1758882755635
- Diupload pada: Rab, 19 Nov 2025
Kepada Hpn, ARK memberikan pandangan terkait satu tahun kepemimpinan ESA. Memurut Senator Ark, Gubernur Papua Barat Daya sudah satu tahun memimpin. Meurut ARK, Ada kendala eksternal dan internal menghambat harapan, keinginan dan Visi Misi Gubernur. Hambatan eksternal yang membuat pelayanan dan kecepatan pembangunan mandek. Kendala eksternal itu menyangkut kebijakan pemerintan pusat yang berubah. Kebijakan efisiensi […]
Sorong 23 Februari 2026, Senator ARK mengunjungi BUMN PERUM Damri di Km.10 Kota Sorong Papua Barat Daya. Dalam kunjungan tersebut senator ARK berdiskusi dan menyerap Aspirasi dari Manajemen dan pegawai PERUM Damri. Kesempatan diskusi tersebut, Kepala Kantor PERUM Damri Menyampaikan sejumlah aspirasi, masalah, kendala dan harapan kepada senator ARK. Aspirasi tersebut diantaranya, masalah Armada Damri […]
Jakarta 9 Februari 2026, Senator ARK menyoroti lembaga komite eksekutif percepatan pembangunan Papua. Selain komite eksekutif, BP3OKP juga turut di soroti. Menurut senator ARK, Kedua lembaga ini fokus dan lokus konsentrasinya adalah bagaimana memastikan implementasi Undang-undang Otsus, Kebijakan Otsus dan Program Otsus bahkan Regulasi Perda di Papua bisa di terima di level kementerian bahkan ke […]
Sorong 23 Maret 2026, Senator Agustinus R. Kambuaya Menyikapi konflik bersenjata yang terjadi berturut-turut di Tanah Papua. Khususnya Papua Barat Daya. Menurut ARK, perhatian negara bahkan media nasional cenderung dominan membahas bahkan mengecam perang Iran Vs Israel. Konsentrasi, perhatian bahkan solidaritas nasional di galang. Aksi kemanusian terus di lakukan. Ditengah konflik itu terjadi penembakan di […]
HPN, Jakarta 15 November 2025, Senator Asal Papua Barat Daya Agustinus R. Kambuaya menyoroti kecenderungan pemerintahan yang mengarah pada kembalinnya sentralisasi kewenangan. Ciri utama pemerintahan sentralistik adalah pemusatan seluruh wewenang dan kekuasaan pada pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah sangat bergantung pada keputusan pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan kebijakan […]
Jakarta 26 November 2025, Senator ARK Medesak MENPAN RB Agar mempercepat Formasi CPNS 2021 Sejumlah 546 Segera Diselesaikan Tahun Ini. Senator Asal Papua Barat Daya Agustinus R. Kambuaya meyoroti lambatnya proses admknistrasi dan tahapan rekrutmen CPNS Kabupaten Tambrauw yang terkesan lambat. Menurut Senator ARK, Kehadiran Bupati Tanbrauw Yeskiel Yesnat, SE, M.Si ke MENPAN RB untuk […]
HNP, Jakarta 21 November 2025 – Senator Aguatinus R Kambuaya yang merupakan Anggota Pansus DPR Papua Barat, Tim Penyusun PP 106, PP 107 menyanpaikan keprihatinan implementasi otsus. Senator ARK, 21 November menjadi tanggal bersejarah bagi pemerintah di tanah Papua. 21 Novemver 2001 menjadi momentum dimana lahirnya Undang-undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Pemerintahan pusat yang […]
HNP, Jakarta 20 November 2025 – Senator Agustinus R Kambuaya yang juga merupakan Wakil Ketua DPP Desa Bersatu Indonesia Maju Kembali mempertanyakan perkembangan Peraturan Pemerintaah tentang desa. Senator Ark Menyatakan bahwa, Pemerintah memang dituntut untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024. Meskipun UU tersebut sudah disahkan […]
JAKARTA– Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Dapil Papua Barat Daya, Agustinus R. Kambuaya, S.I.P., S.H., menyoroti ironi dalam proses legislasi nasional, di mana Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat tak kunjung disahkan setelah satu dekade, sementara Undang-Undang Omnibus Law justru dipercepat. Kondisi ini, menurutnya, menunjukkan minimnya keberpihakan negara terhadap hak-hak masyarakat adat. Perjuangan […]
HPN, Jakarta 27 November 2025, Senator Agustinus R. Kambuaya mendorong partai nasional yang hadir di tanah Papua untuk memperjuangkan aspirasi rakyat Papua di level nasional. Khsusnya partai kualisi Presiden. Setiap DPD Partai Nasional yang hadir di Papua harus mampu mengartikulasikan derita rakyat, aspirasi rakyat dan terutama jeritan pemerintah daerah yang menghadapi PEMANGKASAN TRANSFER KEUANGAN DAERAH […]
Harapan Negeri, Jakarta, 14 November 2025 Terkait mandeknya pembahasan RUU Masyarakat Adat, Senator Agustinus R. Kambuaya angkat bicara. Menurut Senator yang akrab di sapa ARK ini, bahwa Perjuangan masyarakat adat untuk mendapatkan pengakuan, keberpihakan dan Proteksi seolah bagaikan punguk merindukan bulan Ironi RUU Masyarakat adat yang mandek selama 10 Tahun menunjukan bahwa Atribut busana adat […]
Papua Barat Daya 27 Agustus senator ARK menyoroti dinamika UU Perampasan Aset. Menurut ARK Aset adalah hasil dari pengelolaan kekayaan negara. Selama ini kekayaan alam sudah di kelola dan di manfaatkan oleh para oligarki yang punya modal dan akses kekuasaan. UU Omnibus Law dan UU Minerba dinilai belum sepenuhnya menjamin daerah serta masyarakat adat menjadi […]
Jakarta 19 Agustus 2026, Senator ARK tunjuk musyawarah sub wilayah timur II Sebagai Wakil Ketua I Panitia Perancang Undag-undang (PPUU) DPD RI. Pengusulan tersebut dilakukan dalam rapat alat kelengkapan DPD RI. Selanjutnya, proses dilanjutkan dalam rapat PPUU untuk memperoleh persetujuan sesuai mekanisme kelembagaan DPD RI. Senator ARK diajukan sebagai calon unsur pimpinan PPUU setelah mendapat […]
Jakarta 19 Agustus 2026, Senator ARK, Pernyataan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) terkait penyelesaian persoalan PPPK dan PPPK Paruh Waktu jangan berhenti sebagai wacana atau janji pemerintah. Harus direalisasikan menjadi kebijakan yang konkret, terukur dan memberikan kepastian status bagi para tenaga yang telah lama mengabdi kepada negara. Saya meminta Pemerintah segera menindaklanjuti aspirasi PPPK Paruh Waktu, […]
Senator ARK mendesak Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) segera memberikan perhatian serius terhadap dugaan penembakan warga sipil di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya. Dugaan penembakan terhadap warga sipil tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Pemerintah harus memastikan keselamatan masyarakat serta mengungkap fakta dan kronologi kejadian secara objektif. “Saya meminta Menkopolhukam segera merespons […]
Jakarta 17 Agustus, — Senator Papua Barat Daya, Agustinus R. Kambuaya, menilai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI terkesan lambat merespons dugaan penembakan terhadap warga sipil di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya. Dugaan penembakan terhadap tiga warga sipil di wilayah Maybrat pada 13 Agustus 2026 telah menimbulkan keresahan dan perhatian luas masyarakat. Karena […]
