1758882755635

Kepada Hpn, ARK memberikan pandangan terkait  satu tahun kepemimpinan ESA. Memurut Senator Ark, Gubernur Papua Barat Daya sudah satu tahun memimpin. Meurut ARK, Ada kendala eksternal dan internal menghambat harapan, keinginan dan Visi Misi Gubernur. Hambatan eksternal yang membuat pelayanan dan kecepatan pembangunan mandek. Kendala eksternal itu menyangkut kebijakan pemerintan pusat yang berubah. Kebijakan efisiensi […]

Jakarta 29 Januari 2026, Senator ARK Menyoroti Berubahnya Rute Penerbangan Lobok -Bali Sorong yang berubah. Kepada HPN, Senator ARK menyampaikan keprihatinan dan Protes atas berubahnya rute penrbangan sejumlah maskapai. Garuda yang awalnya melayani Lombok- Bali -Sorong atau Bali via Makasar -Sorong. Perubahan rute penerbangan yang mulai jarang ini akan mengangu target eko turisem kita. Target […]

HPN, Kalimantan Tengah 27 November 2025, Wakil Ketua Umum DPP Desa Bersatu Indonesia Maju, Agustinus R. Kambuaya menerima aspirasi Asosiasi Pemerintah Desa Provinsi Kalimantan Tengah. Agustinus yang di dampingi senator Habib Said Abdurrahman menerima sejumlah aspirasi dan isu yang cukup pelik dan krusial meyangkut dinamika desa di Kalimantan Tengah. 9 Tim APDESI yang datang dari […]

Perihal; Bapak Presiden Jangan Terpancing Dengan Upaya Pengalihan Isu Dan Pemindahan Lokus Isu Kerusakan Ekologi Kepada Isu Politik Pilkada Melalui DPRD 2029 Apakah Isu Demokrasi Pilkada Melalui DPRD Merupakan Upaya Pengalihan Isu Kerusakan, Kehancuran hutan dan lingkungan yang berdampak kepada Banjir dan longsor di Sumatera dan Aceh..? Wajib kita bertanya, mengapa isu politis ini di […]

Jakarta  kementerian PU 12 Februai 2026, senator ARK mendatangi direktorat jenderal pembangunan jalan dan jembatan (BPJN) untuk menyampaikan sejumlah aspirasi infrastruktur Papua Barat Daya. Diruang rapat BPJN, Rapat yang di pimpin langsung DIRJEN BPJN membahas sejumlah aspirasi termasuk aspirasi pengusaha orang Asli Papua. Dikesempatan yang sama, ark menyampaikan bahwa DOB Baru Anggaranya sanggat terbatas. Untuk […]

Kita mendukung langkah KPK dalam mengawasi dan mengasistensi dana otsus pemerintah di Provinsi Papua Barat Daya dan Tanah Papua umumnya. Ini merupakan upaya penguatan kelembagaan dan peranan pemerintah. Meski demikian, sektor non pemerintah juga perlu mendapat perhatian. Di Papua ini wilayah birokrasi mendapat perhatian intens dan ketat. Namun wilayah sumberdaya alam luput dari pengawasan. Pengelolaan,pemanfaatan sumberdaya […]