1758882755635
- Diupload pada: Rab, 19 Nov 2025
HNP, Jakarta 20 November 2025 – Senator Agustinus R Kambuaya yang juga merupakan Wakil Ketua DPP Desa Bersatu Indonesia Maju Kembali mempertanyakan perkembangan Peraturan Pemerintaah tentang desa. Senator Ark Menyatakan bahwa, Pemerintah memang dituntut untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024. Meskipun UU tersebut sudah disahkan […]
Kegagahan republik kita ditampar muka dengan kejadian anak sekolah yang bunuh diri di NTT. Karena tidak bisa membeli buku, anak sekolah ini memutuskan gantung diri. Cita-cita pendiri bangsa dalam UUD yang ingin mencerdaskan kehidupan bangsa berubah menjadi duka bangsa. Kejadian ini memilukan, memalukan kita sebagai bangsa dan negara Indonesia. Alih-alih membangun proyek-proyek fisik yang mercusuar […]
Senator ARK Menilai Saling Balas Pantun Utusan Presiden Hasyim Joyohadikusumo dan Gubernur Papua Barat Daya Bukan solusi kebutuhan mendesak di Papua. Selain Hasyim, Gibran juga ke Papua mengelilingi beberapa kabupaten, bermain bola dan menegok mama-mama Pedagang. Lanjut ARK, Pak Hasyim YTH, 20 Tahun Lalu Otsus bagai lepas kepala pegang ekor, saling menyalahkan antara Jakarta dan […]
Sorong Papua Barat Daya 21 Februari dalam Focus Discussion (FGD) satu tahun kepemimpinan Elisa Kambu Ahmad Nasrauw munemukan sejumlah kendala dan solusi strategis. FGD yang di inisiasi oleh Senator ARK menegaskan bahwa kebijakan Efisiensi tidak sejalan dengan komitmen pemerintah pusat memekarkan DOB di Tanah Papua. Dalam FGD tersebut senator ARK yang merupakan Anggota Pansus Otsus […]
Jakarta 16 Agustus 2026, Senator ARK angkat Bicara Soal korban penembakan warga sipil di Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat Daya Beground sebagai lulusan ilmu hubungan internasional dan juga Anggota Senator DPD RI ARK Mengingatkan perjanjian ini kepada semua pihak. Perang adat di Papua saja ada adap, dan ada etika perang yang di patuhiPerang tidak bisa […]
Jakarta 8 Februari 2026, Senator ARK Memberikan tangapan tethadap pernyataan Menterk ESDM dan Ketua Golkar Bahlil Lahadalia. CNN Jakarta, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menginginkan agar penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) ke depan diberikan ke pemerintah daerah (pemda).Bahlil mengkritik pemberian izin hingga kantor usaha pertambangan selama ini hanya berpusat di Jakarta. […]
HNP, Jakarta 21 November 2025 – Senator Aguatinus R Kambuaya yang merupakan Anggota Pansus DPR Papua Barat, Tim Penyusun PP 106, PP 107 menyanpaikan keprihatinan implementasi otsus. Senator ARK, 21 November menjadi tanggal bersejarah bagi pemerintah di tanah Papua. 21 Novemver 2001 menjadi momentum dimana lahirnya Undang-undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Pemerintahan pusat yang […]
HPN, Jakarta 27 November 2025, Senator Agustinus R. Kambuaya mendorong partai nasional yang hadir di tanah Papua untuk memperjuangkan aspirasi rakyat Papua di level nasional. Khsusnya partai kualisi Presiden. Setiap DPD Partai Nasional yang hadir di Papua harus mampu mengartikulasikan derita rakyat, aspirasi rakyat dan terutama jeritan pemerintah daerah yang menghadapi PEMANGKASAN TRANSFER KEUANGAN DAERAH […]
HNP, Jakarta 20 November 2025 – Senator Agustinus R Kambuaya yang juga merupakan Wakil Ketua DPP Desa Bersatu Indonesia Maju Kembali mempertanyakan perkembangan Peraturan Pemerintaah tentang desa. Senator Ark Menyatakan bahwa, Pemerintah memang dituntut untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024. Meskipun UU tersebut sudah disahkan […]
JAKARTA– Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Dapil Papua Barat Daya, Agustinus R. Kambuaya, S.I.P., S.H., menyoroti ironi dalam proses legislasi nasional, di mana Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat tak kunjung disahkan setelah satu dekade, sementara Undang-Undang Omnibus Law justru dipercepat. Kondisi ini, menurutnya, menunjukkan minimnya keberpihakan negara terhadap hak-hak masyarakat adat. Perjuangan […]
Harapan Negeri, Jakarta, 14 November 2025 Terkait mandeknya pembahasan RUU Masyarakat Adat, Senator Agustinus R. Kambuaya angkat bicara. Menurut Senator yang akrab di sapa ARK ini, bahwa Perjuangan masyarakat adat untuk mendapatkan pengakuan, keberpihakan dan Proteksi seolah bagaikan punguk merindukan bulan Ironi RUU Masyarakat adat yang mandek selama 10 Tahun menunjukan bahwa Atribut busana adat […]
SENATOR AGUSTINUS R. KAMBUAYA, FORM PAPUA INDONESIA AN APPEAL TO THE SECRETARY-GENERAL OF THE UNITED NATIONS Welcome to Indonesia, Your Excellency Your Excellency, Mr. Secretary-General, On behalf of those who cherish our forests, our environment, and the future of humanity, I extend a warm welcome to you on your visit to Indonesia. Your presence in […]
Jakarta — Senator Agustinus R. Kambuaya, S.IP., S.H. (ARK), mempertanyakan munculnya polemik terkait proses pencalonan kepala daerah yang baru ramai dipersoalkan setelah tahapan politik dan pendaftaran berlangsung. Menurut ARK, persoalan mendasar yang harus dijawab adalah mengapa validasi dan verifikasi tidak dipersoalkan sejak awal, ketika pasangan calon didaftarkan oleh partai politik maupun ketika dokumen pencalonan diserahkan […]
Kabupaten Sorong, 1 Oktober 2026 — Senator Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari Daerah Pemilihan Papua Barat Daya, Agustinus R. Kambuaya, S.IP., S.H., melaksanakan kegiatan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di SMP Negeri 2 Kabupaten Sorong, Kamis, 1 Oktober 2026. Kegiatan tersebut diikuti oleh para siswa, dewan guru, serta jajaran sekolah. Sosialisasi ini […]
SORONG, LPEC NEWS.COM — Minggu, 27 September 2026 — Isu Papua yang kembali menjadi perhatian dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak seharusnya hanya dijawab melalui perdebatan diplomatik maupun saling tuding antarnegara. Senator DPD RI asal Papua Barat Daya, Agustinus R. Kambuaya, S.IP., S.H. (ARK), menilai persoalan Papua membutuhkan respons negara yang terbuka, berbasis data, […]
Makasar 21 September 2026, Senator ARK Memberikan Penjelasan Terkait Pernyataan Presiden di media Podcas Akbar Faisal Unsensored. Presiden dalam podcast Akbar Faisal Uncensored menyampaikan bahwa tuntutan para kepala daerah agar Transfer ke Daerah (TKD) dinaikkan tidak serta-merta dapat dipenuhi. Alasan yang disampaikan oleh Presiden dalam Pidcas tersebut adalah bahwa selama bertahun-tahun TKD berada pada kondisi […]
