1758882755635

Pengakuan Masyarakat Konvensi Internasional  ILO No. 169 (1989, Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) adalah dokumen penting yang diadopsi pada 13 September 2007 bahkan Protokil Kyoto dan Paris Agreement tentang lingkungan tidak menghentikan. kebijakan negara. Kerusakan hutan, pengabaian hak masyarakat sipil dan Pribumi berjalan trus Isu pengakuan masyarakat hukum adat dan perlindungan hutan terus […]

HPN,- Jakarta 16 November 2025, Senator Angustinus R. Kambuaya Angkat Bicara Soal Pemangkasan Anggaaran Bagi Tanah Papua. Menurut Senator ARK, Otonomi khusus dalam kerangka negara kesatuan adalah memberi wewenang penuh dan membatasi beberapa kewenangan khusus. Kewenangan yang dibatasi adalah; Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi politik luar negeri, pertahanan, […]

Sorong 24 Mei 2026, Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang tulus kepada Sultan Bachtiar Najamudin bersama seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas keputusan bersejarah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Penanganan Konflik dan Kemanusiaan Papua. Keputusan yang ditetapkan dalam Sidang Paripurna Ke-10 di Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen Jakarta pada 22 Mei 2026 menjadi […]

JAKARTA– Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Dapil Papua Barat Daya, Agustinus R. Kambuaya, S.I.P., S.H., menyoroti ironi dalam proses legislasi nasional, di mana Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat tak kunjung disahkan setelah satu dekade, sementara Undang-Undang Omnibus Law justru dipercepat. Kondisi ini, menurutnya, menunjukkan minimnya keberpihakan negara terhadap hak-hak masyarakat adat. Perjuangan […]

Papua Barat Daya 13 Mei 2026, Senator Agustinus R. Kambuaya Menangapi Viralnya Flm Pesta Babi. Menurut Ark juga turut prihatin atas penjeagalan dan larangan pemutaran film ini di beberapa daerah di Indonesia. Menurut Senator Muda ARK Bahwa Menyikapi film ini tidak perlu paranoid atau saling mencurigai. Justru ini menjadi cermin untuk kita semua berkaca, melihat […]

Sebanyak 6 Gubernur dan 42 Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Bertemu Presiden di Jakarta 16 Desember 2025. Salah satu agenda pertemuan adalah membahas Agenda pembangunan Papua dan dinamika efisiensi anggaran. Pada kesempat rapat tersebut presiden meminta menteri keuangan agar ada penambahan anggaran.Presiden menyatakan akan menaikan transfer ke daerah menjadi 12 Triliun. Ini tentu bukan […]