua di level nasional. Khsusnya partai kualisi Presiden. Setiap DPD Partai Nasional yang hadir di Papua harus mampu mengartikulasikan derita rakyat, aspirasi rakyat dan terutama jeritan pemerintah daerah yang menghadapi PEMANGKASAN TRANSFER KEUANGAN DAERAH […]
HNP, Jakarta 20 November 2025 – Senator Agustinus R Kambuaya yang juga merupakan Wakil Ketua DPP Desa Bersatu Indonesia Maju Kembali mempertanyakan perkembangan Peraturan Pemerintaah tentang desa. Senator Ark Menyatakan bahwa, Pemerintah memang dituntut untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024. Meskipun UU tersebut sudah disahkan […]
JAKARTA– Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Dapil Papua Barat Daya, Agustinus R. Kambuaya, S.I.P., S.H., menyoroti ironi dalam proses legislasi nasional, di mana Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat tak kunjung disahkan setelah satu dekade, sementara Undang-Undang Omnibus Law justru dipercepat. Kondisi ini, menurutnya, menunjukkan minimnya keberpihakan negara terhadap hak-hak masyarakat adat. Perjuangan […]
Harapan Negeri, Jakarta, 14 November 2025 Terkait mandeknya pembahasan RUU Masyarakat Adat, Senator Agustinus R. Kambuaya angkat bicara. Menurut Senator yang akrab di sapa ARK ini, bahwa Perjuangan masyarakat adat untuk mendapatkan pengakuan, keberpihakan dan Proteksi seolah bagaikan punguk merindukan bulan Ironi RUU Masyarakat adat yang mandek selama 10 Tahun menunjukan bahwa Atribut busana adat […]
SENATOR AGUSTINUS R. KAMBUAYA, FORM PAPUA INDONESIA AN APPEAL TO THE SECRETARY-GENERAL OF THE UNITED NATIONS Welcome to Indonesia, Your Excellency Your Excellency, Mr. Secretary-General, On behalf of those who cherish our forests, our environment, and the future of humanity, I extend a warm welcome to you on your visit to Indonesia. Your presence in […]
Jakarta — Senator Agustinus R. Kambuaya, S.IP., S.H. (ARK), mempertanyakan munculnya polemik terkait proses pencalonan kepala daerah yang baru ramai dipersoalkan setelah tahapan politik dan pendaftaran berlangsung. Menurut ARK, persoalan mendasar yang harus dijawab adalah mengapa validasi dan verifikasi tidak dipersoalkan sejak awal, ketika pasangan calon didaftarkan oleh partai politik maupun ketika dokumen pencalonan diserahkan […]
Kabupaten Sorong, 1 Oktober 2026 — Senator Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari Daerah Pemilihan Papua Barat Daya, Agustinus R. Kambuaya, S.IP., S.H., melaksanakan kegiatan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di SMP Negeri 2 Kabupaten Sorong, Kamis, 1 Oktober 2026. Kegiatan tersebut diikuti oleh para siswa, dewan guru, serta jajaran sekolah. Sosialisasi ini […]
SORONG, LPEC NEWS.COM — Minggu, 27 September 2026 — Isu Papua yang kembali menjadi perhatian dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak seharusnya hanya dijawab melalui perdebatan diplomatik maupun saling tuding antarnegara. Senator DPD RI asal Papua Barat Daya, Agustinus R. Kambuaya, S.IP., S.H. (ARK), menilai persoalan Papua membutuhkan respons negara yang terbuka, berbasis data, […]
Makasar 21 September 2026, Senator ARK Memberikan Penjelasan Terkait Pernyataan Presiden di media Podcas Akbar Faisal Unsensored. Presiden dalam podcast Akbar Faisal Uncensored menyampaikan bahwa tuntutan para kepala daerah agar Transfer ke Daerah (TKD) dinaikkan tidak serta-merta dapat dipenuhi. Alasan yang disampaikan oleh Presiden dalam Pidcas tersebut adalah bahwa selama bertahun-tahun TKD berada pada kondisi […]
